BEKASI — Ifaupdatenews.com – Sejumlah warga Desa Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menyatakan keberatan dan menolak rencana pembangunan serta aktivitas operasional Batching Plant di sekitar permukiman mereka.
Penolakan tersebut disampaikan melalui surat keberatan yang ditujukan kepada Bupati, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Surat itu turut dilengkapi daftar tanda tangan dan salinan identitas warga yang menyatakan terdampak.
Dalam surat tersebut, warga menyampaikan sejumlah kekhawatiran terkait potensi dampak lingkungan, keselamatan, dan kenyamanan masyarakat apabila pembangunan serta operasional Batching Plant tetap dilanjutkan.
Warga Soroti Potensi Debu dan Pencemaran Lingkungan
Salah satu persoalan yang menjadi sorotan warga adalah potensi debu dan pencemaran udara akibat aktivitas bongkar muat bahan baku, mobilisasi kendaraan, serta proses produksi Batching Plant.
Warga juga mengkhawatirkan kemungkinan pencemaran sumber air, terutama yang berkaitan dengan air bekas pencucian truk mixer apabila tidak dikelola sesuai ketentuan lingkungan yang berlaku.
Selain itu, aktivitas alat berat dan kendaraan operasional dinilai berpotensi menimbulkan kebisingan, getaran, serta peningkatan lalu lintas kendaraan berat di sekitar permukiman.
“Warga khawatir aktivitas tersebut nantinya berdampak terhadap lingkungan dan kenyamanan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi,” demikian salah satu poin yang disampaikan dalam surat keberatan warga.
Minim Sosialisasi Dipertanyakan
Selain persoalan lingkungan, warga turut mempertanyakan proses sosialisasi rencana pembangunan Batching Plant tersebut.
Warga mengaku belum memperoleh penjelasan secara transparan mengenai rencana kegiatan, potensi dampak lingkungan, serta dokumen dan persetujuan lingkungan yang menjadi dasar pelaksanaan pembangunan.
Sorotan tersebut semakin mencuat setelah adanya aktivitas penurunan alat berat di lokasi. Warga meminta agar informasi mengenai rencana pembangunan dan status perizinannya disampaikan secara terbuka kepada masyarakat sekitar.
Atas kondisi tersebut, warga mendesak pemerintah daerah dan instansi terkait melakukan pemeriksaan langsung untuk memastikan seluruh tahapan pembangunan dan kegiatan usaha memenuhi ketentuan yang berlaku.
Warga Minta Aktivitas Dihentikan Sementara
Melalui surat keberatan, warga meminta agar aktivitas penurunan alat berat dan persiapan pembangunan dihentikan sementara hingga dilakukan pemeriksaan terhadap legalitas dan dokumen yang diperlukan.
Warga juga meminta pemerintah mengevaluasi dokumen serta persetujuan lingkungan yang berkaitan dengan rencana kegiatan apabila ditemukan persoalan dalam proses maupun pelaksanaannya.
Selain itu, inspeksi lapangan dinilai perlu dilakukan untuk memeriksa kesesuaian tata ruang, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), persetujuan lingkungan, serta perizinan lainnya.
Pemeriksaan tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus memastikan perlindungan terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi pembangunan.
Dorong Dialog Terbuka dengan Masyarakat
Warga berharap pemerintah dapat memfasilitasi dialog terbuka antara masyarakat dan pihak pengelola atau pemrakarsa Batching Plant.
Dialog tersebut diharapkan menjadi ruang untuk menyampaikan keberatan, memperoleh penjelasan mengenai rencana kegiatan, serta membahas potensi dampak lingkungan sebelum pembangunan dan operasional dilanjutkan.
Warga menegaskan bahwa penyampaian surat keberatan merupakan bentuk aspirasi masyarakat dalam menjaga lingkungan, keselamatan, kenyamanan, dan kualitas hidup warga di sekitar lokasi.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari pihak pengelola atau pemrakarsa Batching Plant terkait keberatan warga tersebut. Konfirmasi dan tanggapan dari pihak terkait tetap diperlukan guna menghadirkan pemberitaan yang berimbang, termasuk mengenai status perizinan dan rencana pembangunan fasilitas tersebut.
Pewarta Ifa
Ifaupdatenews.com