BUTON TENGAH, ifaupdatenews com— Gerakan Persatuan Mahasiswa Indonesia (GPMI) mengecam sikap Pemerintah Kabupaten Buton Selatan yang diduga menghentikan aktivitas pertambangan yang dikelola putra daerah, sementara aktivitas pertambangan lainnya disebut masih tetap berjalan.
GPMI menilai kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kesan adanya perlakuan berbeda dalam pengawasan dan penertiban kegiatan pertambangan di Buton Tengah. Pemerintah daerah diminta tidak menggunakan kewenangannya secara tebang pilih kepada pelaku usaha dan masyarakat.
GPMI menegaskan, apabila terdapat persoalan dalam aktivitas pertambangan, seharusnya persoalan tersebut dapat di selesaikan masyarakat dan pihak pengelola.
“Kalau memang ada kesalahan kan bisa bicarakan. Tunjukkan saja kesalahannya supaya kami bisa memperbaiki. aktivitas usaha,” ujar Asrul GPMI.
Jangan Ada Kesan Tebang Pilih
GPMI juga mempertanyakan apabila benar terdapat aktivitas pertambangan lain di Buton Selatan yang tetap beroperasi sementara tambang yang dikelola putra daerah dihentikan.
Menurut GPMI, pemerintah harus memberikan perlakuan yang adil kepada seluruh pelaku usaha pertambangan.
GPMI menilai persoalan pertambangan tidak seharusnya langsung berkembang menjadi konflik antara masyarakat dan pemerintah. Pemerintah daerah justru diharapkan sebagai penengah menjadi jembatan untuk mencari solusi.
Pertambangan Juga Memberikan Dampak Ekonomi
GPMI menolak anggapan bahwa aktivitas pertambangan tidak memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat.
Menurut organisasi tersebut, kegiatan pertambangan yang berjalan sesuai ketentuan dapat memberikan dampak ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja, aktivitas jasa transportasi, penggunaan alat berat, perdagangan dan berbagai usaha masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.
“Ketika tambang ditutup, bukan hanya pemilik usaha yang terdampak. Ada pekerja yang kehilangan pekerjaan, sopir kehilangan pendapatan dan masyarakat sekitar ikut kehilangan aktivitas ekonomi,” ujarnya.
Karena itu, GPMI meminta agar persoalan pertambangan dilihat secara utuh, bukan hanya dari sisi kegiatan penggalian, tetapi juga dari dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.
Soal Tanah Masyarakat, Jangan Sembarangan Mengklaim
GPMI juga menyoroti persoalan lahan masyarakat yang disebut-sebut belum memiliki sertifikat.
Menurut GPMI, ketiadaan sertifikat tidak semestinya langsung menjadi alasan untuk mengabaikan penguasaan dan pemanfaatan tanah yang telah dilakukan masyarakat selama bertahun-tahun.
“Kalau masyarakat sudah lama menguasai dan mengelola kebun tersebut, tentu harus dilihat sejarah dan bukti penguasaannya. Jangan sampai masyarakat merasa haknya diabaikan hanya karena belum memiliki sertifikat,” tegas Asrul GPMI.
"Kami mengkritik bupati Buton Tengah bukan pada Pribadi atau personal beliau akan tetap pada jabatan Publiknya dimana kami masyarakat memiliki ruang secara sah oleh undang-undang untuk memberi kritik" Tutupnya
Pewarta ALF