SEMARANG | Ifaupdatenews.com – Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan putusan yang menjadi perhatian publik dalam perkara pidana Nomor 114/Pid.B/2026/PN Smg. Majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa Muhammad Farhan Lie Bin (alm) Lie Nie Sze tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.
Putusan tersebut sekaligus mengakhiri rangkaian proses hukum yang berlangsung cukup panjang dan menyita perhatian berbagai kalangan. Dalam amar putusannya, majelis hakim tidak hanya membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan, tetapi juga memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan serta mengembalikan hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabat sebagai warga negara.
Keputusan majelis hakim tersebut memunculkan beragam tanggapan karena perkara yang sebelumnya didasarkan pada dugaan penggunaan invoice atau pembayaran hotel fiktif akhirnya dinilai tidak memenuhi unsur pidana sebagaimana yang didakwakan.
Selama proses persidangan berlangsung, berbagai alat bukti, keterangan saksi, hingga fakta-fakta hukum diuji secara terbuka di hadapan majelis hakim. Setelah melalui tahapan pemeriksaan yang komprehensif, pengadilan menyimpulkan bahwa unsur-unsur pidana yang menjadi dasar penuntutan tidak dapat dibuktikan secara meyakinkan.
Putusan bebas tersebut juga menyeret perhatian publik terhadap perusahaan pelapor, PT Universal Indo Persada (Unigrop), yang sebelumnya melaporkan kasus tersebut ke aparat penegak hukum. Sejumlah pihak mempertanyakan langkah hukum yang ditempuh perusahaan, terutama karena perkara tersebut dinilai memiliki keterkaitan dengan hubungan kerja dan mekanisme administrasi internal perusahaan.
Sorotan semakin menguat setelah terungkap dalam persidangan bahwa nilai kerugian yang dipersoalkan berada pada angka sekitar Rp5,7 juta. Nilai tersebut kemudian dibandingkan dengan konsekuensi hukum yang harus dijalani terdakwa, termasuk masa penahanan yang berlangsung selama beberapa bulan sebelum akhirnya memperoleh putusan bebas dari pengadilan.
Sejumlah pengamat hukum menilai perkara yang berkaitan dengan hubungan kerja, administrasi perusahaan, maupun tanggung jawab internal perusahaan seharusnya terlebih dahulu diuji melalui mekanisme hubungan industrial atau perdata apabila unsur pidana tidak dapat dibuktikan secara kuat dan jelas.
Kuasa hukum terdakwa, John L. Situmorang, S.H., M.H., menyampaikan apresiasi terhadap putusan majelis hakim yang menurutnya telah menempatkan fakta hukum sebagai dasar utama dalam mengambil keputusan.
Menurutnya, sejak awal tim penasihat hukum telah berkeyakinan bahwa perkara yang dihadapi kliennya lebih dekat pada persoalan hubungan industrial dibandingkan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.
"Puji Tuhan, majelis hakim telah memutuskan perkara ini secara adil dan sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan. Kami menghormati putusan tersebut karena hakim telah melihat secara objektif bahwa klien kami tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan," ujar John L. Situmorang, S.H., M.H.
Ia menegaskan bahwa apabila terdapat perselisihan yang muncul dalam hubungan antara pekerja dan perusahaan, maka mekanisme penyelesaiannya seharusnya mengedepankan jalur yang sesuai dengan ketentuan hubungan industrial.
"Kami menilai perkara ini merupakan bentuk kriminalisasi terhadap karyawan. Persoalan yang terjadi sesungguhnya berkaitan dengan hubungan kerja antara perusahaan dan pekerja. Jika memang terdapat perselisihan, mekanisme yang tepat adalah melalui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), bukan dengan membawa persoalan tersebut ke ranah pidana," tegasnya.
Lebih lanjut, John juga menyoroti dampak yang harus ditanggung kliennya selama proses hukum berlangsung. Selain kehilangan kebebasan akibat penahanan, terdakwa juga harus menghadapi tekanan sosial dan psikologis yang muncul seiring berjalannya perkara.
Menurutnya, putusan bebas tersebut menjadi bukti bahwa independensi lembaga peradilan tetap berjalan dan hakim mampu menilai perkara berdasarkan fakta serta alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan.
Dalam amar putusan yang dibacakan majelis hakim, ditegaskan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, dibebaskan dari seluruh dakwaan penuntut umum, diperintahkan keluar dari tahanan, serta memperoleh pemulihan hak-haknya secara penuh.
Perkara ini kemudian memunculkan diskusi lebih luas mengenai batasan antara sengketa hubungan kerja, perkara perdata, dan tindak pidana. Sejumlah kalangan menilai kasus tersebut menjadi pelajaran penting mengenai perlunya kehati-hatian dalam menentukan langkah hukum agar tidak terjadi penggunaan instrumen pidana terhadap persoalan yang seharusnya diselesaikan melalui mekanisme lain.
Prinsip hukum pidana sebagai ultimum remedium atau upaya terakhir kembali menjadi sorotan dalam kasus ini. Banyak pihak berpendapat bahwa jalur pidana seyogianya digunakan apabila unsur pelanggaran pidana benar-benar terpenuhi dan dapat dibuktikan secara kuat, bukan menjadi pilihan utama dalam setiap konflik yang terjadi di lingkungan kerja maupun administrasi perusahaan.
Dengan putusan bebas tersebut, Muhammad Farhan Lie kini memperoleh pemulihan nama baik dan hak-haknya secara hukum sebagaimana ditegaskan dalam putusan pengadilan. Sementara itu, perkara ini diperkirakan masih akan menjadi bahan kajian dan diskusi di kalangan praktisi hukum, akademisi, maupun masyarakat yang menaruh perhatian terhadap perlindungan hak pekerja dan penerapan hukum pidana secara proporsional.
Kasus yang berakhir dengan putusan bebas ini menjadi pengingat bahwa setiap proses hukum harus berlandaskan pada pembuktian yang kuat, objektif, dan memenuhi unsur-unsur hukum yang dipersyaratkan. Di sisi lain, putusan tersebut juga menegaskan pentingnya membedakan secara cermat antara dugaan tindak pidana dan perselisihan hubungan industrial agar penegakan hukum tetap berjalan secara adil, proporsional, serta menjunjung tinggi hak asasi setiap warga negara.
Pewarta: Ifa
Editor: Redaksi Ifaupdatenews.com