Www Ifaupdatenews com pewarta ifa
Jawa Barat – Pengamat politik sekaligus lawyer nasional, Saiful Huda Ems, kembali melontarkan kritik keras terhadap arah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam pernyataan panjang bernada tajam, Saiful Huda Ems atau yang akrab disapa SHE menilai pemerintahan saat ini perlu segera melakukan pembenahan besar-besaran apabila tidak ingin Indonesia mengalami kemunduran serius di berbagai sektor strategis.
Menurut SHE, problem utama pemerintahan hari ini bukan hanya soal kebijakan, melainkan menyangkut kualitas kepemimpinan, keberanian menerima kritik, hingga efektivitas program-program yang dinilai jauh dari kebutuhan riil masyarakat.
“Bangsa ini tidak boleh dipimpin dengan cara serampangan, penuh pencitraan, dan menutup telinga dari kritik rakyat. Negara besar membutuhkan ketegasan intelektual, moralitas politik, serta keberanian melakukan evaluasi,” tegas SHE dalam keterangannya, Sabtu (9/5/2026).
SHE menyoroti ketimpangan kualitas antara kelompok pengkritik pemerintah dengan para elite kekuasaan yang saat ini berada di lingkar pemerintahan. Ia menyebut banyak tokoh akademisi, purnawirawan, hingga pengamat nasional justru terlihat lebih matang dalam membaca arah masa depan bangsa dibanding sebagian elite penguasa.
Dalam narasinya, SHE bahkan mengingatkan bahwa kekuasaan yang anti kritik berpotensi melahirkan pemerintahan yang kehilangan arah. Ia meminta Presiden Prabowo tidak alergi terhadap kritik keras yang disampaikan masyarakat maupun kelompok oposisi.
“Presiden harus membuka ruang dialog, bukan malah membangun kesan bahwa kritik adalah ancaman. Demokrasi tidak boleh dipelihara dengan rasa takut,” ujarnya.
Tak hanya itu, SHE juga menyoroti berbagai program pemerintah yang dianggap memunculkan kontroversi di tengah masyarakat. Salah satunya terkait program MBG yang menurutnya menuai banyak penolakan dan kritik dari publik, namun tetap dipaksakan berjalan.
Ia mempertanyakan efektivitas program tersebut, terutama setelah muncul berbagai laporan dugaan persoalan di lapangan, termasuk insiden keracunan makanan yang sempat menjadi perhatian publik.
“Kalau rakyat sudah menyampaikan keberatan, pemerintah semestinya melakukan evaluasi total. Jangan sampai program dipertahankan hanya demi kepentingan tertentu yang tidak berpihak pada rakyat,” katanya.
Dalam kritiknya, SHE juga menyinggung pola pengelolaan anggaran negara yang dinilai tidak mencerminkan semangat efisiensi sebagaimana sering digaungkan pemerintah. Ia menilai terdapat berbagai kebijakan yang justru terkesan boros dan tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi masyarakat bawah.
Mulai dari pengadaan fasilitas bernilai fantastis hingga berbagai proyek yang dianggap tidak mendesak, semuanya disebut berpotensi melukai rasa keadilan publik.
“Rakyat sedang menghadapi tekanan ekonomi, tetapi pemerintah justru mempertontonkan kebijakan yang memicu pertanyaan publik. Ini berbahaya bagi kepercayaan masyarakat terhadap negara,” tegasnya.
Selain persoalan dalam negeri, SHE turut mengkritisi intensitas kunjungan luar negeri Presiden yang menurutnya harus diimbangi dengan hasil konkret bagi kepentingan nasional. Ia menilai diplomasi internasional tidak cukup hanya bersifat seremonial, melainkan harus mampu menghadirkan dampak nyata terhadap investasi, ekonomi, dan posisi strategis Indonesia di mata dunia.
SHE menegaskan bahwa kritik yang ia sampaikan bukan bentuk kebencian terhadap pemerintah, melainkan bentuk kepedulian terhadap masa depan bangsa.
“Jangan sampai kekuasaan membuat pemimpin kehilangan kemampuan mendengar jeritan rakyat. Indonesia terlalu besar untuk dipertaruhkan oleh kebijakan yang tidak tepat sasaran,” ucapnya.
Di akhir pernyataannya, SHE mengingatkan bahwa sejarah selalu mencatat bagaimana sebuah pemerintahan diuji bukan ketika dipuji, melainkan ketika menghadapi kritik keras dari rakyatnya sendiri.
“Pemimpin besar bukan yang anti kritik, tetapi yang mampu mengubah kritik menjadi energi perbaikan,” pungkasnya.
Pernyataan dan pandangan yang disampaikan dalam tulisan ini sepenuhnya merupakan pendapat pribadi narasumber sebagai bagian dari kebebasan berekspresi dan demokrasi yang dijamin konstitusi. Redaksi media ifaupdatenews.com menyampaikan informasi kepada publik berdasarkan keterangan narasumber dan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, keberimbangan, serta etika jurnalistik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Media juga membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam pemberitaan guna menjaga objektivitas serta profesionalisme pers nasional.