Jakarta, IFAUPDATENEWS.COM – Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 tak hanya diwarnai aksi massa, tetapi juga memunculkan polemik serius yang menyentuh aspek kepercayaan publik hingga stabilitas ekonomi nasional.
Dua arus besar buruh menggelar aksi di lokasi berbeda pada Sabtu (2/5/2026). Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) berkumpul di Monas, sementara Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) memilih Gedung DPR RI.
Perbedaan ini mencerminkan sikap yang berseberangan. Kubu KASBI menilai aksi di Monas terlalu dekat dengan kekuasaan dan kehilangan independensi gerakan buruh.
Di Monas, Presiden Prabowo Subianto tampil sebagai pusat perhatian. Namun momen yang paling menyita perhatian publik terjadi saat ia menanyakan manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada massa buruh.
Jawaban yang muncul justru di luar dugaan:
“Tidaaaak!”
Teriakan tersebut dinilai menjadi sinyal kuat adanya jarak antara kebijakan pemerintah dan realitas yang dirasakan buruh.
Sementara itu, di Gedung DPR RI, perwakilan buruh diterima Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Dalam pertemuan tersebut, disampaikan bahwa pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi PHK dan Kesejahteraan Buruh sebagai upaya mencari solusi konkret.
Namun di balik dua aksi tersebut, perhatian publik tersedot pada langkah aparat kepolisian. Polda Metro Jaya menangkap 101 orang yang diduga hendak memicu kerusuhan. Polisi menyebut penangkapan dilakukan berdasarkan informasi intelijen serta ditemukan sejumlah barang bukti.
“Kami mencegah potensi kerusuhan sebelum terjadi,” ujar Kombes Pol Iman Imanuddin.
Di sisi lain, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengungkap temuan berbeda.
“Ada pihak yang mengaku diarahkan naik bus dengan dalih menghadiri konser, namun justru dibawa ke Polda. Ini perlu penjelasan secara transparan,” kata Pengacara Publik LBH Jakarta, Nabil Hafizhurrahman.
Meski seluruh orang yang diamankan telah dipulangkan, polemik belum mereda. Janji pengungkapan “aktor intelektual” kembali mencuat, namun publik masih mempertanyakan konsistensi dan transparansi dalam penanganannya.
Menanggapi dinamika tersebut, Advocate Musrifah, S.Sos., S.H., menegaskan pentingnya penegakan hukum yang berintegritas dan berkeadilan.
“Sebagai advokat, kami memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan setara. Hukum tidak boleh tajam ke bawah dan tumpul ke atas, melainkan harus berdiri tegak sebagai penjaga keadilan bagi semua,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa setiap proses hukum harus dijalankan secara transparan dan bebas dari intervensi.
“Kepercayaan publik hanya bisa dibangun jika hukum ditegakkan secara jujur, terbuka, dan konsisten. Tanpa itu, keadilan hanya akan menjadi wacana,” tambahnya.
Di tengah situasi sosial yang memanas, tekanan ekonomi turut membayangi. Nilai tukar rupiah melemah hingga menyentuh Rp17.380 per dolar AS, level terendah sepanjang sejarah.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyebut kondisi tersebut dipengaruhi faktor eksternal, termasuk konflik global dan kebijakan suku bunga tinggi di Amerika Serikat.
Ekonom menilai, tekanan terhadap rupiah tidak hanya dipengaruhi fundamental ekonomi, tetapi juga persepsi risiko global yang meningkat.
Kenaikan harga minyak dunia yang menembus USD113 per barel turut memperbesar beban subsidi energi dan berpotensi menekan APBN yang sudah mengalami defisit Rp240,1 triliun.
“Ini menjadi alarm fiskal yang harus direspons dengan kebijakan yang hati-hati dan terukur,” ujar seorang analis ekonomi.
Di sisi lain, pemerintah tetap melanjutkan program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis, yang dinilai berpotensi menambah tekanan terhadap keuangan negara jika tidak dikelola secara tepat.
Situasi ini menunjukkan Indonesia tengah menghadapi tekanan berlapis, baik dari sisi sosial maupun ekonomi.
May Day 2026 pun tidak lagi sekadar peringatan tahunan, tetapi menjadi refleksi atas kondisi kepercayaan publik dan ketahanan ekonomi yang sedang diuji secara bersamaan.
(IFA | Pewarta: IFA | 3 Mei 2026)