Www ifaupdatenews com
Surabaya – Gelombang kritik keras terhadap pemerintah kembali mencuat di tengah situasi ekonomi dan sosial yang dinilai semakin menekan kehidupan masyarakat. Sejumlah kalangan menilai pernyataan-pernyataan pejabat negara belakangan ini justru memicu keresahan publik, karena dianggap tidak menyentuh akar persoalan yang sedang dihadapi rakyat kecil.
Narasi kritik yang ramai beredar di tengah masyarakat menyebut bahwa rakyat kini seperti dipaksa menerima “hidup layak” sebagai mimpi tertinggi bangsa. Padahal, menurut berbagai pandangan masyarakat sipil, hidup layak merupakan hak dasar warga negara yang seharusnya dijamin negara, bukan dijadikan standar pencapaian yang dibanggakan.
Kondisi tersebut memunculkan kekecewaan mendalam di berbagai lapisan masyarakat. Tekanan ekonomi yang terus meningkat, sulitnya lapangan pekerjaan, naiknya kebutuhan pokok, persoalan pendidikan, hingga ketidakpastian kebijakan publik disebut menjadi beban harian yang harus dipikul rakyat.
Dalam berbagai diskusi publik dan media sosial, muncul anggapan bahwa pemerintah belum mampu menghadirkan rasa aman dan optimisme bagi masyarakat. Sebagian warga justru merasa dihantui ketidakpastian setiap kali muncul kebijakan maupun pernyataan kontroversial dari elite pemerintahan.
Menanggapi situasi tersebut, Advocate Musrifah S.Sos., SH menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi sosial yang saat ini dirasakan masyarakat. Menurutnya, negara seharusnya mampu menghadirkan harapan besar bagi rakyat, bukan mempersempit cita-cita masyarakat hanya pada kemampuan bertahan hidup.
“Rakyat Indonesia bukan meminta kemewahan. Mereka hanya ingin hak dasarnya dipenuhi dengan layak oleh negara. Namun yang terjadi hari ini, masyarakat justru dipaksa berjuang sendiri di tengah tekanan ekonomi, mahalnya kebutuhan hidup, sulitnya pekerjaan, dan ketidakpastian masa depan,” tegas Advocate Musrifah S.Sos., SH kepada media, Sabtu (23/5/2026).
Ia menilai pemerintah perlu lebih bijak dalam menyampaikan pernyataan kepada publik, terlebih di tengah kondisi bangsa yang sedang menghadapi tekanan ekonomi dan menurunnya kepercayaan masyarakat.
“Setiap ucapan pejabat publik memiliki dampak besar. Ketika rakyat sedang lelah menghadapi hidup, pemerintah harus hadir membawa ketenangan dan solusi nyata, bukan malah melahirkan keresahan baru melalui pernyataan-pernyataan yang menyakiti hati masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, rakyat saat ini bukan hanya membutuhkan bantuan ekonomi, tetapi juga membutuhkan rasa aman secara mental sebagai warga negara. Sebab terlalu banyak kebijakan dan pernyataan yang dinilai tidak selaras dengan realita kehidupan masyarakat di lapangan.
“Jangan sampai rakyat bangun pagi bukan lagi memikirkan harapan hidup yang lebih baik, tetapi justru merasa cemas terhadap kebijakan atau pernyataan kontroversial apa lagi yang akan muncul. Ini sangat berbahaya bagi kondisi psikologis masyarakat dan masa depan bangsa,” lanjutnya.
Advocate Musrifah S.Sos., SH juga menegaskan bahwa kritik masyarakat tidak boleh dipandang sebagai ancaman terhadap pemerintah. Menurutnya, kritik merupakan bentuk kepedulian rakyat yang masih berharap adanya perubahan.
“Ketika rakyat bersuara keras, itu artinya mereka masih peduli terhadap negara ini. Pemerintah jangan anti kritik. Dengarkan suara rakyat bawah yang setiap hari berjuang mempertahankan hidup di tengah kondisi yang semakin berat,” katanya.
Ia menambahkan bahwa pemerintah harus segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap arah kebijakan nasional agar lebih berpihak kepada kebutuhan masyarakat luas.
“Negara yang kuat bukan hanya diukur dari pembangunan fisik atau angka statistik ekonomi, tetapi dari seberapa besar rakyat merasa dilindungi, dihargai, dan diperhatikan oleh pemimpinnya sendiri,” ungkapnya.
Di sisi lain, berbagai elemen masyarakat menilai kondisi saat ini menjadi sinyal serius bahwa Indonesia sedang menghadapi krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah. Jika tidak segera direspons dengan langkah konkret, dikhawatirkan kekecewaan masyarakat akan semakin meluas.
Masyarakat berharap pemerintah mampu membuka ruang dialog yang sehat, memperbaiki pola komunikasi publik, serta menghadirkan kebijakan yang benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat kecil.
Sebab pada akhirnya, stabilitas bangsa tidak hanya ditentukan oleh kekuatan ekonomi dan politik semata, tetapi juga oleh tingkat kepercayaan rakyat terhadap negara dan pemimpinnya.
(RED)