Pewarta: Ifa
Ifaupdatenews.com
JAKARTA — Pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait kenaikan kurs dolar Amerika Serikat terhadap rupiah menuai kritik tajam dari berbagai kalangan. Dalam sebuah pidato yang beredar luas di publik, Presiden menyebut kenaikan dolar bukan persoalan besar bagi masyarakat desa karena dinilai tidak bersentuhan langsung dengan penggunaan mata uang asing.
Namun pandangan tersebut dinilai terlalu sederhana untuk menjelaskan persoalan ekonomi nasional yang kompleks dan nyata dirasakan masyarakat bawah. Pengamat politik dan sosial, Saiful Huda Ems (SHE), menilai pernyataan itu justru menunjukkan lemahnya sensitivitas terhadap kondisi ekonomi rakyat kecil yang saat ini sedang menghadapi tekanan berat akibat terus melemahnya nilai tukar rupiah.
Menurut SHE, melemahnya rupiah hingga menyentuh kisaran Rp17.600 per dolar AS bukan sekadar angka statistik di layar pasar keuangan. Dampaknya merembet langsung ke dapur masyarakat, ke pasar tradisional, ke nelayan, petani, buruh, pedagang kecil hingga orang tua yang berjuang membiayai pendidikan anak-anaknya.
Indonesia hingga kini masih bergantung pada berbagai produk impor, mulai dari bahan bakar minyak, bahan pangan, kedelai, alat kesehatan, komponen industri, besi, elektronik, hingga suku cadang kendaraan. Ketika dolar melonjak, maka biaya impor otomatis naik dan ujungnya dibebankan kepada rakyat melalui kenaikan harga barang serta biaya hidup.
Kondisi ini bukan hanya dirasakan masyarakat perkotaan, tetapi juga warga desa yang setiap hari membeli kebutuhan pokok, menggunakan BBM untuk bekerja, membangun rumah, membayar ongkos sekolah anak, hingga membeli pupuk dan kebutuhan usaha lainnya.
“Ucapan yang meremehkan kenaikan dolar menunjukkan cara pandang yang sangat jauh dari denyut kehidupan rakyat kecil. Rakyat desa memang tidak memegang dolar, tetapi mereka setiap hari menanggung akibat dari menguatnya dolar,” tegas SHE dalam keterangannya, Jumat (16/5/2026).
Ia menambahkan, ketika rupiah terus melemah tanpa langkah strategis yang kuat dari pemerintah, maka efek domino ekonomi akan semakin sulit dibendung. Dunia usaha bisa melemah, investasi menurun, biaya produksi naik, daya beli masyarakat anjlok, dan ancaman PHK massal semakin terbuka.
Tak hanya itu, tekanan ekonomi yang berkepanjangan juga dinilai berpotensi memicu persoalan sosial yang lebih luas. Angka pengangguran dapat meningkat, kriminalitas berpotensi melonjak, dan masyarakat kecil akan menjadi kelompok paling rentan menanggung dampaknya.
SHE juga menyoroti besarnya anggaran negara yang telah dihabiskan dalam kontestasi politik nasional, namun menurutnya hasil kepemimpinan yang lahir justru belum mampu memberikan ketenangan dan keyakinan penuh kepada rakyat dalam menghadapi ancaman ekonomi global.
“Rakyat membutuhkan pemimpin yang memahami ekonomi bukan hanya di atas podium, tetapi juga mengerti denyut kesulitan masyarakat di bawah. Ketika rupiah melemah, yang pertama kali menjerit bukan pejabat, melainkan rakyat kecil,” ujarnya.
Pernyataan tersebut kini menjadi perbincangan luas di tengah masyarakat. Banyak pihak berharap pemerintah lebih serius menjaga stabilitas rupiah dan tidak menganggap enteng dampak pelemahan mata uang terhadap kehidupan rakyat sehari-hari.
Di tengah situasi ekonomi global yang tidak menentu, publik menilai diperlukan kepemimpinan yang tenang, bijaksana, serta mampu menghadirkan solusi konkret, bukan sekadar pernyataan yang justru berpotensi melukai rasa keadilan masyarakat yang sedang berjuang menghadapi kerasnya tekanan ekonomi.
(Redaksi Ifaupdatenews.com)