Jakarta — ifaupdatenews.com
Kritik keras terhadap proses Seleksi Calon Direksi dan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan serta BPJS Ketenagakerjaan kembali mengemuka. Kali ini, suara lantang datang dari aktivis sosial politik dan pemerhati kesehatan masyarakat Cary Greant SKM, yang menilai proses seleksi tersebut jauh dari standar profesional dan justru membuka ruang kecurigaan publik terhadap integritas panitia maupun dugaan campur tangan pihak berkepentingan.
Dengan nada kecewa dan penuh keprihatinan, Cary menyebut proses uji kompetensi yang digelar panitia sebagai “kampungan”, tidak profesional, dan sangat merugikan peserta. Menurutnya, situasi ini bukan hanya memalukan, tetapi juga mengancam kredibilitas BPJS sebagai lembaga strategis yang mengurus hajat hidup sosial seluruh rakyat Indonesia.
“Kalau carut marut seperti ini dibiarkan, jangan-jangan yang terpilih nanti hanya boneka atau badut dari pihak tertentu. Ini ancaman bagi kinerja BPJS dan kepercayaan masyarakat,” tegas Cary.
Ia bahkan mengusulkan langkah ekstrem: batalkan saja proses seleksi dan biarkan Presiden menunjuk langsung orang-orang yang dianggap layak dan terpercaya untuk mengisi posisi Direksi maupun Dewas BPJS.
Cary menilai, Presiden kemungkinan besar tidak pernah mendapatkan laporan utuh soal kekacauan proses seleksi yang sejak awal sudah menuai keluhan dari berbagai pihak.
Keluhan Peserta Seleksi: dari Sistem Amburadul hingga Dugaan Celah Kecurangan
ifaupdatenews.com memperoleh rangkaian keluhan peserta seleksi yang memperkuat dugaan ketidakwajaran dalam pelaksanaan uji kompetensi di Hotel Mulia Senayan pada 18 November 2025.
Salah satu peserta, Cikmas Hadi Salasa, dengan tegas melaporkan kejanggalan proses ini melalui kanal Lapor Presiden. Dalam laporannya, ia menjelaskan betapa buruknya standar pelaksanaan yang seharusnya berformat Computer Based Test (CBT), tetapi justru diterapkan dengan cara konvensional rentan manipulasi.
1. Jawaban Essay Tidak Aman dan Bisa Diubah
Peserta mengerjakan soal esai menggunakan Microsoft Word di laptop yang sudah disiapkan oleh panitia. Setelah selesai, file disimpan di desktop tanpa pengawasan ketat dan diambil menggunakan flashdisk oleh panitia.
“Jawaban sangat mudah diganti oleh oknum demi kepentingan orang tertentu,” tulis Cikmas.
2. Pilihan Ganda Lebih Parah: Jawab di Kertas
Meski disebut "CBT", soal ditampilkan di laptop namun peserta memilih jawaban menggunakan kertas lembar jawaban—metode yang rawan disisipkan lembar baru tanpa tanda tangan peserta.
3. Pengawasan Longgar, Registrasi Manual, Waktu Molor
Seorang peserta lain yang tak mau disebutkan namanya mengaku tes molor 45 menit karena registrasi manual dan penyimpanan tas serta ponsel yang tidak tertib.
4. Pemeriksaan Ribuan Jawaban Mustahil Dituntaskan < 16 Jam
Ditemukan anomali lain berupa kecepatan pengumuman hasil tes yang dinilai mustahil secara logis.
477 jawaban esai Jaminan Sosial Kesehatan
160 jawaban esai Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
319 lembar pilihan ganda
Semua itu diumumkan kurang dari 16 jam, padahal pemeriksaan esai memerlukan verifikasi para ahli jaminan sosial yang kompeten.
“Jam 7 pagi nama-nama yang lolos sudah diumumkan. Ini menimbulkan tanya besar,” ujar salah satu peserta.
Aktivis Desak Presiden Bertindak: “Ini Merusak Marwah Negara”
Cary Greant menilai persoalan ini bukan sekadar kesalahan teknis, tetapi kegagalan tata kelola serius yang mencoreng wibawa negara. BPJS adalah institusi vital, bukan ajang coba-coba panitia atau ruang bermain pihak berkepentingan.
“Kalau seleksinya saja sudah bermasalah, bagaimana publik bisa percaya pada Direksi dan Dewas yang nanti dilantik?” katanya.
Ia mendesak Presiden:
1. Memerintahkan pengulangan seleksi kompetensi bidang secara penuh dengan sistem CBT asli
2. Menunda seluruh rangkaian seleksi sampai masalah diselesaikan
3. Mengusut panitia atau oknum yang diduga bermain
Gelombang Kekecewaan Publik Menguat
Kritik ini kini viral dan menjadi pembahasan publik. Para peserta menilai proses seleksi terlihat tergesa-gesa, tidak transparan, dan tidak memenuhi kaidah standar yang sudah lama diterapkan di BUMN maupun lembaga negara lainnya.
ifaupdatenews.com mencatat meningkatnya perhatian netizen serta permintaan agar proses ini diaudit oleh lembaga independen. Banyak pihak menilai persoalan ini bisa menjadi krisis baru bagi pemerintah jika dibiarkan tanpa penjelasan resmi.
Penutup: Publik Menunggu Sikap Presiden
Dengan semua keluhan, data, dan bukti yang beredar, bola kini berada di tangan Presiden. Publik berharap ada tindakan cepat untuk menyelamatkan kredibilitas BPJS — lembaga yang mengurus jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan ratusan juta rakyat Indonesia.
ifaupdatenews.com akan terus mengawal isu ini dan menghadirkan update terbaru bagi pembaca.