WwwIfaupdatenews.com | Opini
Oleh: Saiful Huda EMS (SHE)
Pewarta: Ifa
Tanggal: 21 Desember 2025
Di tengah perkembangan media sosial yang begitu cepat, pidato Presiden Republik Indonesia kerap tidak lagi dipahami sebagai pesan kenegaraan yang utuh. Potongan video pendek, kutipan sepenggal, lalu komentar beruntun di ruang digital sering kali menggeser makna substansi menjadi sekadar bahan hiburan.
Pidato Presiden Prabowo Subianto yang mengibaratkan negara sebagai sebuah tim sepak bola adalah salah satu contohnya. Dalam analogi tersebut, Presiden menegaskan bahwa kekuatan negara tidak ditentukan oleh satu figur semata, melainkan oleh soliditas seluruh unsur—dari lini depan hingga penjaga gawang. Pesan ini sejatinya sederhana dan mudah dipahami: negara hanya bisa kuat jika seluruh elemen bekerja secara sinergis.
Namun di ruang media sosial, analogi tersebut justru ditanggapi secara berlebihan. Sebagian warganet memilih menempatkannya sebagai bahan candaan dengan menyebut nama-nama pejabat pada posisi tertentu dalam tim sepak bola. Fenomena ini ramai, viral, dan mengundang tawa, tetapi sekaligus menimbulkan pertanyaan mendasar tentang etika publik dalam berdemokrasi.
Presiden sebagai Figur Negara
Prabowo Subianto hari ini adalah Presiden Republik Indonesia yang sah secara konstitusional. Ia bukan hanya individu, tetapi simbol negara dan representasi pemerintahan. Mengkritik kebijakan Presiden adalah hak setiap warga negara. Mengawasi jalannya pemerintahan adalah bagian dari demokrasi. Namun menjadikan Presiden sebagai objek ejekan yang terus-menerus tanpa substansi berpotensi mereduksi kualitas diskursus publik.
Perjalanan Prabowo menuju kursi presiden bukanlah perjalanan singkat. Ia melewati proses panjang, jatuh dan bangkit dalam dinamika politik nasional selama puluhan tahun. Fakta ini tidak menuntut pemujaan, tetapi layak mendapatkan penghormatan sebagai bagian dari proses demokrasi yang sah.
Media Sosial dan Hilangnya Batas Etika
Media sosial memberi ruang luas bagi kebebasan berekspresi. Sayangnya, kebebasan tersebut kerap tidak diiringi dengan tanggung jawab. Pidato yang disampaikan dengan serius sering diperlakukan seperti konten hiburan. Gaya bicara, pilihan kata, dan analogi lebih disorot dibanding pesan yang ingin disampaikan.
Padahal, setiap pidato presiden membawa beban besar: menjaga stabilitas politik, membangun kepercayaan publik, dan mengarahkan bangsa ke tujuan bersama. Presiden boleh saja sering berbicara di hadapan publik. Hal itu bukan kesalahan, melainkan bagian dari komunikasi kepemimpinan.
Dewasa dalam Demokrasi
Ketidakpuasan terhadap pemerintah adalah hal wajar dalam demokrasi. Namun ketidakpuasan tersebut idealnya disalurkan melalui kritik yang rasional dan berorientasi pada perbaikan. Ejekan tanpa arah tidak menghasilkan solusi, justru memperkeruh ruang publik.
Memberi kesempatan kepada Presiden untuk bekerja bukan berarti menghilangkan hak untuk menilai. Sejarah akan mencatat capaian dan kekurangan setiap pemerintahan. Waktu akan menjadi hakim yang paling adil. Tugas publik hari ini adalah menjaga agar ruang diskusi tetap sehat, beretika, dan bermartabat.
Penutup
Presiden Prabowo adalah milik seluruh rakyat Indonesia—baik yang memilihnya maupun yang tidak. Menghormati Presiden bukan berarti menutup mata terhadap kritik, melainkan menjaga agar kritik disampaikan dengan cara yang beradab dan bertanggung jawab.
Bercandalah secukupnya. Kritiklah setajam mungkin. Namun jangan lupa, bangsa yang besar bukanlah bangsa yang gemar menertawakan pemimpinnya, melainkan bangsa yang dewasa dalam menilai, mengoreksi, dan memperbaiki arah perjalanan bersama.
Catatan Redaksi:
Redaksi Ifaupdatenews.com membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pihak-pihak yang disebutkan atau merasa dirugikan dalam pemberitaan ini, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Kode Etik Jurnalistik.