Oleh: Pewarta Ifa | Media Ifaupdatenews.com
Jakarta – Dinamika politik nasional kembali memanas. Di tengah gelombang kritik akademisi, aktivis, dan sejumlah kelompok masyarakat terhadap arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, suara reflektif namun tajam datang dari Saiful Huda Ems (SHE), seorang lawyer dan analis politik yang telah malang melintang dalam gerakan aktivisme sejak 1991.
Dalam sebuah pernyataan panjang yang sarat muatan historis dan analisis politik, SHE mengingatkan publik pada satu bab penting dalam sejarah Indonesia: kejatuhan Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998. Ia menilai, sejarah selalu menyimpan pola—dan pola itu, menurutnya, mulai memperlihatkan bayangannya kembali.
Mengingat 1998: Ketika Loyalitas Berubah Arah
SHE menuturkan bahwa sebelum lengsernya Soeharto, sejumlah aktivis telah berulang kali menyampaikan peringatan agar presiden saat itu mengundurkan diri. Namun, setelah Pemilu 1997 yang kembali dimenangkan Golkar, Soeharto justru kembali dicalonkan dan kemudian dipilih oleh MPR pada tahun 1998 untuk menjabat sebagai Presiden RI untuk ketujuh kalinya. Hal tersebut semakin memperkuat keyakinannya bahwa legitimasi politik masih berada di tangannya.
“Di situlah kekuasaan mulai kehilangan sensitivitasnya,” ujar SHE dalam keterangannya kepada Media Ifaupdatenews.com, Jumat (13/2/2026). “Ketika seorang pemimpin lebih percaya pada gema di ruang kekuasaan daripada suara riil di tengah rakyat, saat itulah fondasi mulai retak.”
Ia menggarisbawahi bagaimana tokoh-tokoh yang sebelumnya dikenal sangat loyal—seperti Ketua MPR saat itu, Harmoko—akhirnya menjadi pihak yang berada di garis depan mendesak pengunduran diri Soeharto. Peristiwa tersebut, menurut SHE, menjadi pelajaran politik yang tak lekang oleh waktu: dalam momentum revolusioner, peta loyalitas bisa berubah dalam hitungan detik.
“Perubahan politik tidak selalu berjalan linear. Ia bisa meledak tiba-tiba ketika kesadaran kolektif rakyat menemukan momentumnya,” tegasnya.
Membaca Situasi Kekinian
Meski menegaskan tidak menghendaki jatuhnya Presiden Prabowo Subianto, SHE menyatakan kekhawatirannya atas gejala-gejala politik yang dinilainya semakin menyerupai pra-1998. Ia menyoroti meningkatnya kritik dari kalangan intelektual dan akademisi terhadap sejumlah kebijakan pemerintah, serta persepsi publik mengenai kedekatan politik Presiden Prabowo dengan Presiden sebelumnya, Joko Widodo.
“Saya tidak menginginkan kejatuhan Presiden Prabowo. Situasi transisi selalu membawa ketidakpastian,” ujar SHE. “Namun sejarah menunjukkan, ketika aspirasi rakyat tidak tersalurkan secara jujur kepada pemimpin, jarak antara istana dan realitas bisa menjadi jurang.”
Dalam analisisnya, apabila skenario ekstrem berupa kejatuhan presiden terjadi, maka konstitusi mengatur Wakil Presiden akan mengambil alih kepemimpinan. Namun SHE berpendapat, jika kondisi tersebut lahir dari gejolak sosial besar, maka masa transisi idealnya bersifat sementara dan diikuti dengan pemilihan umum ulang yang lebih representatif.
Ia bahkan mengusulkan perlunya pembentukan komisi pemilihan umum yang benar-benar independen dan berintegritas, terdiri dari figur-figur akademisi, aktivis, politisi, dan tokoh agama yang memiliki rekam jejak bersih serta komitmen kuat terhadap demokrasi.
“Pemilu ulang harus menjadi momentum pemurnian demokrasi, bukan sekadar formalitas prosedural,” katanya.
Alarm Bagi Kekuasaan
Lebih jauh, SHE menyampaikan kritiknya terhadap apa yang ia sebut sebagai “lingkaran kekuasaan yang terlalu nyaman.” Ia menilai seorang presiden membutuhkan informasi yang jujur, bukan laporan yang sekadar menyenangkan telinga.
“Pemimpin besar bukan yang selalu merasa benar, tetapi yang berani dikritik dan mau mendengar,” ungkapnya. “Jangan sampai sejarah kembali menuliskan bahwa peringatan sudah diberikan, tetapi diabaikan.”
Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa kritik yang ia sampaikan bukanlah seruan destruktif, melainkan peringatan politis agar kekuasaan tetap mawas diri.
Dinamika Demokrasi dan Tantangan Stabilitas
Pengamat politik dari sejumlah kampus besar yang dihubungi Media Ifaupdatenews.com menilai bahwa perbandingan dengan 1998 perlu disikapi dengan hati-hati. Konteks ekonomi, sosial, dan struktur kelembagaan Indonesia saat ini dinilai berbeda secara signifikan dibandingkan era krisis moneter dan otoritarianisme Orde Baru.
Namun demikian, mereka sepakat bahwa meningkatnya kritik publik adalah bagian tak terpisahkan dari demokrasi yang sehat.
“Demokrasi bukan tentang kesunyian kritik, tetapi tentang bagaimana kritik itu dikelola secara konstruktif,” ujar seorang akademisi yang enggan disebutkan namanya.
Refleksi atau Nubuat Politik?
Tulisan dan pernyataan Saiful Huda Ems ibarat pisau analisis—tajam, lugas, dan penuh peringatan simbolik. Ia tidak sedang merayakan kemungkinan kejatuhan siapa pun, melainkan mengingatkan bahwa sejarah memiliki kecenderungan berulang ketika pelajaran masa lalu dilupakan.
Di penghujung keterangannya, SHE menyampaikan pesan yang terdengar sederhana namun sarat makna:
“Semoga Presiden Prabowo semakin peka pada suara rakyat sejati. Kekuasaan akan kokoh bila dibangun di atas kepercayaan, bukan sekadar angka elektoral.”
Pernyataan itu menjadi penutup yang menggugah—bahwa di tengah riuh rendah politik, suara kritis tetap menjadi denyut penting dalam menjaga keseimbangan demokrasi.
Apakah Indonesia benar-benar berada di persimpangan sejarah seperti 1998? Ataukah ini sekadar alarm agar demokrasi tetap berada di rel konstitusi?
Waktu dan kebijakanlah yang akan menjawabnya.