Ifaupdatenews.com — 9 Desember 2025 ,Pewarta: Ifa | Tajam, Akurat, Sesuai Fakta
Sumatra kembali menjadi panggung duka. Desa hilang, jembatan terputus, ribuan warga mengungsi, dan korban jiwa terus ditemukan dalam kondisi memilukan. Namun ketika rakyat menenggelamkan diri dalam lumpur, harapan, dan doa—negara belum juga menetapkan status Bencana Nasional.
Pertanyaan besar pun menggantung di udara:
Mengapa begitu cepat negara menerbitkan izin mega-proyek, tetapi begitu lambat menyelamatkan rakyatnya sendiri?
Ketika Banjir Berlomba dengan Waktu, Negara Justru Berlomba dengan Alasan
Pemerintah menyebut “menunggu kajian”, “menyusun data”, “memastikan prosedur”—sementara di lapangan, warga mencari anaknya di aliran sungai yang berubah warna, mencari rumahnya yang sudah menjadi hamparan lumpur, mencari harapan yang tersisa di tengah reruntuhan.
Di hadapan kamera, pejabat berbicara tentang koordinasi.
Di hadapan bencana, rakyat berbicara tentang kehilangan.
Kontras itu terlalu telanjang.
PSN Diproses dalam Sekejap — Bencana Nasional Menunggu Entah Sampai Kapan
Selama beberapa tahun terakhir, izin Proyek Strategis Nasional (PSN) bisa disahkan hanya dalam satu rapat.
Namun ketika ribuan warga meminta negara mengibarkan bendera tanggap darurat nasional, negara berjalan seperti sedang meniti air: pelan, ragu, penuh alasan.
Sumber internal kebencanaan yang ditemui Ifaupdatenews.com menyebut,
“Status Bencana Nasional bukan hanya soal anggaran. Itu soal pertanggungjawaban.”
Karena ketika status itu keluar, maka negara wajib membuka arsipnya sendiri:
siapa yang memberi izin pembukaan hutan,
siapa yang meloloskan tambang di wilayah rawan,
siapa yang menandatangani proyek tanpa kajian lingkungan memadai,
dan siapa saja yang diuntungkan dari ruang yang kini berubah menjadi ruang duka.
Pernyataan Tajam Saiful Huda EMS (SHE): “Negara Takut pada Kebenarannya Sendiri”
Pengamat sosial dan penulis politik kebencanaan, Saiful Huda EMS (SHE), menilai bahwa keterlambatan ini bukan teknis, melainkan politis.
Dalam percakapan yang dihimpun tim redaksi, SHE mengatakan:
“Begitu status Bencana Nasional ditetapkan, negara tak bisa lagi menyembunyikan siapa pemilik konsesi, siapa pemegang tambang, dan siapa yang dulu mendapat karpet merah proyek strategis. Negara bukan takut banjir—negara takut daftar nama.”
SHE menambahkan bahwa bencana besar seperti ini selalu memiliki jejak struktural:
“Sumatra tidak rusak oleh hujan. Sumatra rusak oleh kebijakan. Begitu status nasional ditandai, publik akan bertanya: siapa pembuka hutan itu? Siapa pemilik alat berat itu? Dan jawaban itu bisa menelanjangi hubungan gelap negara dan modal.”
Pendapat SHE ini semakin menegaskan suara publik bahwa ada ketidaknyamanan besar jika status Bencana Nasional dikeluarkan.
Sumatra Tidak Rusak Sendiri — Ada Jejak Kebijakan di Balik Luka Alam Ini
Tidak semua bencana adalah musibah murni.
Banyak wilayah di Sumatra sudah tercabik jauh sebelum hujan datang.
Hutan dikuliti.
Bukit digerus.
Sungai diacak.
Tanah disedot dari akarnya.
Ketika hujan jatuh, tanah tak lagi punya kekuatan menahan.
Ketika sungai meluap, ia hanya menagih apa yang pernah direbut darinya.
Namun pemerintah dalam banyak kesempatan menyalahkan cuaca.
Seolah-olah bumi yang salah, bukan kebijakan.
SHE kembali memberikan pandangan keras:
“Negara ini sering menuduh hujan sebagai biang kerok. Padahal hujan hanya memperlihatkan apa yang sudah lama dirusak.”
Status Bencana Nasional Adalah Cermin — Dan Negara Takut Berkaca
Jika status itu keluar, negara harus siap menjawab pertanyaan publik:
Bagaimana kerusakan sebesar ini bisa terjadi?
Jawabannya tidak sederhana.
Tidak nyaman.
Tidak aman bagi stabilitas politik.
SHE menyebutnya sebagai fenomena klasik negara pro-modal:
“Lihat saja kecepatannya. Kalau modal datang, negara berlari. Kalau rakyat meminta perlindungan, negara berjalan sambil melihat ke langit. Ini bukan birokrasi lambat—ini kepentingan yang mengikat.”
Rakyat Tidak Meminta Banyak — Hanya Kehadiran Negara
Dalam pengungsian, seorang ibu berkata kepada tim Ifaupdatenews.com:
“Rumah hilang tidak apa-apa. Tapi negara jangan hilang juga.”
Kalimat itu menghantam siapapun yang mendengarnya.
Rakyat tidak meminta gedung megah.
Tidak meminta proyek raksasa.
Mereka hanya meminta negara hadir bukan hanya dalam pidato, tapi dalam tindakan nyata.
Bencana Ini Sudah Nasional — Yang Belum Nasional Hanya Kesadaran Negara
Bukti di lapangan:
wilayah terdampak lintas provinsi,
ribuan warga kehilangan tempat tinggal,
kerusakan ekologis meluas,
kapasitas pemerintah daerah tak lagi cukup.
Jika ini bukan bencana nasional, apa lagi?
Sumatra sudah menjadi nasional dalam duka.
Tinggal negara yang belum menjadikannya prioritas nasional dalam kebijakan.
Menahan Status Bencana Nasional Adalah Menahan Hak Hidup Rakyat
Penetapan status Bencana Nasional bukan hanya soal anggaran.
Ini adalah deklarasi moral:
“Kami hadir untuk kalian.”
SHE menutup analisisnya dengan satu kalimat yang pedih namun benar:
“Negara tidak takut banjir. Negara takut penyelidikan.”
Selama ketakutan itu lebih besar daripada keberanian menyelamatkan rakyat, bencana akan selalu datang dua kali:
yang pertama adalah alam,
yang kedua adalah kelalaian negara.