ifaupdetnews.com | Analisis Nasional
Pewarta: Ifa
Tulisan reflektif Guru Besar St. Petersburg State University, Prof. Connie Rahakundini Bakrie, kembali menyentak kesadaran publik mengenai arah kebijakan negara yang dinilai semakin menjauh dari nalar strategis dan tanggung jawab jangka panjang. Catatan kritis tersebut menyoroti kegagalan negara dalam mengelola krisis ekologis, memaknai pertahanan, menjaga kedaulatan pangan, hingga memastikan pengawasan infrastruktur strategis.
Pengamat isu kebangsaan Saiful Huda EMS, S.H.E., menilai refleksi Prof. Connie ini harus dibaca sebagai peringatan intelektual, bukan sekadar opini personal.
“Tulisan Prof. Connie ini bukan provokasi. Ini alarm akal sehat. Negara semestinya bercermin, bukan alergi terhadap kritik,” ujar Saiful Huda EMS.
Dalam tulisannya, Prof. Connie menegaskan bahwa banjir dan bencana ekologis yang terus berulang di Sumatera serta berbagai wilayah lain tidak lagi dapat dipahami sebagai bencana alam semata. Negara sesungguhnya mengetahui akar persoalannya—deforestasi masif, eksploitasi sungai, dan praktik jual beli tata ruang—namun gagal melakukan koreksi kebijakan secara mendasar.
Yang terjadi justru pola reaktif yang berulang: air naik, rakyat terdampak, bantuan darurat disalurkan, empati dipertontonkan, lalu masalah struktural dibiarkan. Dalam perspektif Prof. Connie, kondisi ini bukan ketidakmampuan teknis, melainkan pilihan politik.
Saiful Huda EMS menguatkan pandangan tersebut dengan menyebut bahwa negara hari ini lebih sibuk mengelola dampak ketimbang mencegah sebab.
“Negara hadir setelah rakyat tenggelam. Ini menandakan absennya negara sebagai pelindung,” tegasnya.
Refleksi Prof. Connie juga menyoroti degradasi makna bela negara yang dinilai telah direduksi menjadi simbol dan panggung administratif. Program strategis pertahanan kehilangan esensi ketika kompetensi dan kapasitas tidak lagi menjadi pertimbangan utama.
Menurut Saiful Huda EMS, kondisi tersebut berpotensi merendahkan martabat institusi negara.
“Bela negara bukan aksesori kekuasaan. Ketika substansi dikalahkan oleh pencitraan, sistem pertahanan yang dipermalukan,” ujarnya.
Kritik tajam juga diarahkan pada kebijakan pangan nasional. Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan sumber daya alam melimpah, justru memilih impor sapi dari Afrika untuk menopang program Makan Bergizi Gratis. Prof. Connie memandang kebijakan tersebut sebagai pengakuan kegagalan membangun kedaulatan pangan nasional.
Saiful Huda EMS menilai impor telah bergeser dari solusi darurat menjadi ketergantungan struktural.
“Ini menunjukkan negara semakin tidak percaya pada petani, peternak, dan nelayannya sendiri,” katanya.
Selain itu, refleksi Prof. Connie menyinggung lemahnya pengawasan negara terhadap infrastruktur strategis. Salah satu contoh yang disorot adalah Bandara Morowali, yang dinilai beroperasi tanpa pengawasan reguler dan memadai. Kondisi tersebut mencerminkan abainya negara dalam menjamin keselamatan, keamanan, dan perlindungan lingkungan.
“Jika infrastruktur strategis berjalan tanpa kontrol negara, maka rakyatlah yang menanggung risiko, sementara elite menikmati manfaat investasi,” ujar Saiful Huda EMS.
Empat realitas besar tahun 2025—bencana ekologis yang dinormalisasi, bela negara yang direduksi, ketergantungan impor pangan, serta infrastruktur strategis yang lemah pengawasan—dalam refleksi Prof. Connie bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Semuanya merupakan produk dari satu sistem yang sama: negara yang tidak merencanakan, tidak belajar, dan tidak merasa perlu bertanggung jawab.
Negara, menurut Prof. Connie, kini lebih berperan sebagai manajer krisis jangka pendek ketimbang penjaga masa depan. Kritik kerap dianggap ancaman, akademisi dicap berisik, dan rasionalitas dituding sebagai pesimisme.
Padahal, Indonesia tidak kekurangan sumber daya alam, manusia, maupun pengetahuan. Yang kian memudar adalah rasa malu dalam kekuasaan.
“Negara yang masih memiliki rasa malu tidak akan membiarkan warganya tenggelam setiap tahun dan tidak akan menjadikan kegagalan sebagai sesuatu yang normal,” demikian refleksi Prof. Connie.
Saiful Huda EMS menutup dengan menegaskan bahwa tulisan ini harus dipahami sebagai peringatan moral dan intelektual bagi negara.
“Jika kritik setajam ini saja diabaikan, maka persoalan kita bukan lagi kebijakan, melainkan keberanian negara untuk berpikir,” pungkasnya.
Jakarta, 27 Desember 2025
Tulisan: Prof. Connie Rahakundini Bakrie
Pengantar & Tanggapan: Saiful Huda EMS, S.H.E.