Makassar – Perang melawan narkoba kerap digambarkan sebagai pertarungan antara negara dan jaringan kejahatan terorganisir. Namun di balik jargon penindakan dan deretan angka pengungkapan kasus, terdapat fakta yang lebih mengkhawatirkan: ancaman justru muncul dari dalam. Ketika sebagian kecil oknum penegak hukum tergelincir, benteng yang seharusnya melindungi masyarakat berubah menjadi pintu masuk kejahatan.
Fenomena keterlibatan aparat dalam pusaran narkotika bukan isu baru, tetapi selalu menimbulkan luka lama yang kembali terbuka. Kepercayaan publik menjadi taruhan utama. Sebab, narkoba bukan sekadar kejahatan biasa—ia merusak generasi, melumpuhkan produktivitas, dan menggerogoti sendi sosial. Maka, ketika aparat yang diberi mandat negara justru terseret, dampaknya berlapis dan sistemik.
Salah satu kasus yang masih membekas adalah terungkapnya praktik penyalahgunaan barang bukti oleh oknum penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) pada periode 2019–2021. Barang bukti sabu seberat hampir tujuh kilogram yang seharusnya dimusnahkan, justru dialihkan ke jalur ilegal. Fakta ini memperlihatkan sisi gelap penegakan hukum: ketika integritas runtuh, hukum kehilangan maknanya.
Meski para pelaku telah diproses hukum dan dijatuhi pidana, kasus tersebut menjadi cermin bahwa sistem pengawasan internal tidak boleh lengah. Barang bukti narkotika memiliki nilai ekonomi tinggi di pasar gelap, sehingga setiap celah prosedural berpotensi dieksploitasi oleh individu yang memilih menyimpang.
Dalam berbagai kesempatan, pimpinan BNN berulang kali menegaskan komitmen lembaga untuk bersikap tegas tanpa pandang bulu. Oknum, siapapun dia, disebut akan diproses jika terbukti terlibat. Pernyataan ini penting, namun publik menuntut lebih dari sekadar sikap normatif. Konsistensi penindakan dan keterbukaan informasi menjadi kunci untuk menjaga kredibilitas institusi.
Realitas di lapangan menunjukkan bahwa modus keterlibatan aparat dalam kejahatan narkotika terus berevolusi. Tidak hanya penyalahgunaan barang bukti, tetapi juga praktik pembekingan, penyelundupan ke lembaga pemasyarakatan, hingga dugaan pencucian uang. Beberapa operasi besar yang terungkap pada 2025 menunjukkan bahwa jaringan narkoba kerap memanfaatkan relasi kekuasaan dan kelemahan koordinasi antar-instansi.
Kasus-kasus yang melibatkan petugas dari berbagai institusi penegak hukum memunculkan pertanyaan mendasar: seberapa kuat sistem pengawasan berjalan? Apakah pemeriksaan aset dilakukan secara efektif? Dan sejauh mana perlindungan terhadap pelapor internal benar-benar dijamin?
Pengamat kebijakan publik menilai, persoalan ini tidak bisa dilihat semata sebagai kesalahan individu. Ada faktor struktural yang perlu dibenahi. Pertama, godaan ekonomi dari bisnis narkotika yang bernilai triliunan rupiah menjadi magnet kuat bagi mereka yang rapuh integritasnya. Kedua, mekanisme pengamanan barang bukti dan audit internal di sejumlah satuan masih menyisakan celah. Ketiga, sinergi antar-lembaga penegak hukum belum sepenuhnya solid, sehingga membuka ruang kompromi ilegal.
Dampak paling serius dari keterlibatan oknum aparat adalah erosi kepercayaan masyarakat. Ketika publik meragukan integritas penegak hukum, efektivitas pencegahan dan rehabilitasi ikut melemah. Pesan moral negara dalam memberantas narkoba menjadi kontradiktif.
Oleh karena itu, reformasi integritas harus berjalan seiring dengan operasi penindakan. Penguatan sistem pengamanan barang bukti berbasis teknologi, audit eksternal berkala, transparansi laporan harta kekayaan, serta perlindungan nyata bagi pelapor pelanggaran internal merupakan langkah yang tidak bisa ditawar. Selain itu, kolaborasi lintas institusi—BNN, Polri, Kejaksaan, Bea Cukai, dan Kementerian terkait—harus difokuskan pada pemutusan jaringan, termasuk jaringan pembekingan.
Skandal yang melibatkan oknum penegak hukum, termasuk yang pernah mencoreng institusi BNN, seharusnya menjadi alarm keras. Perang melawan narkoba tidak akan pernah dimenangkan jika negara gagal membersihkan barisannya sendiri. Ketegasan hukum, transparansi, dan pengawasan berkelanjutan adalah fondasi mutlak agar penegakan hukum tidak hanya keras ke luar, tetapi juga jujur ke dalam.
Ifaupdatenews.com akan terus mengawal isu ini sebagai bagian dari komitmen pers untuk menjaga akuntabilitas dan memastikan bahwa penegakan hukum benar-benar berdiri di sisi kepentingan publik.
(Ifa)