IFAUPDETENEWS COM | JAKARTA — Isu lama terkait keabsahan ijazah Presiden Joko Widodo kembali mengemuka ke ruang publik dan memantik dinamika politik baru. Kali ini, sorotan tidak hanya tertuju pada substansi isu, tetapi juga pada relasi kekuatan politik antara Presiden Jokowi dan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Pengamat politik dan kebangsaan Saiful Huda Ems (SHE) menilai, respons Presiden Jokowi terhadap pernyataan dan langkah hukum yang disiapkan SBY menunjukkan perubahan sikap yang patut dicermati. Menurutnya, terdapat sinyal kehati-hatian berlebih yang mengindikasikan bergesernya peta kekuatan politik nasional.
“Awalnya, publik menangkap adanya kesan bahwa lingkaran pendukung Presiden Jokowi mengaitkan SBY dengan berbagai pihak yang secara konsisten mempertanyakan isu ijazah tersebut. Namun ketika SBY secara terbuka menyatakan siap membawa tuduhan itu ke ranah hukum, narasi tersebut mendadak diluruskan,” ujar SHE dalam keterangannya, Rabu (7/1/2026).
Menurut SHE, klarifikasi cepat yang disampaikan Jokowi—dengan menegaskan bahwa yang dimaksud bukan SBY atau Partai Demokrat—menjadi indikator penting dalam membaca situasi politik terkini. Ia menilai, sikap tersebut menunjukkan bahwa Jokowi kini berada dalam posisi yang lebih berhitung dan tidak lagi sekuat periode-periode sebelumnya.
“Ini bukan sekadar soal klarifikasi. Ini soal membaca keseimbangan kekuatan. Jokowi tampak tidak ingin berhadap-hadapan langsung dengan SBY, sosok yang masih memiliki basis politik, jejaring elite, dan legitimasi moral yang kuat,” tegasnya.
Lebih jauh, SHE membandingkan posisi SBY dengan figur politik lain, termasuk Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Menurutnya, jika berhadapan dengan kekuatan politik yang lebih besar dan terorganisir, tekanan terhadap Jokowi berpotensi semakin signifikan.
“Jika berhadapan dengan SBY saja sudah berhitung, tentu tantangannya akan jauh lebih besar ketika berhadapan dengan kekuatan politik yang memiliki struktur kader hingga akar rumput,” kata SHE.
Dalam pandangan SHE, melemahnya posisi politik Jokowi juga tercermin dari kondisi partai politik yang selama ini diasosiasikan sebagai pendukung utamanya. Ia menyoroti kegagalan partai tersebut menembus Senayan pada Pemilu 2024 serta berbagai persoalan internal yang terus membayangi.
“Partai politik sejatinya adalah institusi kaderisasi dan ideologi. Ketika rekam jejak kepemimpinan tidak dibangun melalui proses yang panjang, maka daya tahannya pun rapuh,” ujarnya.
SHE juga menyinggung fenomena kepemimpinan instan dalam tubuh partai politik yang dinilainya mencederai prinsip demokrasi internal. Ia menilai, pengangkatan tokoh tanpa pengalaman politik yang memadai ke posisi strategis partai menjadi preseden buruk bagi pendidikan politik nasional.
“Partai besar lahir dari proses, bukan dari relasi kekuasaan semata. Tanpa fondasi yang kuat, sulit berharap partai tersebut mampu menjadi pelindung politik bagi siapa pun,” tandasnya.
Menutup pernyataannya, SHE menegaskan bahwa dinamika ini harus dibaca sebagai peringatan serius bagi seluruh elite politik. Menurutnya, kepercayaan publik tidak lagi bisa dikelola hanya dengan simbol kekuasaan, melainkan dengan konsistensi moral, transparansi, dan rekam jejak yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Politik Indonesia sedang memasuki fase penilaian ulang. Publik semakin kritis, dan sejarah tidak pernah mencatat kekuasaan yang bertahan tanpa legitimasi,” pungkasnya.
Pewarta: ifa