SURABAYA | Ifaupdetnews.com —
Keputusan Indonesia bergabung dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian Internasional yang disebut-sebut sebagai inisiatif mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, menuai sorotan tajam dari berbagai kalangan. Salah satu kritik paling keras datang dari Saiful Huda Ems (SHE), lawyer sekaligus analis politik nasional, yang menilai langkah tersebut berpotensi menyimpang dari prinsip dasar politik luar negeri Indonesia sebagaimana diamanatkan konstitusi.
Menurut SHE, polemik ini semakin serius ketika muncul informasi bahwa Indonesia diduga harus mengeluarkan dana hingga Rp16–17 triliun untuk keanggotaan jangka panjang Dewan Perdamaian tersebut. Meski Presiden Prabowo Subianto telah membantah adanya kewajiban pembayaran tersebut, SHE menegaskan bahwa transparansi dan klarifikasi menyeluruh tetap menjadi keharusan, mengingat besarnya dampak kebijakan ini bagi kedaulatan negara.
“Mana yang benar masih harus ditelusuri secara objektif. Namun publik berhak tahu secara terang-benderang, terutama jika menyangkut uang rakyat dan arah politik luar negeri,” tegas SHE, Minggu (25/1/2026).
Pernyataan soal Israel Jadi Titik Kritis
SHE menyoroti pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta semua pihak untuk mengakui, menghormati, dan menjamin keamanan Israel demi terciptanya perdamaian. Menurutnya, pernyataan tersebut tidak bisa dipandang sebagai sekadar diplomasi biasa.
“Sejak awal kemerdekaan, sikap Indonesia sangat jelas: menentang segala bentuk penjajahan, termasuk penjajahan Israel atas Palestina. Itu bukan sekadar kebijakan, tetapi amanat konstitusi,” ujar SHE.
Ia mengingatkan bahwa hingga kini Indonesia tidak pernah membuka hubungan diplomatik resmi dengan Israel sebagai bentuk konsistensi moral dan politik. Oleh karena itu, jika kini Indonesia didorong untuk menjamin keamanan Israel tanpa prasyarat penghentian penjajahan Palestina, maka hal tersebut dinilai sebagai pergeseran serius dan berbahaya.
“Jika benar demikian, maka ini bukan lagi soal diplomasi, melainkan soal keberpihakan. Dan keberpihakan itu patut dipertanyakan,” tambahnya.
Kritik terhadap Klaim “Pengakuan Dunia Internasional”
SHE juga mengkritisi pernyataan Menteri Luar Negeri RI, Sugiyono, yang menyebut bahwa bergabungnya Indonesia ke Dewan Perdamaian tersebut merupakan bukti pengakuan dunia internasional.
“Indonesia sejak lama adalah negara yang diakui dunia. Kita anggota PBB, G20, ASEAN, dan berbagai forum internasional strategis. Mengatakan bahwa pengakuan dunia baru didapat dari keanggotaan dewan bentukan satu tokoh politik asing adalah narasi yang keliru dan merendahkan posisi Indonesia sendiri,” tegasnya.
Ia menambahkan, tidak semua negara di dunia tergabung dalam Dewan Perdamaian tersebut, namun tetap diakui kedaulatannya secara penuh. Dengan demikian, klaim tersebut dinilai tidak memiliki dasar logis maupun historis.
Beban Anggaran dan Prioritas Nasional
Aspek lain yang menjadi sorotan SHE adalah kondisi fiskal nasional. Ia mempertanyakan urgensi Indonesia mengeluarkan dana sangat besar—jika benar ada—di tengah situasi ekonomi yang menuntut efisiensi dan prioritas pada sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat.
“Negara sedang mencari sumber pembiayaan, bahkan harus memangkas anggaran sektor strategis. Lalu untuk apa mengalokasikan hingga satu miliar dolar AS demi sebuah keanggotaan yang manfaatnya belum jelas?” kata SHE.
Menurutnya, apabila langkah tersebut justru diikuti dengan tekanan politik untuk mengubah sikap Indonesia terhadap konflik Palestina-Israel, maka kecurigaan publik menjadi sangat beralasan.
Seruan Kewaspadaan dan Keberanian Moral
Menutup analisanya, Saiful Huda Ems mengingatkan pemerintah agar tidak kehilangan kompas ideologis dan moral dalam menjalankan politik luar negeri. Ia menyerukan keberanian berpikir kritis dan menjaga kedaulatan keputusan nasional.
“Rakyat berhak curiga jika kebijakan negara mulai tampak lebih melayani kepentingan asing ketimbang amanat konstitusi. Sapere aude—beranilah berpikir dan bertindak benar,” pungkasnya.
Pewarta: Ifa
Editor: Redaksi Ifaupdetnews.com