Oleh: Ifa
Ifaupdatenews.com
Sejarah Indonesia tidak pernah berjalan lurus. Ia berbelok, berliku, dan sering kali berhenti di depan sebuah pintu besar bernama pilihan. Di depan pintu itulah bangsa ini pernah berdiri, ragu namun menentukan, antara mempertahankan harga diri atau mengejar kemakmuran. Antara menutup diri demi kedaulatan, atau membuka diri demi pembangunan.
Satu pintu. Dua nasib.
Di balik pintu itu, sejarah mencatat dua tokoh besar dengan sikap yang saling bertolak belakang: Soekarno dan Soeharto. Keduanya sama-sama pemimpin bangsa, sama-sama mengklaim bertindak demi Indonesia. Namun jalan yang mereka pilih meninggalkan jejak yang sangat berbeda—bahkan hingga hari ini.
Soekarno: Ketika Harga Diri Lebih Mahal dari Roti
Pada dekade awal kemerdekaan, Indonesia bukan negara kaya. Infrastruktur rapuh, ekonomi compang-camping, dan ancaman intervensi asing mengintai dari segala penjuru. Namun di tengah keterbatasan itu, berdiri seorang pemimpin yang menolak tunduk.
Soekarno bukan sekadar presiden. Ia adalah simbol perlawanan, api revolusi yang belum padam. Dalam pidato-pidatonya yang menggelegar, ia menegaskan satu sikap: Indonesia tidak boleh hidup dari belas kasihan bangsa lain.
Ungkapan legendarisnya—“Go to hell with your aid!”—bukan sekadar retorika. Itu adalah deklarasi ideologis. Bung Karno meyakini bahwa bantuan asing bukanlah pemberian tulus, melainkan alat kendali. Ia memilih jalan yang keras: berdiri di atas kaki sendiri, meski harus menanggung konsekuensi ekonomi yang berat.
Harga dari sikap itu mahal. Inflasi melambung, rakyat mengantre kebutuhan pokok, dan Indonesia terisolasi dari sistem ekonomi global. Namun di balik penderitaan itu, ada sesuatu yang dijaga mati-matian: martabat bangsa. Indonesia miskin secara materi, tetapi kaya akan keberanian dan kedaulatan politik.
Soeharto: Ketika Pintu Dibuka Demi Stabilitas
Perubahan drastis terjadi setelah 1966. Kekuasaan berganti, arah bangsa pun berbelok tajam. Soeharto tampil dengan wajah tenang, bahasa santun, dan janji stabilitas. Jika Soekarno membanting pintu, Soeharto justru membukanya lebar-lebar.
Tahun 1967 menjadi tonggak penting dengan lahirnya Undang-Undang Penanaman Modal Asing (UU PMA). Dunia usaha global disambut masuk. Modal asing mengalir deras. Indonesia kembali terhubung dengan sistem ekonomi internasional.
Hasilnya nyata dan cepat. Jalan raya dibangun, industri tumbuh, angka kemiskinan menurun, dan perut rakyat mulai terisi. Indonesia berubah dari negara yang terisolasi menjadi darling lembaga keuangan dunia.
Namun kemajuan itu tidak datang tanpa harga. Tambang-tambang strategis dikelola perusahaan asing. Hutan dibabat atas nama investasi. Sumber daya alam dikonversi menjadi angka pertumbuhan. Negara tumbuh, tetapi kendali atas aset strategis perlahan menjauh dari tangan bangsa sendiri.
Kemakmuran yang Menyisakan Pertanyaan
Puluhan tahun kemudian, kita hidup di era serba nyaman. Gedung pencakar langit, gawai canggih, kendaraan modern, dan pusat perbelanjaan megah menjadi bagian dari keseharian. Namun di balik semua itu, muncul pertanyaan mendasar: siapa yang sebenarnya paling diuntungkan?
Apakah kita benar-benar menjadi tuan rumah di negeri sendiri? Ataukah sekadar penjaga pintu yang tersenyum ramah sementara isi rumah terus dikeluarkan?
Sejarah mengajarkan bahwa pembangunan tanpa kedaulatan hanya akan melahirkan ketergantungan baru. Sementara kedaulatan tanpa kesejahteraan berisiko melahirkan penderitaan berkepanjangan.
Refleksi untuk Indonesia Hari Ini
Indonesia hari ini tidak hidup di masa Soekarno, juga bukan di era Soeharto. Dunia telah berubah, tantangan semakin kompleks. Namun satu hal tetap sama: pintu itu masih ada.
Pintu antara kedaulatan dan ketergantungan.
Pintu antara keberanian dan kenyamanan.
Pintu antara menjadi subjek atau objek sejarah.
Bangsa besar bukanlah bangsa yang selalu menutup diri, tetapi juga bukan bangsa yang membuka diri tanpa syarat. Kedaulatan sejati terletak pada kemampuan menentukan arah sendiri—tanpa dibeli, tanpa ditekan, tanpa dijajah dalam bentuk baru.
Penutup
Satu pintu telah memberi kita dua nasib berbeda. Kini, generasi hari ini berdiri tepat di ambangnya.
Pilihan ada di tangan kita:
Apakah kita ingin membanting pintu dengan kemarahan ideologis, atau membukanya dengan kesadaran penuh dan kendali kuat?
Sejarah tidak menuntut kita memilih masa lalu. Sejarah menuntut kita belajar darinya.
Dan bangsa yang besar adalah bangsa yang berani bertanya, sebelum pintu itu kembali tertutup—atau terbuka terlalu lebar.