Jakarta | Ifaupdatenews.com —
Ketegasan dunia internasional dan pemerintah nasional kembali dipertanyakan. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), bersama pemerintah-pemerintah yang mengklaim diri sebagai penjaga keadilan global, dinilai kerap bersikap ambigu bahkan abai dalam menyikapi berbagai ketidakadilan dan pelanggaran hukum yang terjadi secara terang-benderang. Ironisnya, energi publik justru terkuras untuk mempersoalkan suara-suara kritis yang lahir dari ruang kebebasan berekspresi.
Saiful Huda Ems (SHE), pengamat sosial-politik dan demokrasi, melontarkan kritik tajam terhadap fenomena tersebut. Ia menilai, respons berlebihan terhadap kritik yang disampaikan seorang komika seperti Panji—yang secara terbuka mengangkat kejanggalan, paradoks kekuasaan, hingga dugaan pelanggaran hukum oleh para pejabat negara—adalah bentuk salah arah dalam memahami substansi persoalan.
“Yang seharusnya dikritisi adalah ketidaktegasan PBB, pemerintah kita, dan para pemegang otoritas terhadap ketidakadilan. Bukan malah menyerang orang yang berani menyuarakan kejanggalan itu,” tegas SHE.
Menurutnya, kritik Panji melalui medium stand-up comedy justru mencerminkan keberanian warga negara dalam menjalankan hak konstitusionalnya: menyampaikan pendapat di ruang publik. Alih-alih dilihat sebagai ancaman, suara semacam itu seharusnya dibaca sebagai alarm sosial bagi kekuasaan.
SHE menilai, ketika kritik dialihkan menjadi isu moral, agama, atau identitas kelompok, maka yang terjadi bukanlah pembelaan nilai, melainkan pengaburan masalah utama. Ia mengingatkan agar organisasi kemasyarakatan, khususnya ormas keagamaan besar di Indonesia, tidak terjebak pada sikap reaktif yang justru merendahkan martabatnya sendiri.
“Ini seperti upaya menurunkan derajat dan peran ormas keagamaan Islam terbesar di dunia. Padahal sejarah Islam justru identik dengan keberanian menegur penguasa zalim,” ujarnya.
Lebih jauh, SHE menekankan bahwa Islam tidak pernah anti-kritik. Tradisi intelektual Islam dibangun di atas keberanian berpikir, kejujuran moral, dan keberpihakan pada keadilan. Oleh karena itu, upaya membungkam kritik dengan dalih menjaga kehormatan agama justru bertentangan dengan nilai-nilai Islam itu sendiri.
Ia juga menyayangkan sikap sebagian kelompok yang dengan mudah menghakimi, memobilisasi kemarahan, dan menggelar aksi protes tanpa terlebih dahulu menimbang konteks, substansi, dan kepentingan yang lebih besar bagi bangsa.
“Siapa sebenarnya yang dipermalukan? Islam, atau justru mereka yang mengatasnamakan Islam namun abai pada ketidakadilan?” kata SHE dengan nada retoris.
Dalam pandangan SHE, demokrasi yang sehat tidak lahir dari keseragaman pendapat, melainkan dari keberanian berbeda dan kesediaan mendengar kritik, betapapun tidak nyamannya kritik itu bagi penguasa. Jika ruang kritik disempitkan, maka yang tumbuh adalah ketakutan, bukan keadilan.
Ia mengingatkan, sejarah dunia menunjukkan bahwa kemunduran peradaban selalu diawali dari pembungkaman suara kritis. Sebaliknya, kemajuan lahir dari dialog terbuka, keberanian berpikir, dan konsistensi menegakkan hukum tanpa pandang bulu.
“Ketegasan sejati bukan pada seberapa keras kita berteriak, tetapi pada keberanian menegakkan keadilan, bahkan ketika itu menyentuh lingkaran kekuasaan sendiri,” pungkasnya.
Pernyataan SHE ini menjadi pengingat bahwa menjaga marwah agama, negara, dan demokrasi tidak bisa dilakukan dengan membungkam kritik. Justru dengan membuka ruang dialog yang jujur dan beradab, keadilan menemukan tempatnya untuk tumbuh.
Pewarta: Ifa