Oleh: Pewarta Ifa | Ifaupdatenews.com
MAKASSAR —
Langkah politik Rusdi Masse Mappasessu (RMS) meninggalkan Partai NasDem dan bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada awal 2026 bukan sekadar perpindahan kartu anggota. Ia menyerupai gempa politik yang mengguncang lanskap kekuasaan di Sulawesi Selatan.
Keputusan tersebut dianggap sebagai manuver yang melawan logika elektoral konvensional. Dalam tradisi politik Indonesia, perpindahan lazimnya mengalir dari partai kecil ke partai besar demi memastikan keberlanjutan kursi parlemen dan akses kekuasaan. Namun RMS justru meninggalkan posisi strategisnya sebagai “kingmaker” NasDem Sulsel—partai yang dalam satu dekade terakhir menancapkan dominasi kuat—untuk merapat ke PSI, partai yang secara infrastruktur dan representasi parlemen di Sulsel belum sebanding.
Langkah ini memantik spekulasi luas: apakah ini sekadar reposisi strategi, atau ada variabel lain yang lebih substansial?
Dari Arsitek Dominasi ke Manuver Tak Terduga
RMS bukan figur biasa dalam peta politik Sulsel. Ia dikenal sebagai arsitek kebangkitan NasDem di wilayah tersebut, tokoh yang berhasil meruntuhkan dominasi lama dan membangun mesin politik yang solid hingga ke akar struktur daerah.
Di bawah kepemimpinannya, NasDem Sulsel menjelma menjadi kekuatan signifikan, bahkan menjadi salah satu basis suara penting di kawasan Indonesia Timur. Maka, keputusannya hengkang memunculkan tanda tanya besar: mengapa meninggalkan “kerajaan” yang telah dibangun dengan konsolidasi panjang?
Sejumlah analis politik menilai, perpindahan ini terlalu drastis untuk sekadar kalkulasi kursi DPR. Ada dimensi lain yang patut dibaca secara lebih dalam.
Teori “Shelter” Politik: Mendekat ke Lingkaran Kekuasaan
Di bawah kepemimpinan Kaesang Pangarep, PSI dipersepsikan publik sebagai partai yang berada dalam orbit kekuasaan eksekutif. Kedekatan simbolik dan politis dengan pusat pemerintahan menjadikan PSI memiliki daya tarik tersendiri sebagai kanal komunikasi langsung ke lingkar inti kekuasaan nasional.
Hipotesis yang berkembang menyebut, perpindahan RMS bisa dibaca sebagai strategi perlindungan taktis—semacam “shelter politics”. Dalam dinamika politik nasional yang cair, kedekatan dengan pusat kekuasaan sering kali memberikan stabilitas tambahan, terutama bagi politisi yang menghadapi tekanan opini publik maupun sorotan hukum.
Sambutan hangat elite PSI terhadap RMS, yang menyebut kedatangannya sebagai penguatan signifikan basis suara di Sulsel, memperkuat dugaan adanya simbiosis mutualisme: PSI memperoleh jaringan dan massa riil; RMS memperoleh stabilitas posisi di tengah dinamika yang tidak sepenuhnya tenang.
Bayang-Bayang “The Legal Shadow”
Spekulasi publik tidak lahir dari ruang kosong. Nama RMS beberapa kali terseret dalam pusaran pemberitaan dugaan kasus hukum, meskipun hingga kini belum berstatus tersangka.
1. Resonansi Kasus Kementan
Kasus yang menyeret Syahrul Yasin Limpo (SYL) di Kementerian Pertanian sempat mengguncang panggung nasional. RMS, sebagai tokoh kunci NasDem di Sulsel—basis politik yang sama dengan SYL—kerap disebut dalam demonstrasi mahasiswa dan diskursus publik yang mendesak perluasan penelusuran aliran dana serta relasi proyek.
Meski belum ada penetapan hukum terhadap RMS, tekanan opini publik menjadi faktor politik yang tidak bisa diabaikan. Dalam realitas kekuasaan, persepsi sering kali memiliki bobot setara dengan fakta hukum.
2. Isu Lama Impor Hortikultura
Kasus dugaan korupsi kuota impor hortikultura tahun 2020 juga kembali disebut dalam berbagai forum diskusi publik. Laporan terkait dugaan pungutan liar dalam pengurusan izin impor sempat diajukan ke KPK dan menyeret sejumlah elite partai, termasuk nama RMS.
Meski kasus tersebut meredup, dalam lanskap politik Indonesia, berkas perkara yang “diam” tidak selalu berarti selesai. Ia bisa menjadi variabel tekanan dalam dinamika kekuasaan yang berubah-ubah.
Barter Loyalitas atau Strategi Rasional?
Politik tingkat tinggi tidak selalu bergerak dalam ruang idealisme, tetapi dalam kalkulasi kepentingan. Dalam perspektif ini, muncul teori barter politik: RMS diduga menukarkan loyalitas basis dan jaringan politiknya di Sulsel untuk memperkuat PSI, dengan imbal balik berupa penguatan posisi dan stabilitas politik.
Apakah benar demikian? Hingga kini, semua masih berada pada wilayah analisis dan spekulasi.
Yang pasti, perpindahan ini bukan peristiwa biasa. Ia menyentuh tiga lapisan sekaligus: kalkulasi elektoral, relasi kekuasaan nasional, dan bayang-bayang dinamika hukum.
Publik Menanti Ujian Transparansi
Langkah RMS kini berada dalam sorotan publik Sulawesi Selatan dan nasional. Jika manuver ini murni strategi politik, maka waktu akan membuktikan efektivitasnya dalam mendongkrak elektabilitas PSI di wilayah tersebut.
Namun bila perpindahan ini dibaca sebagai upaya mengamankan posisi dari potensi turbulensi hukum, maka transparansi dan integritas penegakan hukum akan menjadi ujian sesungguhnya.
Dalam politik Indonesia, berpindah gerbong ke lingkar kekuasaan kerap dianggap sebagai langkah pragmatis. Tetapi sejarah juga menunjukkan, proteksi politik tidak selalu kebal terhadap arus reformasi dan desakan publik.
Kini, publik menanti:
Apakah “jaket mawar” PSI cukup tebal untuk meredam badai spekulasi?
Ataukah justru menjadi babak baru dalam peta kekuasaan Sulsel yang lebih dinamis?
Waktu, dan ketegasan hukum, akan menjawabnya.
Laporan ini disusun berdasarkan analisis dinamika politik terkini, rekam jejak pemberitaan, serta pemantauan wacana publik. Ifaupdatenews.com berkomitmen menjaga independensi, objektivitas, dan akurasi dalam setiap pemberitaan.