Ifaupdatenews.com | Pewarta: Ifa
Jakarta — Peta politik pasca-Pemilu 2024 menunjukkan perubahan signifikan yang tak lagi bisa diabaikan. Polarisasi lama antara kelompok yang selama ini dikenal dengan istilah cebong, kampret, dan kadrun perlahan mencair. Kelompok-kelompok yang dahulu saling berhadapan itu kini menemukan titik temu: kritik terbuka terhadap Joko Widodo.
Pengamat politik sekaligus aktivis hukum, Saiful Huda Ems (SHE), menilai fenomena ini sebagai bentuk kesadaran kolektif rakyat yang mulai bangkit melawan apa yang ia sebut sebagai “Fir’aun Solo”, simbol kekuasaan yang dinilai arogan, manipulatif, dan penuh rekayasa politik.
“Dulu rakyat diadu-domba. Sekarang rakyat mulai sadar siapa sebenarnya yang mengadu-domba,” ujar SHE dalam keterangannya, Senin (10/2/2026).
Loyalis Tersisa: Sedikit, Seragam, dan Minim Argumen
Menurut SHE, di tengah arus kritik yang kian masif, masih ada segelintir pendukung Jokowi yang bertahan. Kelompok kecil ini oleh publik kerap disebut Termul—istilah bagi loyalis sisa yang dinilai tidak lagi memiliki basis argumentasi rasional.
“Mereka tidak membantah substansi. Yang keluar hanya tudingan personal: benci, sakit hati, gagal move on, tidak kebagian jabatan. Itu diulang-ulang, seragam, dari Jakarta sampai daerah,” kata SHE.
Ia menilai kemiskinan argumentasi tersebut bukan tanpa sebab. SHE menyebut bahwa ketiadaan landasan intelektual dan ideologis dari sosok yang mereka bela turut membentuk pola komunikasi pendukungnya.
“Kalau pemimpinnya intelek, pembelanya juga akan intelek. Kalau pemimpinnya kosong gagasan, pembelanya pun ya begitu,” tegasnya.
Relawan Berguguran, Organisasi Menghilang
Data lapangan menunjukkan kemerosotan drastis barisan relawan Jokowi. Organisasi relawan yang dahulu berjumlah ribuan—baik terdaftar maupun tidak dalam Tim Kampanye Nasional (TKN)—kini disebut hanya tersisa hitungan jari.
Bahkan Projo, organisasi yang selama ini dikenal paling vokal membela Jokowi, disebut sudah menjaga jarak. “Kalau tidak mau disebut meninggalkan, setidaknya mereka malu tampil terang-terangan,” ujar SHE.
Ia juga menyinggung perubahan sikap organisasi yang pernah ia pimpin, HARIMAU JOKOWI, yang kini bertransformasi menjadi HARIMAU MENERKAM JOKOWI. Organisasi tersebut, kata SHE, kini fokus mengkritisi dan menggugat dugaan pelanggaran hukum selama era kekuasaan Jokowi.
PSI, Satu-satunya yang Tersisa
Dalam lanskap politik nasional, PSI dinilai menjadi satu-satunya partai yang masih secara terbuka mengaitkan diri dengan Jokowi. Namun, kondisi itu justru memperkuat stigma bahwa Jokowi kini hanya didukung oleh partai yang gagal menembus parlemen.
“PSI itu partai gurem Pemilu 2024. Ketua umumnya anak Jokowi sendiri, dengan pengalaman politik paling bontot. Ini bukan kekuatan, ini beban,” kata SHE lugas.
Konsep Jokowisme yang selama ini dikampanyekan PSI pun dinilai hampa. “Ideologi apa? Gagasan apa? Jokowi tidak pernah dikenal sebagai pembaca buku, apalagi pemikir,” sindirnya.
Harapan 2029 Dinilai Khayalan
SHE menilai harapan bahwa Jokowi mampu mengantarkan PSI berjaya atau mengorbitkan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemimpin nasional pada 2029 sebagai ilusi politik.
“Program-program Jokowi pun dulu banyak dirancang oleh kader partai yang kini justru berseberangan dengannya. Mengharap Jokowi jadi king maker ideologis itu khayalan orang yang kehilangan nalar sehat,” tegasnya.
Seruan Kesabaran dan Kesadaran
Meski tajam mengkritik, SHE mengajak masyarakat untuk tetap sabar menghadapi loyalis sisa Jokowi. Ia menilai sebagian dari mereka kelak akan menyadari kekeliruannya, sebagaimana banyak pendukung Jokowi pada Pilpres 2024 yang kini berbalik menjadi kritikus.
“Hadapi dengan tenang, beri pencerahan, perbanyak istighfar. Anggap itu sedekah ilmu,” tutup SHE dengan kutipan klasik, Sapere aude — beranilah berpikir.
Catatan Redaksi:
Tulisan ini merupakan pandangan dan pendapat narasumber sebagaimana disampaikan kepada redaksi. Seluruh isi pernyataan menjadi tanggung jawab narasumber sepenuhnya dan tidak selalu mencerminkan sikap redaksi. Media Ifaupdatenews.com menjunjung tinggi asas keberimbangan, kebebasan pers, serta prinsip praduga tak bersalah sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait.