Www ifaupdatenews com
Magetan, April 2026 — Kinerja dan stabilitas lembaga legislatif di Kabupaten Magetan tengah menjadi sorotan publik setelah Ketua DPRD, Suratno, resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Magetan dalam kasus dugaan korupsi penyelewengan dana hibah pokok pikiran (pokir).
Penetapan tersangka tersebut dilakukan pada April 2026, menyusul proses penyelidikan yang mengarah pada indikasi penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah yang bersumber dari aspirasi legislatif. Bahkan, informasi terbaru menyebutkan bahwa penahanan terhadap yang bersangkutan telah dilakukan pada 24 April 2026.
Kasus ini sontak mengguncang internal DPRD Magetan, mengingat posisi Ketua DPRD merupakan pucuk pimpinan yang memiliki peran strategis dalam menentukan arah kebijakan legislatif daerah. Dugaan penyimpangan dana hibah pokir ini pun memunculkan pertanyaan publik terkait transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran yang seharusnya diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat.
Untuk menjaga roda organisasi tetap berjalan, DPRD Magetan bergerak cepat dengan menunjuk Suyatno sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPRD. Penunjukan ini dilakukan sebagai langkah antisipatif guna memastikan tidak terjadinya kekosongan kepemimpinan yang dapat menghambat fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
“Penunjukan Plt ini penting agar seluruh agenda kelembagaan tetap berjalan normal, termasuk pembahasan program-program strategis daerah,” ujar salah satu sumber internal DPRD yang enggan disebutkan namanya.
Secara politik, kasus ini juga menjadi ujian bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai partai pengusung Suratno. Publik menantikan langkah tegas partai dalam menyikapi kadernya yang tersangkut persoalan hukum, sekaligus sebagai bentuk komitmen terhadap prinsip integritas dan pemberantasan korupsi.
Sementara itu, Kejaksaan Negeri Magetan terus mendalami kasus ini untuk mengungkap secara menyeluruh alur dugaan penyelewengan dana hibah pokir, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak lain. Penanganan perkara ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum serta menjadi peringatan keras bagi para penyelenggara negara agar tidak menyalahgunakan kewenangan.
Di tengah situasi ini, masyarakat Magetan berharap agar proses hukum berjalan transparan dan profesional, serta tidak mengganggu pelayanan publik dan pembangunan daerah yang tengah berjalan.
Peristiwa ini kembali menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran publik, khususnya yang bersumber dari aspirasi rakyat, agar benar-benar tepat sasaran dan tidak menjadi celah praktik korupsi di tingkat daerah.