Oleh: Pewarta Ifa — ifaupdatenews.com
JAKARTA — Gelombang kritik terhadap arah pemerintahan nasional kembali menguat. Kali ini datang dari aktivis ’98 sekaligus Lawyer dan analis politik, Saiful Huda Ems, yang melontarkan kritik keras terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dalam pernyataan politik bertajuk “Ganti Presiden dan Wapres, Baru Indonesia Akan Berubah”, Saiful Huda Ems atau yang akrab disapa SHE menilai berbagai kebijakan pemerintahan saat ini semakin jauh dari harapan rakyat dan dinilai bertentangan dengan semangat reformasi, demokrasi, serta amanat konstitusi.
Menurut SHE, kondisi politik nasional saat ini menunjukkan lemahnya fungsi kontrol parlemen terhadap kekuasaan eksekutif. Ia menyoroti dominasi koalisi pemerintah di DPR yang dinilai membuat parlemen kehilangan independensi sebagai representasi rakyat.
“Parlemen tidak lagi tampil sebagai pengawas kekuasaan, melainkan berubah menjadi pelindung kepentingan pemerintah,” tegas SHE dalam keterangannya, Senin (25/5/2026).
SHE menilai kritik publik terhadap berbagai kebijakan pemerintah seolah tidak mendapat ruang yang sehat dalam demokrasi. Ia bahkan menyebut munculnya fenomena intimidasi terhadap kelompok-kelompok kritis yang dianggap berpotensi membungkam suara masyarakat sipil.
Di sektor ekonomi, SHE menyoroti polemik tata niaga pangan nasional, khususnya terkait harga gabah dan distribusi beras. Ia mempertanyakan logika kebijakan pemerintah yang membeli hasil panen petani dengan harga tinggi, namun kemudian menjual beras ke luar negeri dengan harga lebih rendah.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak dapat dipandang secara sederhana karena para petani juga menghadapi beban biaya produksi yang terus meningkat, mulai dari harga pupuk, serangan hama, hingga kenaikan upah pekerja harian sawah.
“Petani terlihat menikmati harga gabah tinggi, tetapi di balik itu biaya produksinya juga melonjak tajam. Keuntungan mereka tidak sebesar yang dibayangkan,” ujar SHE.
Tak hanya itu, SHE juga mengkritisi berbagai proyek besar nasional yang disebutnya sarat persoalan hukum dan dugaan korupsi bernilai fantastis. Ia menyoroti belum tersentuhnya sejumlah tokoh penting yang namanya disebut dalam berbagai persidangan kasus tindak pidana korupsi.
Dalam pandangannya, penegakan hukum saat ini masih menyisakan pertanyaan besar di tengah masyarakat mengenai prinsip keadilan dan transparansi.
Sorotan tajam juga diarahkan pada kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras, Andrie Yunus. SHE mempertanyakan proses hukum yang dilakukan melalui pengadilan militer, meskipun korban merupakan warga sipil.
Ia menilai kondisi tersebut memunculkan persepsi ketimpangan keadilan di mata publik. Bahkan, menurut SHE, korban justru menghadapi tekanan psikologis dalam proses persidangan yang berlangsung.
“Negara seharusnya hadir melindungi korban dan menjamin proses hukum yang terbuka, independen, serta dapat dipercaya publik,” ungkapnya.
Lebih jauh, SHE menggambarkan kekhawatirannya terhadap kondisi sosial masyarakat apabila situasi politik dan ekonomi nasional terus berjalan tanpa koreksi besar. Ia menyebut potensi meningkatnya kemiskinan, melemahnya pendidikan, hingga runtuhnya layanan publik apabila penyalahgunaan kekuasaan terus terjadi tanpa pengawasan masyarakat.
Dalam kritiknya, SHE juga menyinggung sejumlah program pemerintah yang dinilai berpotensi mematikan sektor usaha kecil apabila tidak dikendalikan dengan baik. Ia mengingatkan bahwa kebijakan negara seharusnya memperkuat rakyat kecil, bukan justru menciptakan ketimpangan baru.
Pernyataan paling tajam disampaikan SHE saat menyerukan perlunya perubahan kepemimpinan nasional melalui mekanisme demokrasi yang dianggap lebih sehat dan beradab. Ia mengajak masyarakat untuk bersatu memperjuangkan sistem pemerintahan yang menurutnya benar-benar tunduk pada konstitusi dan kepentingan rakyat.
“Masa depan bangsa tidak boleh dikendalikan oleh kepentingan kekuasaan dan tekanan asing. Indonesia membutuhkan pemimpin yang berpihak pada rakyat dan konstitusi,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, SHE menutup dengan ungkapan filsafat terkenal Sapere Aude yang berarti “beranilah berpikir sendiri”, sebagai simbol ajakan kepada rakyat untuk tetap kritis terhadap jalannya pemerintahan.
Pernyataan keras SHE tersebut dipastikan kembali memantik diskursus publik mengenai arah demokrasi, stabilitas politik, penegakan hukum, hingga masa depan ekonomi nasional di tengah situasi sosial yang terus berkembang dinamis.