Www Ifaupdatenews com pewarta ifa
Surabaya – Menjelang agenda sidang putusan perkara yang dikenal publik sebagai “Siwalan Party” di Pengadilan Negeri Surabaya pada Jumat (22/5/2026), perhatian publik tidak lagi hanya tertuju pada aspek pidana kesusilaan dan pornografi yang didakwakan kepada para terdakwa. Lebih jauh, sorotan kini mengarah pada dugaan pelanggaran hak privat warga negara, perlakuan yang dinilai merendahkan martabat manusia, hingga mekanisme penegakan hukum yang dipersoalkan sejumlah kalangan advokat dan pegiat hak asasi manusia.
Kasus ini bermula dari gathering komunitas LGBTQ+ yang berlangsung pada 18 Oktober 2025 di dua kamar Hotel Midtown Residence Surabaya. Kegiatan tersebut diikuti sekitar 39 orang dewasa dan berlangsung secara tertutup di ruang privat hotel. Dalam proses hukum yang kemudian berjalan, sebanyak 25 orang ditetapkan sebagai tersangka melalui beberapa berkas perkara terpisah atau splitsing.
Namun di balik proses hukum yang berjalan, muncul berbagai fakta persidangan yang memantik perdebatan serius mengenai batas kewenangan negara memasuki ruang privat warga negara.
Dalam persidangan perkara nomor register 115/Pid.B/2026/PN.Sby, kuasa hukum terdakwa mengungkap bahwa saat penggerebekan berlangsung, para peserta disebut berada dalam kondisi mengenakan pakaian. Akan tetapi, menurut salah satu pihak yang diamankan, aparat diduga memerintahkan mereka membuka pakaian dan melakukan perekaman video dalam kondisi tanpa busana.
Fakta tersebut langsung memunculkan kritik tajam dari tim penasihat hukum para terdakwa. Pengacara publik LBH Surabaya, M. Ramli Himawan, S.H., yang mewakili beberapa terdakwa, menilai tindakan tersebut telah melampaui prinsip penghormatan terhadap martabat manusia.
Menurutnya, tindakan yang memperlihatkan individu dalam kondisi rentan, apalagi disertai dokumentasi visual, berpotensi menimbulkan trauma psikologis dan stigma sosial berkepanjangan terhadap pihak-pihak yang diamankan.
“Penegakan hukum tidak boleh kehilangan batas kemanusiaan. Negara memiliki kewajiban menjaga martabat setiap warga negara, termasuk mereka yang sedang menjalani proses hukum,” tegas Ramli dalam keterangannya di persidangan.
Sorotan juga datang dari kalangan akademisi. Saksi Ahli Hak Asasi Manusia dan Pluralisme Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga, E. Joeni Arianto Kurniawan, S.H., M.A., Ph.D., menilai aktivitas yang dilakukan di ruang privat tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan mempertontonkan sesuatu di muka umum.
Ia menegaskan, dalam perspektif hukum dan HAM, ruang privat memiliki perlindungan konstitusional yang tidak boleh diabaikan hanya karena adanya tekanan moral atau opini publik.
“Apa pun kegiatan yang dilakukan di ruang privat tidak masuk dalam kategori publikasi di tempat umum ataupun mempertontonkan sesuatu di depan umum,” ujarnya di hadapan majelis hakim.
Pandangan serupa turut disampaikan melalui Amicus Curiae atau sahabat pengadilan yang diajukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM). Dalam dokumen tersebut, LBHM mempertanyakan pola penggerebekan yang dilakukan aparat serta kemungkinan adanya keterlibatan aktif aparat dalam memfasilitasi terjadinya peristiwa yang kemudian dijadikan dasar penindakan hukum.
Direktur LBHM, Albert Wirya, menilai apabila benar terdapat unsur keterlibatan aktif aparat dalam membangun situasi yang kemudian dijadikan objek penindakan, maka hal tersebut berpotensi masuk dalam praktik penjebakan atau entrapment yang dipandang bermasalah dalam prinsip peradilan modern.
“Penegakan hukum semestinya berdiri di atas asas keadilan, bukan menciptakan situasi yang kemudian dijadikan dasar kriminalisasi,” tulis LBHM dalam amicus curiae mereka.
Tidak hanya itu, LBHM juga mengingatkan bahwa hukum pidana pada dasarnya merupakan ultimum remedium atau upaya terakhir negara dalam mengatur perilaku masyarakat. Oleh sebab itu, penggunaan instrumen pidana terhadap aktivitas privat antar individu dewasa yang dilakukan secara sukarela dinilai harus dipertimbangkan secara hati-hati dan proporsional.
Perkara Siwalan Party kini tidak lagi menjadi kasus pidana biasa. Sidang vonis yang akan digelar besok dipandang sebagai ujian penting bagi wajah penegakan hukum Indonesia: apakah hukum berdiri untuk melindungi hak asasi dan martabat manusia, atau justru membuka ruang kriminalisasi terhadap kehidupan privat warga negara.
Di tengah derasnya perhatian publik, majelis hakim kini memikul tanggung jawab besar untuk menilai perkara ini secara objektif, independen, dan berlandaskan prinsip keadilan universal. Putusan yang akan dibacakan nantinya diyakini bukan hanya menentukan nasib 25 terdakwa, tetapi juga menjadi cermin bagaimana negara memposisikan hak privat, penghormatan terhadap manusia, dan batas kewenangan aparat dalam proses penegakan hukum di Indonesia.