Pewarta: Ifa | ifaupdatenews.com
Jakarta – Di tengah melimpahnya sumber daya alam dan besarnya potensi bangsa, Indonesia masih menghadapi ironi yang terus menjadi perdebatan publik. Negara yang dikenal sebagai salah satu demokrasi terbesar di dunia, memiliki kekayaan alam berlimpah serta jumlah penduduk muslim terbesar di muka bumi, hingga kini dinilai belum mampu menghadirkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyatnya.
Pandangan kritis tersebut disampaikan pengamat politik dan aktivis demokrasi Saiful Huda Ems (SHE) melalui tulisannya bertajuk “Berjuang di Lini Kita Masing-Masing” yang diterbitkan pada 13 Juni 2026.
Menurut SHE, Indonesia sesungguhnya memiliki seluruh syarat untuk menjadi negara maju dan disegani dunia. Kekayaan nikel, emas, tembaga, bauksit, timah, batu bara, gas alam, kawasan hutan tropis terbesar ketiga di dunia, serta kekayaan laut yang luar biasa seharusnya menjadi modal utama dalam mewujudkan kemakmuran rakyat.
Namun fakta yang terjadi di lapangan justru menunjukkan gambaran berbeda.
Di berbagai daerah, masih banyak masyarakat yang hidup dalam tekanan ekonomi. Kesulitan mencari pekerjaan, mahalnya biaya pendidikan, meningkatnya angka perceraian akibat persoalan finansial, hingga kasus bunuh diri yang dipicu himpitan ekonomi menjadi potret yang menurutnya tidak boleh dianggap sebagai hal biasa.
"Negeri yang dikelilingi kekayaan alam justru masih menyaksikan rakyatnya berjuang keras untuk bertahan hidup. Ini bukan semata persoalan ekonomi, melainkan persoalan tata kelola negara yang harus dijawab secara jujur," tulis SHE.
Dalam pandangannya, pertanyaan terbesar yang harus dijawab bangsa ini bukanlah apakah Indonesia memiliki potensi, melainkan mengapa potensi tersebut belum mampu diterjemahkan menjadi kesejahteraan yang dirasakan rakyat secara luas.
SHE kemudian menyoroti kepemimpinan nasional yang menurutnya memiliki kewenangan besar untuk melakukan perubahan. Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto sebagai sosok yang memiliki modal politik, pengalaman, jaringan kekuasaan, latar belakang pendidikan, hingga sumber daya yang jauh lebih lengkap dibanding sebagian besar rakyat Indonesia.
Namun di tengah berbagai kelebihan tersebut, SHE mempertanyakan mengapa berbagai persoalan mendasar bangsa masih terus berlangsung.
Korupsi disebut masih tumbuh subur, penegakan hukum dinilai belum menunjukkan ketegasan yang konsisten, kerusakan lingkungan terus terjadi, sementara praktik eksploitasi sumber daya alam dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada kepentingan rakyat.
"Rakyat berhak bertanya. Ketika kekuasaan begitu besar berada di tangan seorang pemimpin, maka harapan rakyat juga berada pada tingkat yang sama besarnya. Karena itu kritik bukanlah bentuk kebencian, melainkan bagian dari pengawasan demokrasi," tegasnya.
Dalam tulisannya, SHE juga menyinggung berbagai polemik yang berkembang di sekitar program-program strategis pemerintah. Ia menyoroti munculnya dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih yang selama berbulan-bulan menjadi sorotan publik.
Menurutnya, pencopotan sejumlah pejabat pelaksana program tidak serta-merta menjawab pertanyaan mendasar mengenai pihak-pihak yang diduga berada di balik berbagai penyimpangan tersebut.
Ia menilai publik berhak memperoleh penjelasan yang transparan dan penegakan hukum yang tidak berhenti pada level pelaksana lapangan semata.
"Apabila hukum hanya menyentuh pelaksana teknis sementara aktor utama tidak tersentuh, maka keadilan akan kehilangan maknanya. Karena itu pengawasan masyarakat harus terus dilakukan," ujarnya.
Meski demikian, SHE menegaskan bahwa kritik terhadap kekuasaan tidak boleh berubah menjadi sikap menggeneralisasi seluruh pejabat negara sebagai pelaku penyimpangan.
Menurutnya, masih terdapat banyak aparatur negara, birokrat, akademisi, aparat penegak hukum, hingga pejabat publik yang bekerja dengan integritas dan tetap menjaga kepentingan rakyat.
Karena itu, perjuangan memperbaiki bangsa tidak boleh dilakukan dengan pendekatan hitam-putih.
Yang harus dilawan, kata SHE, adalah praktik korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, ketidakadilan hukum, serta segala bentuk tindakan yang menghambat kemajuan bangsa.
"Musuh utama bangsa ini bukan jabatan, bukan institusi, dan bukan profesi tertentu. Musuh sesungguhnya adalah korupsi, keserakahan, penyalahgunaan kekuasaan, dan pembiaran terhadap ketidakadilan," tulisnya.
Pada bagian akhir tulisannya, SHE mengajak seluruh elemen bangsa untuk mengambil peran sesuai posisi dan kemampuannya masing-masing.
Pejabat negara diminta lebih terbuka mendengar suara rakyat dan berani memperjuangkan kepentingan publik. Sementara masyarakat sipil didorong untuk tidak diam terhadap berbagai persoalan bangsa.
Menurutnya, perjuangan dapat dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari menulis, menyampaikan kritik, melakukan advokasi, mengawal kebijakan publik, hingga bekerja secara profesional di bidang masing-masing.
Baginya, masa depan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh pemimpin di puncak kekuasaan, tetapi juga oleh keberanian rakyat dalam menjaga demokrasi, mengawasi jalannya pemerintahan, dan memperjuangkan cita-cita keadilan sosial.
"Indonesia terlalu besar untuk diserahkan kepada segelintir elite. Indonesia adalah milik seluruh rakyat. Karena itu, setiap warga negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga, mengawasi, dan memperjuangkannya," tegas SHE.
Menutup refleksinya, Saiful Huda Ems kembali mengingatkan pentingnya keberanian berpikir dan keberanian bersuara demi masa depan bangsa.
"Berjuang di lini masing-masing bukan pilihan, melainkan kewajiban moral. Sebab ketika rakyat berhenti peduli, di situlah penyalahgunaan kekuasaan menemukan ruang paling nyaman untuk tumbuh."
Sapere Aude. Merdeka!