Pewarta: Ifa
JAKARTA | ifaupdatenews.com – Badan Pusat Statistik (BPS) bersiap melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) yang akan menjangkau berbagai sektor usaha di seluruh Indonesia, termasuk pelaku usaha berbasis digital yang selama ini menjalankan aktivitas bisnis melalui marketplace, media sosial, hingga platform perdagangan elektronik lainnya.
Langkah pendataan nasional tersebut menjadi perhatian publik karena untuk pertama kalinya perkembangan ekonomi digital yang tumbuh pesat dalam beberapa tahun terakhir akan dipetakan secara lebih menyeluruh. BPS menilai transformasi ekonomi dari pola konvensional menuju digital telah menciptakan potensi ekonomi besar yang perlu tercatat secara akurat dalam data statistik nasional.
Wakil Kepala BPS, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, mengungkapkan bahwa banyak aktivitas usaha yang berkembang melalui platform digital memiliki kontribusi ekonomi signifikan, namun belum seluruhnya teridentifikasi dalam sistem pendataan yang ada saat ini.
Menurutnya, pengalaman di lapangan menunjukkan tidak sedikit usaha rumahan yang berkembang pesat berkat pemanfaatan teknologi digital dan pemasaran melalui media sosial. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan penting mengapa aktivitas ekonomi digital perlu masuk dalam cakupan pendataan Sensus Ekonomi 2026.
"Kami menemukan berbagai usaha berbasis digital yang berkembang sangat pesat melalui media sosial maupun platform daring. Aktivitas ekonomi seperti ini perlu terdata agar kontribusinya terhadap perekonomian nasional dapat diukur secara akurat," ujarnya.
Dalam pelaksanaannya, BPS akan menerapkan metode pendataan langsung atau door to door dengan melibatkan petugas lapangan yang mendatangi rumah tangga dan unit usaha di seluruh wilayah Indonesia. Pendekatan tersebut dilakukan guna memastikan seluruh aktivitas usaha dapat teridentifikasi dan masuk dalam basis data nasional.
Sensus Ekonomi 2026 sendiri menargetkan pendataan terhadap sekitar 32 juta unit usaha, 95,3 juta keluarga, serta hampir 289,3 juta penduduk Indonesia. Skala pendataan tersebut menjadikan SE2026 sebagai salah satu agenda statistik nasional terbesar yang pernah dilakukan pemerintah.
BPS menegaskan bahwa seluruh informasi yang dihimpun akan digunakan untuk kepentingan statistik dan penyusunan kebijakan pembangunan nasional. Data yang diperoleh nantinya menjadi dasar dalam merumuskan berbagai program ekonomi, penguatan UMKM, investasi, penciptaan lapangan kerja, hingga pengembangan ekosistem ekonomi digital yang lebih inklusif.
Meski demikian, rencana pendataan tersebut memunculkan beragam respons dari masyarakat. Sebagian pelaku usaha digital menyambut baik langkah pemerintah untuk memetakan potensi ekonomi nasional secara lebih akurat. Di sisi lain, muncul pula berbagai pertanyaan mengenai mekanisme pendataan, ruang lingkup informasi yang akan dikumpulkan, serta perlindungan terhadap data yang diberikan masyarakat.
Pengamat menilai keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 akan sangat bergantung pada tingkat partisipasi masyarakat serta kepercayaan publik terhadap proses pendataan yang dilakukan pemerintah. Transparansi dan sosialisasi yang baik dinilai menjadi faktor penting agar masyarakat memahami tujuan sensus dan manfaat yang akan diperoleh bagi pembangunan ekonomi nasional.
Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan semakin maraknya aktivitas perdagangan digital, Sensus Ekonomi 2026 dipandang sebagai momentum strategis untuk memotret kondisi perekonomian Indonesia secara lebih komprehensif. Hasil pendataan diharapkan mampu menjadi fondasi kuat dalam penyusunan kebijakan yang tepat sasaran dan berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat.
Pemerintah juga berharap seluruh pelaku usaha, baik konvensional maupun digital, dapat memberikan data yang benar dan akurat kepada petugas resmi BPS demi terciptanya basis data ekonomi nasional yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sensus Ekonomi 2026 bukan hanya tentang pendataan angka dan statistik, melainkan upaya negara membaca arah perkembangan ekonomi nasional secara utuh di tengah era digital yang terus berkembang. Data yang akurat akan menjadi fondasi penting bagi lahirnya kebijakan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat UMKM, meningkatkan daya saing bangsa, serta menciptakan kesejahteraan yang lebih merata bagi seluruh masyarakat Indonesia.
(Ifa)