Pewarta: IFA
DENPASAR, ifaupdatenews.com – Dewan Pimpinan Wilayah National Corruption Watch (DPW NCW) Bali mengingatkan masyarakat agar tidak terburu-buru menggeneralisasi dugaan pelanggaran yang dilakukan individu tertentu dengan menyalahkan seluruh institusi. Sikap objektif dan berlandaskan fakta dinilai penting agar penegakan hukum tetap berjalan tanpa menimbulkan stigma terhadap lembaga negara yang selama ini menjalankan tugas pelayanan dan pengawasan.
Ketua DPW NCW Bali, Wong Kok Liang yang akrab disapa Donnox Wong, menegaskan bahwa publik harus mampu membedakan antara dugaan perbuatan oknum dengan kinerja institusi secara keseluruhan. Menurutnya, tidak adil apabila sebuah lembaga langsung dihakimi hanya karena adanya dugaan pelanggaran yang masih dalam proses hukum.
“Kita harus berpikir jernih dan objektif. Jangan karena dugaan ulah oknum, lalu seluruh pegawai imigrasi dianggap buruk. Itu tidak adil dan tidak sesuai fakta,” tegas Donnox, Minggu, 21 Juni 2026.
Menurutnya, di tengah munculnya berbagai sorotan terhadap dugaan kasus yang sedang dikembangkan aparat penegak hukum, terdapat banyak kontribusi positif yang selama ini dilakukan jajaran Imigrasi bersama berbagai instansi dalam menjaga keamanan dan ketertiban, khususnya di Bali yang menjadi salah satu destinasi wisata internasional utama di Indonesia.
Donnox menilai keberhasilan aparat dalam mengawasi lalu lintas orang asing, mengamankan warga negara asing yang diduga terlibat jaringan kejahatan lintas negara, hingga membantu penanganan buronan internasional yang masuk daftar pencarian Interpol merupakan bukti nyata bahwa sistem pengawasan tetap berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Banyak keberhasilan yang tidak boleh diabaikan. Pengamanan terhadap WNA yang diduga terlibat tindak kejahatan internasional, pengawasan orang asing, hingga penanganan buronan yang masuk daftar Interpol merupakan hasil kerja nyata. Semua itu bukan dilakukan satu institusi saja, melainkan hasil sinergi antara Imigrasi, Polri, Bea Cukai, Kejaksaan, serta aparat penegak hukum lainnya,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa kritik terhadap lembaga negara merupakan bagian dari kontrol publik yang sah dalam sistem demokrasi. Namun kritik tersebut harus didasarkan pada data, fakta, dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan agar tidak berubah menjadi opini yang berpotensi menyesatkan masyarakat.
Belakangan, berbagai komentar dan kritik keras terhadap institusi imigrasi bermunculan di ruang publik. Donnox menilai fenomena tersebut harus disikapi secara proporsional. Menurutnya, pihak yang terbukti melakukan pelanggaran memang harus diproses sesuai hukum, namun kinerja aparatur yang menjalankan tugas dengan baik juga patut mendapatkan apresiasi.
“Silakan mengkritik karena itu hak setiap warga negara. Tetapi kritik harus berbasis fakta. Yang salah wajib diproses sesuai aturan hukum, sementara yang bekerja dengan baik juga harus mendapatkan penghargaan. Jangan sampai seluruh institusi dicap buruk karena tindakan segelintir orang,” katanya.
Terkait berkembangnya isu dugaan kasus yang menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Bali, Donnox menegaskan bahwa masyarakat harus menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Ia mengingatkan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum dan asas praduga tak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
“Kalau ada dugaan pelanggaran, biarkan proses hukum berjalan dan dibuktikan melalui mekanisme yang berlaku. Jangan langsung memvonis bahwa semua pejabat atau pegawai imigrasi melakukan korupsi, pungutan liar, ataupun pemerasan. Penilaian seperti itu tidak berdasar apabila belum ada putusan hukum,” tegasnya.
Menurut Donnox, kehadiran KPK dalam melakukan pengembangan perkara harus dipahami sebagai bagian dari upaya penegakan hukum yang profesional. Masyarakat diminta tidak terbawa opini yang menggiring seolah-olah seluruh unsur dalam institusi terkait terlibat dalam persoalan yang sedang ditangani.
“Publik harus cerdas melihat persoalan. KPK bekerja berdasarkan alat bukti, data, dan hasil pengembangan perkara. Tidak tepat apabila seluruh pegawai dalam sebuah institusi langsung ditempatkan dalam opini negatif sebelum proses hukum selesai,” ujarnya.
Lebih lanjut, Donnox meminta para tokoh masyarakat, pejabat publik, hingga wakil rakyat untuk mengedepankan edukasi kepada masyarakat dengan menyampaikan informasi yang menyejukkan dan tidak memperkeruh situasi. Menurutnya, penyampaian pendapat di ruang publik harus diarahkan untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum, bukan menciptakan kegaduhan yang berpotensi memecah perhatian publik dari substansi persoalan.
“Jika memiliki data atau bukti, sampaikan kepada KPK maupun aparat penegak hukum. Itu langkah yang lebih konstruktif. Jangan membangun persepsi di ruang publik seolah-olah semuanya telah terbukti, padahal proses hukumnya masih berjalan,” katanya.
Di sisi lain, Donnox menilai Bali saat ini menghadapi berbagai tantangan yang membutuhkan perhatian bersama, mulai dari persoalan sosial, pengawasan orang asing, keamanan lingkungan, hingga upaya menjaga citra pariwisata internasional. Karena itu, energi publik seharusnya diarahkan untuk mencari solusi atas berbagai persoalan tersebut.
“Bali memiliki tantangan yang tidak ringan. Semua pihak harus berkontribusi menjaga daerah ini agar tetap aman, nyaman, dan dipercaya dunia internasional. Fokus utama harus pada solusi dan perbaikan, bukan memperluas stigma yang belum tentu sesuai fakta,” ujarnya.
Dalam pernyataannya, Donnox juga menyentil pihak-pihak yang dinilai hanya muncul ketika sebuah isu menjadi perhatian publik. Ia menegaskan masyarakat kini semakin cerdas dalam menilai siapa yang benar-benar bekerja untuk kepentingan publik dan siapa yang hanya memanfaatkan momentum demi kepentingan tertentu.
“Jangan hanya muncul ketika isu sedang ramai. Masyarakat bisa menilai siapa yang konsisten bekerja dan siapa yang hadir ketika sorotan publik sedang tinggi. Yang dibutuhkan saat ini adalah kontribusi nyata untuk Bali,” tandasnya.
Menutup keterangannya, Ketua DPW NCW Bali tersebut mengajak masyarakat untuk tetap kritis, rasional, dan tidak mudah terpengaruh oleh opini yang belum teruji kebenarannya. Menurutnya, sikap bijak dalam menyikapi setiap informasi menjadi kunci menjaga suasana yang kondusif sekaligus mendukung penegakan hukum yang adil.
“Kita harus berbicara berdasarkan data dan fakta. Jangan mudah diadu domba oleh opini yang belum tentu benar. Masyarakat Bali sudah semakin dewasa dan mampu membedakan antara perjuangan yang nyata dengan kepentingan yang hanya ingin mencari perhatian,” pungkas Donnox Wong.