Www ifaupdatenews com
Sumenep – Sikap sejumlah pejabat di Kabupaten Sumenep belakangan menjadi sorotan tajam kalangan jurnalis. Selain sulit ditemui untuk kebutuhan klarifikasi dan konfirmasi, kini muncul pola baru yang dinilai lebih mencederai semangat keterbukaan: memblokir nomor telepon wartawan.
Fenomena ini memantik kegelisahan di tubuh insan pers. Sebab, tindakan tersebut bukan sekadar persoalan komunikasi yang terputus, melainkan dianggap sebagai simbol penolakan terhadap fungsi kontrol sosial yang dijalankan media.
Lebih ironis, tindakan pemblokiran itu diduga dilakukan oleh seorang pejabat publik yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Sumenep, H. Zainal. Sikap itu dinilai bertolak belakang dengan semangat demokrasi yang menempatkan kritik dan pertanyaan publik sebagai bagian dari tanggung jawab jabatan.
Dalam sistem demokrasi, wartawan bukan musuh pejabat. Pers adalah pilar yang menjaga agar kekuasaan tetap berjalan di rel yang benar. Konfirmasi, klarifikasi, hingga pertanyaan kritis adalah bagian dari kerja jurnalistik yang dilindungi undang-undang.
Ketika seorang pejabat publik memilih membungkam akses komunikasi hanya karena merasa tidak nyaman dengan pertanyaan yang diajukan, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar hubungan personal dengan wartawan, tetapi juga komitmen terhadap transparansi.
“Jabatan publik itu amanah, bukan warisan turun-temurun. Kalau tidak siap dikritik dan ditanya, jangan duduk di kursi yang dibiayai oleh uang rakyat,” tegas Wawan.
Menurutnya, jika ada pertanyaan wartawan yang dianggap keliru atau tendensius, mekanisme penyelesaiannya sudah jelas. Ada hak jawab, hak koreksi, Dewan Pers, hingga organisasi profesi wartawan. Bukan dengan cara memblokir nomor.
“Memblokir wartawan justru menimbulkan kesan ada sesuatu yang ingin disembunyikan. Sebab pejabat yang bersih biasanya tidak alergi terhadap pertanyaan,” lanjutnya.
Ia menegaskan, wartawan bekerja bukan untuk menyenangkan pejabat, melainkan memastikan publik mendapatkan informasi yang jujur dan utuh. Karena itu, ketika pejabat mulai memusuhi pers, publik patut waspada.
“Wakil rakyat itu harus dekat dengan rakyat, bukan justru menjauh dari suara rakyat. Jangan marah ketika ditanya soal kepentingan publik, karena kursi yang diduduki hari ini hanyalah titipan rakyat,” pungkasnya.
Pewarta YUNI