Oleh: Ifa
Pewarta IfaUpdateNews.com
JAKARTA – Pengamat politik dan sosial Saiful Huda Ems (SHE) kembali melontarkan kritik tajam terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam pernyataannya yang diterima media ini, Senin (2/6/2026), SHE menilai Presiden Prabowo perlu menunjukkan kepekaan yang lebih besar terhadap berbagai persoalan yang sedang dihadapi masyarakat Indonesia.
Menurut SHE, di tengah tuntutan efisiensi anggaran yang terus digaungkan pemerintah, publik justru menyaksikan berbagai kunjungan luar negeri yang dilakukan Presiden dengan jumlah rombongan yang dinilai cukup besar.
SHE membandingkan kondisi tersebut dengan perundingan antara Iran dan Amerika Serikat yang dimediasi Pakistan di Islamabad pada April 2026. Dalam perundingan tersebut, Iran disebut mengirim sekitar 70 hingga 71 delegasi yang terdiri dari negosiator utama, tim teknis, ahli ekonomi, keamanan, politik, tim media, penerjemah, protokol hingga personel keamanan.
“Ketika sebuah negara sedang menghadapi perundingan strategis dan sensitif sekalipun, jumlah delegasinya masih dapat dijelaskan secara teknis. Yang menjadi pertanyaan, mengapa kunjungan luar negeri para pemimpin Indonesia dari masa ke masa juga selalu membawa rombongan besar, padahal tidak dalam situasi perang maupun konflik internasional,” ujar SHE.
Ia menyinggung pernyataan yang pernah disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengenai jumlah rombongan presiden dalam kunjungan luar negeri. Bahkan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono disebut pernah mencapai lebih dari seratus orang.
Bagi SHE, masyarakat berhak mengetahui secara transparan komposisi rombongan, fungsi masing-masing anggota delegasi, serta manfaat konkret yang diperoleh negara dari setiap perjalanan dinas luar negeri tersebut.
“Kunjungan kenegaraan tentu penting, namun rakyat juga berhak mengetahui efektivitas dan dampaknya. Apakah biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diterima negara dan masyarakat?” tegasnya.
Lebih lanjut, SHE juga menyoroti penggunaan fasilitas mewah dalam sejumlah agenda kenegaraan di luar negeri. Menurutnya, pemerintah perlu memberikan penjelasan terbuka kepada publik mengenai sumber pembiayaan berbagai kegiatan tersebut, termasuk standar penggunaan hotel dan fasilitas pendukung lainnya.
Ia menilai semangat efisiensi yang selama ini disampaikan pemerintah seharusnya dimulai dari jajaran tertinggi negara agar dapat menjadi contoh bagi seluruh kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah.
“Jangan sampai rakyat diminta berhemat, daerah dipaksa melakukan penghematan besar-besaran, tetapi di saat yang sama muncul kesan pemborosan pada level pusat,” katanya.
Dalam pandangannya, kondisi di berbagai daerah saat ini masih menghadapi banyak persoalan mendasar. Mulai dari infrastruktur jalan yang rusak, bangunan sekolah yang membutuhkan perbaikan, menurunnya daya beli masyarakat, hingga meningkatnya berbagai persoalan sosial yang membutuhkan perhatian serius pemerintah.
SHE juga menyoroti sejumlah program nasional yang belakangan menuai polemik di tengah masyarakat. Ia menyebut berbagai kritik yang muncul terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, serta sejumlah kebijakan lain yang dinilai masih memerlukan evaluasi menyeluruh agar tujuan awal program benar-benar tercapai.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan setiap rupiah uang rakyat digunakan secara tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.
“Rakyat membutuhkan kepastian bahwa anggaran negara benar-benar digunakan untuk kepentingan mereka. Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, SHE mengingatkan bahwa kepercayaan publik merupakan modal utama pemerintahan. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan lebih responsif terhadap kritik yang berkembang di masyarakat serta mampu menunjukkan keberpihakan nyata terhadap kebutuhan rakyat.
“Presiden harus hadir sebagai pemimpin yang mendengar, memahami, dan merasakan apa yang sedang dialami rakyatnya. Di tengah berbagai kesulitan ekonomi dan sosial yang dirasakan masyarakat, kepekaan seorang pemimpin menjadi sangat penting,” pungkas SHE.
Sementara itu hingga berita ini ditayangkan, belum terdapat tanggapan resmi dari pihak Istana Kepresidenan terkait sejumlah kritik yang disampaikan Saiful Huda Ems tersebut.
(Redaksi IfaUpdateNews.com)