SURABAYA | Ifaupdatenews.com – Pengamat politik dan kebangsaan, Saiful Huda Ems, kembali melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih).
Dalam pernyataan tertulis yang disampaikan pada 17 Juni 2026, Saiful Huda Ems menilai pemerintah seharusnya lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur pendidikan, akses transportasi yang aman bagi pelajar, peningkatan kesejahteraan guru, serta penguatan ekonomi masyarakat sebelum menggelontorkan anggaran besar untuk program-program yang dinilai belum menyentuh akar persoalan.
Menurutnya, hingga saat ini masih banyak siswa di berbagai daerah yang harus menempuh perjalanan jauh melalui jalan rusak, menyeberangi sungai tanpa fasilitas yang memadai, hingga menghadapi keterbatasan sarana pendidikan yang seharusnya menjadi perhatian utama negara.
“Masih banyak anak sekolah yang menghadapi risiko dalam perjalanan menuju sekolah. Ada yang melewati jalan rusak, ada yang harus menyeberangi sungai dengan kondisi yang membahayakan. Persoalan-persoalan mendasar seperti ini semestinya menjadi prioritas utama,” tegas Saiful Huda Ems.
Ia berpendapat bahwa anggaran yang dialokasikan untuk MBG maupun Kopdes Merah Putih sesungguhnya dapat dimanfaatkan untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur pendidikan secara lebih luas, termasuk pembangunan jalan, jembatan penyeberangan, sarana transportasi pelajar, renovasi sekolah, hingga peningkatan kesejahteraan guru dan masyarakat.
Dalam pandangannya, keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh pemberian makanan bergizi, tetapi juga ditopang oleh lingkungan belajar yang aman, fasilitas yang memadai, serta kondisi ekonomi keluarga yang stabil.
Saiful Huda Ems juga menyoroti berbagai laporan yang muncul di tengah masyarakat terkait pelaksanaan Program MBG. Ia mengaku prihatin dengan adanya sejumlah informasi mengenai makanan yang tidak dikonsumsi siswa, dugaan kasus keracunan, hingga pelaksanaan program yang dinilai belum optimal di beberapa daerah.
Menurutnya, berbagai temuan tersebut harus menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah agar penggunaan anggaran negara benar-benar memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat.
“Kebijakan publik harus berorientasi pada kebutuhan nyata rakyat. Setiap rupiah uang negara wajib dipertanggungjawabkan secara transparan dan menghasilkan dampak yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas,” ujarnya.
Selain MBG, kritik juga diarahkan kepada program Koperasi Desa Merah Putih yang belakangan menjadi perhatian publik. Saiful Huda Ems menilai terdapat sejumlah persoalan dalam implementasi program tersebut yang perlu dikaji ulang secara menyeluruh.
Ia menyoroti adanya laporan mengenai pendirian koperasi yang dinilai kurang mempertimbangkan aspek strategis lokasi maupun keberlanjutan operasional. Kondisi tersebut, menurutnya, dapat berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran apabila tidak disertai perencanaan yang matang dan pengawasan yang ketat.
Lebih jauh, Saiful Huda Ems menegaskan bahwa kritik yang disampaikannya bukan ditujukan untuk menghambat pembangunan, melainkan sebagai bentuk kontrol sosial agar kebijakan pemerintah berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa dalam sistem demokrasi, rakyat memiliki hak untuk mempertanyakan efektivitas program yang menggunakan dana publik dalam jumlah besar. Oleh karena itu, transparansi, akuntabilitas, dan evaluasi berkala menjadi hal yang tidak dapat ditawar.
“Ketika masyarakat mempertanyakan sebuah program, itu bukan berarti menolak pembangunan. Justru itu bagian dari pengawasan publik agar kebijakan negara benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat,” ungkapnya.
Pernyataan Saiful Huda Ems tersebut menambah panjang diskursus publik mengenai efektivitas Program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih yang saat ini masih menjadi salah satu agenda strategis pemerintah.
Di tengah berbagai pandangan yang berkembang, masyarakat berharap setiap program yang dijalankan dapat melalui proses evaluasi yang objektif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat, sehingga anggaran negara benar-benar mampu menghadirkan kesejahteraan, meningkatkan kualitas pendidikan, serta memperkuat fondasi pembangunan nasional secara berkelanjutan.
Pewarta: Ifa
Editor: Redaksi Ifaupdatenews.com