Sultra, IFAUPDATENEWS.COM – Rencana pelaksanaan Temu Akbar Muna yang akan digelar di Kota Kendari menuai penolakan dari sejumlah elemen masyarakat yang mengatasnamakan Garda Muna. Mereka menilai kegiatan tersebut patut dipertanyakan karena diduga sarat kepentingan politik praktis dan dinilai tidak mencerminkan semangat pelestarian budaya Muna.
Menurut Garda Muna, apabila kegiatan tersebut benar-benar bertujuan mempererat persatuan masyarakat Muna serta melestarikan adat dan budaya, maka lokasi yang paling tepat adalah di Kabupaten Muna atau Kabupaten Muna Barat, bukan di Kota Kendari.
Koordinator Garda Muna, La Ode Mustafa, S.Pd, menyampaikan bahwa pihaknya melihat sejumlah kejanggalan yang memunculkan dugaan adanya kepentingan lain di balik penyelenggaraan kegiatan tersebut.
"Kami menilai kegiatan ini terindikasi kuat lebih mengarah pada kepentingan pribadi DW. Ada beberapa hal yang menjadi dasar penilaian kami. Pertama, DW merupakan pimpinan salah satu partai politik di tingkat provinsi. Seharusnya kegiatan yang mengangkat budaya lahir dari tokoh adat, sesepuh, dan masyarakat Muna sendiri. Kedua, mengapa tidak dilaksanakan di Kabupaten Muna atau Muna Barat agar nilai adat dan budayanya lebih terasa? Ketiga, target peserta mencapai 20 ribu orang menurut kami tidak realistis. Luas lokasi MTQ di Kendari saja diperkirakan hanya mampu menampung sekitar 10 ribu orang. Jika benar 20 ribu orang hadir, tentu berpotensi menimbulkan kemacetan dan mengganggu aktivitas Kota Kendari," tegas La Ode Mustafa.
Lebih lanjut, ia mengaku khawatir massa peserta akan dimobilisasi melalui jaringan politik yang dimiliki penyelenggara. Menurutnya, kekhawatiran tersebut muncul karena DW memiliki posisi strategis dalam struktur partai hingga tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan, dan desa.
"Kecurigaan kami bukan tanpa alasan. Kami khawatir ada mobilisasi massa melalui struktur partai politik. Karena itu kami dengan tegas menolak pelaksanaan kegiatan tersebut apabila benar mengandung kepentingan politik praktis," ujarnya.
Garda Muna berharap penyelenggara memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat mengenai tujuan, konsep, serta sumber pendanaan kegiatan agar tidak menimbulkan polemik dan persepsi negatif di tengah masyarakat.
Pewarta: ALF