ifaupdatenews.com – Pewarta: Ifa
Jakarta, 18 November 2025 — Penanganan dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara kembali memicu perhatian publik. Koalisi Aktivis Mahasiswa Indonesia (KAMI) resmi melaporkan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), AKBP Rossa Purbo Bekti, kepada Dewan Pengawas KPK atas dugaan penghambatan proses hukum yang dinilai menghambat upaya pengungkapan secara menyeluruh.
Laporan tersebut disampaikan pada Senin (17/11/2025) setelah KAMI menerima informasi mengenai dugaan tindakan Rossa yang disebut menghalangi langkah penyidik lain yang ingin memeriksa Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, dalam perkara dugaan rasuah proyek jalan di Sumut yang sudah berjalan cukup lama.
Pemanggilan Bobby Tak Pernah Terwujud
Perwakilan KAMI, Yusril, mengungkapkan bahwa penyidikan kasus ini tak menunjukkan progres signifikan, terutama terkait permintaan agar Bobby dimintai keterangan sebagai saksi. Bahkan Majelis Hakim yang menangani perkara terkait proyek tersebut sebelumnya telah menyarankan agar keterlibatan Bobby diklarifikasi, namun hingga kini tidak pernah terealisasi.
“Ada informasi bahwa Rossa sebagai kepala satuan tugas dalam perkara ini tidak memberi ruang bagi langkah penyidikan yang ingin menyentuh aspek-aspek krusial, salah satunya pemanggilan Bobby,” ujar Yusril.
Rangkaian Kontroversi Rossa Purbo Bekti
Nama Rossa bukan baru kali ini menjadi sorotan. Dalam beberapa kasus sebelumnya, ia telah menuai kritik luas, termasuk ketika menangani pemeriksaan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, dalam kasus Harun Masiku.
Hasto diperlakukan seolah tersangka, padahal perkara itu tidak pernah menetapkan dirinya sebagai pihak terlibat. Ketika memberi kesaksian di pengadilan, Rossa bahkan tidak mampu menunjukkan bukti kuat yang mengaitkan Hasto.
Kritik atas tindakan Rossa juga muncul setelah perlakuannya terhadap Kusnadi, sekretaris pribadi Hasto. Ia didatangi dengan cara yang tak mencerminkan profesionalisme penyidik, dan barang-barang milik Hasto diambil tanpa penjelasan yang jelas. Laporan kepada Dewas KPK pun tidak menghasilkan sanksi, membuat publik mempertanyakan mekanisme pengawasan internal lembaga antirasuah itu.
KPK Dinilai Berani ke Tokoh Tertentu, Tapi Tumpul ke Nama Lain
Kontras mencolok terlihat ketika KPK melakukan penggeledahan terhadap rumah Hasto dengan pengerahan personel besar. Namun dalam kasus Bobby Nasution, skala tindakan KPK jauh berbeda: tidak ada penggeledahan masif, tidak ada panggilan klarifikasi, dan tidak ada langkah progresif yang menunjukkan keberanian yang sama.
Perbedaan perlakuan ini menjadi sumber utama kecurigaan bahwa ada kekuatan politik besar yang memengaruhi arah penyidikan.
Analisis Saiful Huda Ems: Ada Pola yang Tidak Normal
Pengamat politik dan aktivis ’98, Saiful Huda Ems, menilai rangkaian peristiwa ini tidak bisa dianggap wajar. Menurutnya, perilaku penyidik maupun arah penyidikan menunjukkan indikasi adanya kendali eksternal yang memengaruhi independensi KPK.
“Rossa dan Bobby kini tampak berdiri di atas tiang keadilan yang rapuh. Mereka terlihat sulit disentuh oleh hukum, namun hukum alam tidak pernah dapat dihindari,” ujar Saiful Huda Ems.
Ia juga mengingatkan bahwa pengalaman serupa pernah terjadi pada figur-figur kritis seperti Hasto Kristiyanto dan Tom Lembong, yang sempat dikriminalisasi sebelum akhirnya dibebaskan oleh Presiden Prabowo melalui amnesti dan abolisi.
KPK Kehilangan Marwah, Kejaksaan Justru Lebih Agresif
Kebuntuan penanganan kasus Sumut semakin memperkuat penilaian banyak pihak bahwa KPK telah berubah dari citra awalnya sebagai lembaga yang disegani publik. Dalam berbagai perkara korupsi besar, justru Kejaksaan Agung lebih agresif dan konsisten dalam penyitaan aset dan pemangkasan jaringan rasuah.
KAMI berharap Dewas KPK berani mengambil langkah tegas untuk memastikan integritas proses hukum, termasuk menindak penyidik yang diduga melampaui kewenangan atau menghalangi laju penyidikan.
Penutup
Dinamika laporan terhadap Rossa Purbo Bekti bukan sekadar polemik internal KPK. Kasus ini menyangkut kredibilitas lembaga, transparansi penegakan hukum, serta keberanian aparat dalam menghadapi siapa pun yang diduga terlibat dalam tindak pidana, tanpa pandang posisi maupun kedekatan politik.
Pertanyaan besar kini menggantung:
Apakah KPK akan kembali pada marwahnya, atau justru semakin terperosok dalam bayang-bayang kepentingan?
Hanya waktu dan sikap keberanian lembaga hukum yang akan menjawabnya.