Www Ifaupdatenews com
Jakarta — Proses seleksi calon Direksi dan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan periode 2026–2031 tengah menjadi sorotan publik. Kritik bermunculan dari berbagai kalangan, termasuk aktivis sosial politik Cary Greant, SKM, yang menilai bahwa dinamika seleksi kali ini berpotensi mencederai prinsip independensi BPJS sebagai badan hukum publik yang seharusnya steril dari kepentingan politik. Jumat (21/11/25).
Cary Greant menegaskan bahwa keresahan ini sejalan dengan rilis sikap yang disampaikan kelompok pemantau jaminan sosial BPJS Watch, yang menyuarakan keprihatinan mendalam atas munculnya sejumlah kandidat berlatar belakang partai politik dalam proses penjaringan.
Kritik Keras: Indepedensi BPJS Dianggap Terancam
BPJS Watch menilai bahwa kehadiran calon yang memiliki afiliasi politik—baik yang masih aktif di struktur partai maupun tercatat sebagai kader—merupakan bentuk penyimpangan yang bertentangan dengan amanat undang-undang dan prinsip dasar tata kelola jaminan sosial.
Dalam pernyataan resminya, BPJS Watch menyampaikan bahwa keberadaan calon politisi berpotensi menciptakan conflict of interest yang mengganggu objektivitas pengelolaan dan pengawasan BPJS Kesehatan serta BPJS Ketenagakerjaan.
Regulasi yang dianggap dilanggar antara lain:
1. UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS
Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (3) menegaskan bahwa calon Dewas dan Direksi wajib memiliki integritas, kompetensi, serta bebas dari kepentingan yang menimbulkan konflik kepentingan.
2. PP No. 87 Tahun 2013
Mengatur bahwa pengurus BPJS harus terbebas dari benturan kepentingan, termasuk kepentingan politik.
3. Perpres No. 82 Tahun 2018 dan Perpres No. 109 Tahun 2013
Menetapkan prinsip tata kelola BPJS yang transparan, akuntabel, dan profesional sebagai fondasi penyelenggaraan jaminan sosial.
Menurut BPJS Watch, pelanggaran terhadap prinsip ini bukan hanya soal administratif, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik. BPJS adalah institusi pelayanan sosial, bukan ruang kompromi politik.
Desakan Kepada Pansel dan DJSN: “Jangan Ada Intervensi Politik”
BPJS Watch dan Cary Greant meminta Panitia Seleksi (Pansel) dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) untuk mengambil langkah tegas:
1. Menegakkan prinsip independensi secara mutlak
Tidak memberi ruang bagi calon yang terafiliasi dengan partai politik.
2. Menyaring dan mengecualikan seluruh calon dengan jejak politik, baik aktif maupun pasif
Karena rekam jejak seperti ini dinilai berpotensi menggerus integritas lembaga.
3. Memastikan proses seleksi berjalan transparan dan profesional
Tanpa titipan, tekanan, maupun intervensi pihak mana pun.
Cary Greant menilai bahwa masa depan transformasi BPJS sangat ditentukan oleh kualitas figur pengurusnya. “Jaminan sosial adalah hak rakyat, bukan kendaraan politik. Jika independensinya diganggu, maka kepercayaannya runtuh,” tegasnya.
Harapan kepada Presiden Prabowo Subianto
Lebih jauh, Cary Greant dan BPJS Watch menyatakan keyakinannya bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen kuat terhadap compliance tata kelola negara dan ingin memastikan jaminan sosial benar-benar menjadi kepentingan nasional.
Keduanya berharap Presiden beserta jajaran kabinet memberi perhatian khusus terhadap proses seleksi ini, agar tidak terjadi penyimpangan yang berpotensi merugikan kepentingan publik.
“Presiden Prabowo harus memastikan bahwa BPJS dikelola oleh orang-orang yang bersih, independen, dan bebas dari agenda politik. Ini menyangkut kepentingan bangsa,” ujar Cary Greant.
Penutup: Integritas Seleksi Menentukan Masa Depan Jaminan Sosial
Polemik seleksi Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan kini menjadi peringatan keras bagi pemerintah dan Pansel. Transparansi dan independensi bukan hanya prosedur, tetapi fundamental utama agar BPJS tetap menjadi lembaga publik yang benar-benar melayani rakyat.
Dengan kritik tajam dari aktivis dan pengamat, perhatian kini tertuju pada langkah Pansel dan pemerintah dalam menjawab keresahan publik ini.
Pewarta: Ifa
Ifaupdatenews.com