Ifaupadate.com | Pewarta: IFA , 9 Desember 2025—
Air mata seorang pemimpin daerah tumpah hari ini di Aceh. Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, tak mampu menahan haru saat melihat langsung kondisi warganya yang menjadi korban banjir bandang—bencana yang meratakan desa, memporak-porandakan jembatan, dan merenggut masa depan ribuan keluarga.
Namun hingga hari ini, pemerintah pusat belum menetapkan Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sebagai wilayah dengan status Bencana Nasional.
Keputusan yang dinanti jutaan pasang mata itu tak kunjung turun, sementara derita di lapangan semakin dalam.
Di berbagai titik pengungsian, anak-anak menggigil kedinginan, para lansia terbaring tanpa obat, dan relawan kesulitan menembus akses darat karena jalan terputus. Di sejumlah kawasan, keluarga terpaksa bertahan di atap rumah selama berjam-jam sebelum dievakuasi menggunakan perahu karet seadanya.
Padahal, banjir bandang yang melanda tiga provinsi sekaligus ini disebut pengamat kebencanaan lebih dahsyat dibanding kejadian serupa di Sri Lanka beberapa tahun silam.
“Apalagi yang harus kami tunggu?”
Suara kekecewaan juga datang dari tokoh nasional Saiful Huda E.M.S. (SHE) yang menilai lambannya respons pemerintah pusat berpotensi memperbesar dampak kemanusiaan.
Dalam pernyataannya, SHE menyebut:
“Jika seorang gubernur saja menangis melihat rakyatnya, apakah kita tega membiarkan penderitaan ini berlarut-larut? Aceh dan provinsi lain di Sumatra butuh penetapan bencana nasional agar bantuan internasional dan logistik besar bisa masuk. Jangan sampai keputusan politik menghalangi penyelamatan nyawa manusia.”
Seruan itu sekaligus menjadi alarm bagi para pejabat negara untuk memprioritaskan keselamatan rakyat di atas segala pertimbangan administratif.
Krisis Kemanusiaan di Lapangan: Lebih dari Sekadar Banjir Bandang
Laporan tim Ifaupadate.com di tiga provinsi menunjukkan situasi yang sangat memprihatinkan:
Ribuan rumah rata oleh arus bandang
Jembatan penghubung antar-kabupaten hancur total
Pusat kesehatan kewalahan, obat-obatan menipis
Sebutir nasi menjadi rebutan, karena dapur umum belum mencapai banyak titik
Air bersih semakin sulit, meningkatkan risiko diare dan penyakit kulit
Puluhan desa masih terisolasi, tak tersentuh bantuan
Trauma psikologis menyelimuti anak-anak dan perempuan
Bagi warga, status bencana nasional bukan sekadar istilah birokrasi. Itu penentu apakah bantuan besar-besaran—baik dari pemerintah, badan internasional, maupun negara sahabat—bisa segera masuk tanpa hambatan prosedural.
Tanggung Jawab Negara: Rakyat Menanti Empati, Bukan Formalitas
Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk hadir paling depan saat rakyat dalam bahaya.
Dalam kondisi ekstrem seperti ini, kecepatan respons pemerintah dapat menentukan:
Berapa banyak nyawa yang terselamatkan
Seberapa cepat daerah bangkit kembali
Seberapa besar kerugian yang dapat dicegah
Empati bukan hanya ditunjukkan lewat kunjungan pejabat dan doa belasungkawa.
Empati harus diiringi keputusan politik yang berani, cepat, dan terukur.
Seruan Terbuka untuk Pemerintah Pusat
Ifaupadate.com mengajak seluruh pejabat pemerintah—dari pusat hingga daerah—untuk:
1. Mendesak percepatan penetapan status Bencana Nasional untuk Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
2. Mengirim tambahan pasukan SAR, medis, dan logistik besar ke titik-titik terdampak.
3. Membuka jalur bantuan internasional sesuai kebutuhan kemanusiaan.
4. Mengutamakan keselamatan warga, bukan pertimbangan politik atau prosedur rumit.
5. Memastikan proses distribusi bantuan transparan dan tepat sasaran.
Warga di Aceh dan Sumatra bukan sedang menuntut keistimewaan.
Mereka hanya meminta hak dasar: dilindungi oleh negara yang mereka cintai.
Dan hari ini, mereka menunggu keputusan yang dapat menentukan hidup mati mereka.