IfaUpdateNews.com — Pewarta: Ifa | Kontributor Pemikiran: Saiful Huda Ems (SHE)
Yogyakarta — Konferda DPD PDI Perjuangan DIY berlangsung tidak sekadar menjadi forum konsolidasi partai, tetapi juga panggung refleksi ekologis yang kuat. Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menyerukan agar para kader menanggapi bencana alam dengan dua kekuatan utama: kontemplasi mendalam dan aksi nyata.
Melihat banjir yang melanda Aceh, Sumut, hingga Sumbar, Hasto menyebut alam sedang mengirim sinyal keras. “Seperti dalam pakem pewayangan, ini sudah menyerupai Goro-Goro. Alam yang kita rusak kini menagih keseimbangan,” ujarnya di Yogyakarta, Sabtu (6/12/2025), dengan nada tegas sekaligus kontemplatif.
Filosofi Pertiwi dari Bung Karno hingga Megawati
Dalam pidatonya, Hasto mengurai nilai dasar politik lingkungan PDIP yang berpijak pada ajaran Bung Karno dan diwariskan melalui tindakan sehari-hari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Nilai itu bukan sekadar slogan, tetapi hadir dalam praktik yang sangat sederhana: merawat kehidupan dari hal paling kecil.
Megawati, kata Hasto, memiliki kebiasaan mengumpulkan biji salak, mangga, lengkeng hingga durian. Biji-biji itu tidak dibuang, tetapi ditanam hingga menjelma kebun hidup yang tumbuh dari ketekunan seorang Ibu Bangsa.
“Setiap biji memiliki hak hidup, apalagi pohon. Kalau kita memberi hidup pada mereka, mereka akan membalas dengan oksigen dan kesejukan untuk Indonesia Raya,” tutur Hasto, menirukan wejangan Megawati.
Bukan hanya biji. Sisa teh, kulit kacang, hingga bahan organik lain dikumpulkan untuk menyuburkan tanaman. Bukan karena sekadar hemat, tetapi karena kepercayaan bahwa merawat bumi adalah bagian dari moralitas politik. Sebuah pandangan ekologis yang menurut Saiful Huda Ems (SHE) merefleksikan politik hidup — sederhana namun mengakar pada etika merawat alam.
Sawit, Konsesi, dan Kritik Ekologi
Hasto kemudian menyentil keras praktik perluasan sawit dan konsesi hutan yang menurutnya menjadi pintu kerusakan lingkungan. Ia menegaskan bahwa kerusakan ekosistem bukan hanya masalah alam, tetapi cerminan ketidakadilan struktural.
“Ketika konsesi dikuasai elite, redistribusi sumber daya gagal terjadi. Di situlah bencana lahir. Bukan hanya karena cuaca, tapi karena ketidakadilan,” tegasnya.
Megawati bahkan menyebut tanaman sawit sebagai tanaman arogan — tumbuh rakus, memonopoli ruang, dan merusak keseimbangan biodiversitas.
Pandangan kritis ini juga sejalan dengan pembacaan SHE yang menilai bahwa ekologi bukan isu teknis semata, melainkan ruang pertarungan moral antara keserakahan dan keberlanjutan.
Gerakan Nyata: Bersihkan Sungai & Pembibitan Botol Bekas
Tidak ingin ide berhenti pada wacana, Hasto menginstruksikan kader PDIP Yogyakarta untuk turun ke sungai: membersihkan Kali Code dan Kali Winongo dalam momentum HUT Partai. Aksi sosial dan penggalangan dana juga digelar sebagai bentuk solidaritas bagi warga terdampak bencana.
Ia menekankan agar tradisi sederhana ala Megawati — mengumpulkan botol plastik bekas untuk nursery tanaman — diterapkan di seluruh struktur partai.
“Kalau lihat botol berserakan, kumpulkan. Ibu Mega mengisinya dengan tanah untuk bibit tanaman. Dari botol bekas bisa lahir hutan baru,” ujar Hasto.
Gagasan itu menurut SHE bukan hanya soal aksi lingkungan, tetapi pendidikan publik, membentuk sikap ekologis masyarakat dari level paling kecil.
Pantun untuk Perjuangan Ekologis
Suasana konferensi semakin hangat ketika Hasto melantunkan pantun bernuansa budaya Jawa:
“Yogyakarta kota budaya,
Mahakarya Indonesia Raya,
PDI Perjuangan berjiwa kesatria,
Tegakkan keadilan untuk semua.”
Dan ditutup dengan pantun bernapas spiritual:
“Mewayu Hayuning Bawono,
Falsafah penuntun sejarah.
PDIP mengikat tekad bersama,
Merawat pertiwi menjadi ikhtiar marwah.”
Menuju Politik Hijau Berkeadilan
Di mata Hasto, politik lingkungan bukan sekadar kampanye hijau, tetapi agenda ideologis untuk mewujudkan justice for all. Sebab menjaga hutan, tanah, sungai, dan udara tidak dapat dipisahkan dari keadilan sosial yang diamanatkan konstitusi.
Jika filosofi “dari biji salak menjadi kebun” mampu diinternalisasi seluruh kader, ia percaya PDIP akan berdiri bukan hanya sebagai partai politik, melainkan penjaga bumi dan payung rakyat di tengah krisis iklim. Pandangan ini kembali ditegaskan SHE yang menilai bahwa masa depan politik nasional bergantung pada sejauh mana keberpihakan pada lingkungan diterjemahkan menjadi aksi kolektif.
Editor’s Note
Tulisan ini memotret wajah politik lingkungan PDIP melalui simbol-simbol keseharian yang sederhana tetapi penuh makna ekologis. Dari filosofi Tattwam Asi, praktik pembibitan botol bekas ala Megawati, hingga ajakan pembersihan sungai — garis merahnya satu: merawat bumi adalah bagian dari keadilan sosial.
Analisis reflektif dalam laporan ini turut diperkaya oleh pandangan Saiful Huda Ems (SHE) mengenai politik ekologis dan nilai moral pertiwi dalam tubuh PDIP.