IfaUpdateNews.com — Pewarta: Ifa
Yogyakarta — Konferda DPD PDI Perjuangan DIY berlangsung tidak sekadar menjadi forum konsolidasi partai, tetapi juga panggung refleksi ekologis yang kuat. Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menyerukan agar para kader menanggapi bencana alam dengan dua kekuatan utama: kontemplasi mendalam dan aksi nyata.
Melihat banjir yang melanda Aceh, Sumut, hingga Sumbar, Hasto menyebut alam sedang mengirim sinyal keras. “Seperti dalam pakem pewayangan, ini sudah menyerupai Goro-Goro. Alam yang kita rusak kini menagih keseimbangan,” ujarnya di Yogyakarta, Sabtu (6/12/2025), dengan nada tegas sekaligus kontemplatif.
Filosofi Pertiwi dari Bung Karno hingga Megawati
Dalam pidatonya, Hasto mengurai nilai dasar politik lingkungan PDIP yang berpijak pada ajaran Bung Karno dan diwariskan melalui tindakan sehari-hari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Nilai itu bukan sekadar slogan, tetapi hadir dalam praktik yang sangat sederhana: merawat kehidupan dari hal paling kecil.
Megawati, kata Hasto, memiliki kebiasaan mengumpulkan biji salak, mangga, lengkeng hingga durian. Biji-biji itu tidak dibuang, tapi ditanam hingga menjelma kebun hidup yang tumbuh dari ketekunan seorang ibu bangsa.
“Setiap biji memiliki hak hidup, apalagi pohon. Kalau kita memberi hidup pada mereka, mereka akan membalas dengan oksigen dan kesejukan untuk Indonesia Raya,” tutur Hasto, menirukan wejangan Megawati.
Bukan hanya biji. Sisa teh, kulit kacang, hingga bahan organik lain dikumpulkan untuk menyuburkan tanaman. Bukan karena sekadar hemat, tetapi karena kepercayaan bahwa merawat bumi adalah bagian dari moralitas politik.
Sawit, Konsesi, dan Kritik Ekologi
Hasto kemudian menyentil keras praktik perluasan sawit dan konsesi hutan yang menurutnya menjadi pintu kerusakan lingkungan. Ia menegaskan bahwa kerusakan ekosistem bukan hanya masalah alam, tetapi cerminan ketidakadilan struktural.
“Ketika konsesi dikuasai elite, redistribusi sumber daya gagal terjadi. Di situlah bencana lahir. Bukan hanya karena cuaca, tapi karena ketidakadilan,” tegasnya.
Megawati bahkan menyebut tanaman sawit sebagai tanaman arogan—tumbuh rakus, memonopoli ruang, dan merusak keseimbangan biodiversitas.
Gerakan Nyata: Bersihkan Sungai, Kumpulkan Botol untuk Pembibitan
Tidak ingin ide berhenti pada wacana, Hasto menginstruksikan kader PDIP Yogyakarta untuk turun ke sungai: membersihkan Kali Code dan Kali Winongo dalam momentum HUT Partai. Aksi sosial dan penggalangan dana juga digelar sebagai bentuk solidaritas bagi warga terdampak bencana.
Ia menekankan agar tradisi sederhana ala Megawati —mengumpulkan botol plastik bekas untuk nursery tanaman—diterapkan di seluruh struktur partai.
“Kalau lihat botol berserakan, kumpulkan. Ibu Mega mengisinya dengan tanah untuk bibit tanaman. Dari botol bekas bisa lahir hutan baru,” ujar Hasto.
Pantun untuk Perjuangan Ekologis
Dalam suasana penuh budaya Jawa dan semangat gotong royong, Hasto menyampaikan dua pantun reflektif:
“Yogyakarta kota budaya,
Mahakarya Indonesia Raya,
PDI Perjuangan berjiwa kesatria,
Tegakkan keadilan untuk semua.”
Dan ditutup penuh energi hidup:
“Mewayu Hayuning Bawono,
Falsafah penuntun sejarah.
PDIP mengikat tekad bersama,
Merawat pertiwi menjadi ikhtiar marwah.”
Menuju Politik Hijau Berkeadilan
Di mata Hasto, politik lingkungan bukan sekadar kampanye hijau, tetapi agenda ideologis untuk mewujudkan justice for all. Sebab menjaga hutan, tanah, sungai, dan udara tidak dapat dipisahkan dari keadilan sosial yang diamanatkan konstitusi.
Jika filosofi “dari biji salak menjadi kebun” mampu diinternalisasi seluruh kader, ia percaya PDIP akan berdiri bukan hanya sebagai partai politik, melainkan penjaga bumi dan payung rakyat di tengah krisis iklim.
Editor’s Note
Tulisan ini memotret wajah politik lingkungan PDIP melalui simbol-simbol keseharian yang sederhana, tetapi penuh makna ekologis. Dari filosofi Tattwam Asi hingga gerakan membersihkan sungai, garis merahnya sama: menyelamatkan bumi adalah bagian dari keadilan sosial.