Oleh: Ifa
Ifaupdetenews.com | Analisis Politik Nasional
Di balik riuhnya polemik ijazah yang kembali mengemuka di ruang publik, tersimpan lapisan persoalan yang jauh lebih kompleks dari sekadar benar atau palsu. Isu ini, sebagaimana banyak kasus sensitif lain dalam sejarah politik Indonesia, perlahan bergeser dari ranah klarifikasi faktual menuju wilayah kompromi elit dan negosiasi kekuasaan.
Advokat dan analis politik Saiful Huda Ems (SHE) membaca fenomena ini bukan sebagai konflik personal dua figur, melainkan sebagai cermin watak sistem politik yang kerap menjadikan kebenaran sebagai variabel yang dapat dinegosiasikan.
“ES dan Mulyono itu sama saja. Dua-duanya sama-sama pemain,” tegas SHE dalam pandangannya, sembari menekankan bahwa posisi berseberangan di ruang publik tidak selalu identik dengan pertarungan nilai.
Menurut SHE, apabila benar terdapat momen-momen yang memperlihatkan kegagalan penyatuan sikap—sebagaimana ditafsirkan dari sejumlah rekaman dan narasi yang beredar—maka hal tersebut tidak serta-merta menandakan absennya niat damai. Ia justru menilai kemungkinan adanya ketidaksepakatan dalam kalkulasi politik, termasuk soal batas kompromi dan kepentingan masing-masing pihak.
Dalam penuturannya, SHE mengungkap pengalaman personal yang memperkaya analisis tersebut. Ia mengaku pernah berada dalam situasi yang memperlihatkan adanya komunikasi intens dan penjajakan politik di balik layar.
“Saya pernah mendengar langsung ES berkomunikasi via telepon dengan rekannya, yang saat itu sedang berbincang dengan saya di Jakarta. Dari sana terlihat adanya upaya penjajakan kompromi politik,” ungkap SHE.
Pernyataan ini, menurut SHE, tidak dimaksudkan sebagai tuduhan hukum, melainkan pembacaan pola yang lazim terjadi dalam politik kekuasaan: ketika isu sensitif tidak lagi diperlakukan sebagai agenda penjernihan kebenaran, melainkan sebagai alat tawar dalam relasi antar-elit.
Isu ijazah, dalam konteks tersebut, menjadi simbol yang lebih besar. Ia bukan semata dokumen administratif, tetapi representasi integritas kepemimpinan. Ketika isu semacam ini berlarut tanpa kejelasan institusional, ruang spekulasi pun terbuka lebar, dan politik senyap bekerja menggantikan transparansi.
SHE mengingatkan bahwa bahaya terbesar bukan terletak pada siapa yang akhirnya unggul dalam konflik wacana, melainkan pada normalisasi praktik di mana kebenaran dapat “diamankan” melalui kesepakatan, bukan melalui mekanisme hukum dan etik yang terbuka.
“Jika kebenaran bisa dinegosiasikan, maka yang sedang dipertaruhkan bukan reputasi individu, tetapi akal sehat publik,” ujar SHE.
Hingga berita ini diturunkan, tidak terdapat putusan hukum yang menetapkan kebenaran atau kesalahan pihak-pihak yang disebutkan dalam isu tersebut. Ifaupdetenews.com menegaskan komitmennya pada asas praduga tak bersalah dan membuka ruang hak jawab bagi siapa pun yang merasa dirugikan.
Namun satu hal menjadi catatan penting: selama institusi negara tidak hadir secara tegas untuk menjernihkan isu-isu fundamental yang menyangkut legitimasi dan integritas, maka polemik semacam ini akan terus hidup—bukan sebagai pencarian kebenaran, melainkan sebagai komoditas politik yang siap diperdagangkan."