Jakarta | Ifaupdetenews.com —
Wacana pengembalian mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara tidak langsung melalui DPRD kembali memicu polemik nasional. Isu yang menyentuh jantung demokrasi ini mencuat di tengah derasnya kritik publik terhadap lambannya respons pemerintahan Prabowo–Gibran dalam menangani bencana ekologis banjir bandang di sejumlah wilayah Sumatera, khususnya Aceh.
Alih-alih fokus pada penanganan krisis kemanusiaan dan lingkungan, ruang publik justru digeser ke perdebatan sistem demokrasi elektoral. Situasi ini dinilai sejumlah pengamat sebagai bentuk pengalihan isu yang berpotensi melemahkan kontrol publik terhadap kinerja pemerintah.
Pilkada Tidak Langsung Dinilai Mundur dari Semangat Reformasi
Pilkada Tidak Langsung berarti kepala daerah tidak lagi dipilih oleh rakyat, melainkan oleh DPRD. Skema ini menuai penolakan luas dari masyarakat sipil karena dianggap merampas hak politik rakyat yang diperjuangkan sejak Reformasi 1998.
Lawyer dan Analis Politik, Saiful Huda Ems (SHE), menilai wacana tersebut sebagai ancaman serius bagi demokrasi Indonesia.
“Pilkada Tidak Langsung bukan sekadar perubahan sistem, tetapi kemunduran demokrasi. Hak rakyat untuk memilih pemimpinnya sendiri adalah esensi kedaulatan yang tidak boleh ditawar,” tegas Saiful Huda Ems (SHE) kepada Ifaupdetenews.com, Kamis (8/1/2026).
Menurut SHE, ketika ruang kritik semakin menyempit dan kesejahteraan belum sepenuhnya terjamin, hak memilih kepala daerah menjadi benteng terakhir partisipasi rakyat dalam kehidupan bernegara.
Demokrat Disorot Usai Ubah Sikap
Sorotan publik mengarah pada Partai Demokrat yang dinilai tidak konsisten. Partai yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan pengaruh kuat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu sempat menyatakan keberatan terhadap rencana Pilkada Tidak Langsung. Namun, dalam waktu singkat, Demokrat justru berbalik mendukung wacana tersebut.
Perubahan sikap ini menimbulkan pertanyaan serius tentang arah dan prinsip politik Demokrat di tengah konfigurasi kekuasaan nasional.
“Perubahan sikap Partai Demokrat yang tiba-tiba mendukung Pilkada Tidak Langsung bukanlah dinamika biasa. Ini sinyal kuat adanya kompromi politik yang mengorbankan prinsip demokrasi,” ujar SHE.
Dugaan Barter Politik Demi Bertahan di Lingkar Kekuasaan
SHE menilai dukungan Demokrat terhadap Pilkada Tidak Langsung tidak bisa dilepaskan dari kepentingan mempertahankan posisi di dalam koalisi pemerintahan Prabowo–Gibran.
“Partai Demokrat tampaknya tidak ingin dianggap pembangkang dan dikeluarkan dari lingkar kekuasaan. Dukungan terhadap Pilkada Tidak Langsung diduga menjadi alat tukar agar tetap mendapat jatah jabatan strategis,” ungkapnya.
Ia membandingkan sikap Demokrat dengan PDIP yang dinilai lebih terbiasa berada di luar kekuasaan tanpa kehilangan konsistensi politik.
“Tidak semua partai sanggup ‘puasa kekuasaan’. Ada partai yang tetap bertahan dengan atau tanpa jabatan, ada pula yang kesulitan hidup tanpa akses kekuasaan,” tambah SHE.
Peringatan Etik Politik
Lebih jauh, SHE mengingatkan bahwa politik yang mengabaikan prinsip akan berujung pada krisis kepercayaan publik.
“Ketika jabatan lebih diutamakan daripada demokrasi, maka politik kehilangan moralnya. Ini bukan sekadar salah arah, tetapi pengkhianatan terhadap semangat Reformasi,” tegasnya.
Ia mengutip peringatan Mahatma Gandhi tentang dosa besar politik: politik tanpa prinsip.
Penutup: Sejarah Akan Menghakimi
SHE menegaskan bahwa rakyat tidak akan lupa siapa yang berdiri bersama mereka ketika demokrasi terancam, dan siapa yang memilih kenyamanan di balik kekuasaan.
“Sejarah tidak mencatat siapa yang paling lama berkuasa, tetapi siapa yang berani membela hak rakyat saat demokrasi dipertaruhkan,” pungkasnya.
✍️ Pewarta: Ifa
📰 Editor: Redaksi Ifaupdetenews.com