Media Ifaupdatenews.com
Surabaya — Aktivis pergerakan dan pemerhati demokrasi, Saiful Huda Ems (SHE), kembali melontarkan kritik keras terhadap mantan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Dalam pernyataan tertulisnya yang diterima redaksi pada Jumat (31/1/2026), SHE menilai polemik mengenai keabsahan ijazah Presiden ke-7 RI itu seharusnya dapat diselesaikan secara sederhana, terbuka, dan bermartabat.
Menurut SHE, kegaduhan publik yang terus berulang justru memperlihatkan adanya persoalan komunikasi dan transparansi yang belum tuntas diselesaikan di ruang publik. Ia menilai, jika dokumen tersebut memang sah, maka tidak ada alasan untuk tidak menunjukkannya secara terbuka demi menghentikan spekulasi yang berkembang.
“Seandainya persoalan ini dijawab dengan keterbukaan sejak awal, maka polemik tidak akan berlarut-larut. Publik berhak mendapatkan kejelasan, bukan narasi berputar-putar,” ujar Saiful Huda Ems dalam pernyataannya.
Demokrasi, Transparansi, dan Etika Kekuasaan
SHE menegaskan bahwa kritik yang ia sampaikan bukanlah bentuk kebencian personal, melainkan ekspresi kepedulian terhadap kualitas demokrasi dan etika kekuasaan di Indonesia. Ia mengingatkan bahwa jabatan publik melekat dengan tanggung jawab moral untuk memberi teladan, termasuk dalam menjawab keraguan masyarakat secara jujur dan terbuka.
Ia juga menyoroti kecenderungan membawa persoalan ini ke jalur hukum sebagai langkah yang menurutnya justru memperpanjang ketegangan, alih-alih meredam keresahan publik.
“Demokrasi tidak boleh dibangun di atas rasa curiga yang dibiarkan. Keterbukaan adalah kunci. Ketika rakyat bertanya, pemimpin seharusnya menjawab, bukan menghindar,” tegasnya.
Peringatan terhadap Sikap Meremehkan Rakyat
Dalam pernyataannya, SHE secara tegas mengingatkan bahwa rakyat Indonesia tidak boleh dipandang sebelah mata. Ia menilai kesadaran kritis masyarakat terus tumbuh, dan upaya untuk meredam suara publik dengan kekuasaan atau intimidasi hukum merupakan kemunduran demokrasi.
“Kecerdasan rakyat Indonesia tidak bisa diremehkan. Aktivis, akademisi, dan elemen pergerakan masih ada dan tetap berdiri menjaga nurani republik,” katanya.
SHE juga menegaskan bahwa kritik dan kontrol sosial adalah bagian sah dari kehidupan demokrasi. Menurutnya, negara yang sehat justru ditopang oleh keberanian warganya untuk bersuara secara terbuka dan bertanggung jawab.
Komitmen Perjuangan untuk Republik yang Beradab
Menutup pernyataannya, Saiful Huda Ems menegaskan komitmennya untuk terus berada di barisan masyarakat sipil yang memperjuangkan Indonesia yang lebih demokratis, transparan, dan beradab. Ia menyerukan agar seluruh proses bernegara dijalankan dengan kejujuran, etika, dan penghormatan terhadap akal sehat publik.
“Kami akan terus bersuara dan berjuang, bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi demi republik yang lebih bermartabat dan berkeadilan,” pungkasnya.
Pernyataan ini kembali menegaskan bahwa ruang kritik dalam demokrasi Indonesia masih hidup, dan menjadi pengingat bahwa kekuasaan, setinggi apa pun, tetap harus tunduk pada prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.
Pewarta: Ifa
Editor: Redaksi Ifaupdatenews.com