Oleh: Ifa
Ifaupdatenews.com
Surabaya, Sabtu (31/1/2026) —
Masa purnatugas seorang presiden sejatinya adalah ruang refleksi, keteladanan, dan peneguhan etika kenegaraan. Namun dalam pandangan Saiful Huda Ems (SHE)—lawyer dan analis politik nasional—apa yang terjadi pasca-kepresidenan Joko Widodo justru menunjukkan arah sebaliknya: sebuah fase politik bayangan yang dinilai masih sarat intervensi, pengaruh, dan konflik kepentingan.
Dalam tulisannya berjudul “Tamparan Langit pada Jokowi”, Saiful Huda Ems mengajukan kritik keras namun sistematis terhadap sikap dan peran Jokowi setelah tidak lagi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Kritik tersebut bukan sekadar luapan emosional, melainkan dibangun dari rangkaian peristiwa politik yang dinilai memperlihatkan inkonsistensi antara janji dan realitas.
Janji Menjadi Rakyat Biasa yang Dipertanyakan
Saiful Huda Ems mengingatkan kembali pernyataan Jokowi di masa akhir jabatannya yang menyebut akan “kembali menjadi rakyat biasa di Solo.” Namun menurutnya, yang tampak di ruang publik justru aktivitas politik yang intens dan terstruktur.
Ia menyoroti keterlibatan Jokowi dalam dinamika politik elektoral daerah, termasuk dukungan terhadap sejumlah kandidat kepala daerah. Dalam catatan Saiful, beberapa figur yang sebelumnya mendapat dukungan tersebut kini terseret kasus hukum dan diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Fakta ini, menurutnya, patut menjadi refleksi serius tentang etika politik pasca-kekuasaan.
Politik Simbol dan Pencitraan
Lebih lanjut, Saiful Huda Ems mengkritisi fenomena kunjungan massal masyarakat ke kediaman Jokowi yang kerap disertai ekspresi emosional di hadapan kamera. Ia menilai peristiwa semacam itu tidak bisa dilepaskan dari orkestrasi politik pencitraan yang disengaja.
“Ketika kekuasaan formal telah berakhir, tetapi panggung simbolik masih terus dipelihara, di situlah demokrasi berpotensi terganggu,” tulis Saiful dalam analisanya.
Dinasti Politik dan Partai Anak
Kritik semakin mengeras ketika Saiful menyinggung keterkaitan Jokowi dengan partai politik yang dipimpin oleh putranya. Ia memandang langkah tersebut sebagai indikasi kuat pembentukan dinasti politik, yang secara etik bertentangan dengan semangat reformasi dan demokrasi substantif.
Pernyataan Jokowi di hadapan kader partai, yang menyatakan kesiapannya berkeliling ke berbagai daerah untuk memenangkan partai tersebut, dinilai Saiful sebagai bentuk keterlibatan politik aktif yang sulit dipisahkan dari bayang-bayang kekuasaan masa lalu.
Kontroversi Hukum dan Absennya Klarifikasi
Dalam aspek hukum, Saiful Huda Ems menyoroti ketidakhadiran Jokowi dalam sejumlah agenda persidangan terkait tuduhan ijazah palsu—sebuah isu yang telah bergulir lama di ruang publik. Menurutnya, sikap tidak hadir meskipun telah beberapa kali dipanggil pengadilan justru memperbesar tanda tanya dan merusak prinsip equality before the law.
“Seorang mantan presiden seharusnya menjadi teladan dalam ketaatan hukum, bukan justru menciptakan preseden buruk,” tegas Saiful.
Kritik Elit Intelektual vs Loyalis Jalanan
Saiful juga mencatat adanya polarisasi tajam dalam respons publik terhadap Jokowi. Di satu sisi, kritik datang dari kalangan akademisi, praktisi hukum, dokter, hingga purnawirawan TNI-Polri. Di sisi lain, muncul kelompok loyalis yang menurutnya lebih mengedepankan intimidasi simbolik ketimbang argumentasi rasional.
Fenomena ini disebut Saiful sebagai kemunduran budaya politik yang memalukan dan berbahaya bagi demokrasi.
Refleksi Moral Kekuasaan
Menutup analisanya, Saiful Huda Ems menyebut kondisi Jokowi hari ini sebagai “menuai apa yang ditanam.” Sebuah ungkapan moral-politik yang merujuk pada akumulasi kekecewaan publik akibat kebijakan, manuver, dan sikap politik yang dinilai penuh manipulasi serta pengkhianatan terhadap mandat rakyat.
Ia mengajak publik untuk tidak diam, namun juga tidak terjebak dalam kebencian membabi buta. “Sapere aude—beranilah berpikir,” tulisnya, menyerukan keberanian intelektual sebagai fondasi perlawanan demokratis.
Ifaupdatenews.com
Menjaga Nurani Publik, Mengawal Demokrasi