Oleh: Pewarta ifa | ifaUpdateNews.com
Di berbagai ruang sosial, satu kalimat kerap berulang dan terdengar akrab: “Ini bukan tempat membicarakan politik.”
Kalimat itu muncul di grup profesi, forum keagamaan, komunitas alumni, bahkan dalam ruang silaturahmi yang seharusnya menjadi wadah pertukaran gagasan.
Larangan tersebut, sekilas, terdengar bijak dan menenangkan. Namun jika ditelaah lebih dalam, justru memunculkan pertanyaan mendasar: apakah benar pembicaraan politik selalu identik dengan perpecahan, atau justru ketidaksadaran politik yang membuat masyarakat mudah dikelola dan diarahkan?
Sejarah bangsa Indonesia memberi pelajaran mahal. Penjajahan tidak terjadi dalam semalam, dan tidak semata karena kekuatan senjata. Ia dimulai dari pembungkaman kesadaran, pemisahan urusan publik dari diskursus rakyat, serta menjauhkan masyarakat dari pemahaman tentang kekuasaan, kepentingan, dan strategi.
Politik Bukan Sekadar Kekuasaan, Tapi Kesadaran
Dalam perspektif kebangsaan, politik tidak selalu bermakna perebutan jabatan atau dukung-mendukung kekuasaan. Politik juga merupakan cara berpikir kolektif dalam membaca arah bangsa, memahami relasi kuasa, serta menjaga agar nilai keadilan, kedaulatan, dan martabat tidak tergeser oleh kepentingan sempit.
Advokat Musrifah S.Sos, yang akrab disapa ifa, menegaskan bahwa kesalahan paling fatal adalah ketika politik dipersempit maknanya.
“Politik tidak identik dengan partai atau kekuasaan praktis. Politik adalah kesadaran. Ketika masyarakat dilarang membicarakan politik, sejatinya mereka sedang dijauhkan dari hak paling dasar sebagai warga negara: memahami apa yang sedang terjadi atas dirinya dan bangsanya,” tegas ifa kepada ifaUpdateNews.com.
Menurutnya, memisahkan politik dari kehidupan sosial, keagamaan, dan kebangsaan justru membuka ruang lebar bagi ketimpangan dan ketidakadilan tumbuh tanpa kontrol publik.
Ibadah, Dakwah, dan Tanggung Jawab Sosial
Dalam konteks masyarakat religius, pembicaraan politik kerap dianggap tabu karena dinilai mencemari ruang ibadah dan dakwah. Padahal, nilai-nilai moral, keadilan, dan keberpihakan kepada yang lemah justru berakar dari ajaran agama itu sendiri.
Ifa menilai bahwa amar ma’ruf nahi munkar tidak bisa dilepaskan dari realitas sosial dan kebijakan publik.
“Ketika kebijakan melahirkan ketidakadilan, ketika hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas, maka diam bukanlah sikap netral. Diam adalah keberpihakan yang terselubung,” ujarnya.
Ia menambahkan, politik yang dimaksud bukanlah agitasi, melainkan sikap kritis yang bermoral, berlandaskan etika, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.
Ancaman Bukan Selalu Datang dengan Senjata
Dalam dunia modern, penjajahan tidak selalu hadir dalam bentuk fisik. Ia bisa menjelma melalui dominasi ekonomi, ketergantungan kebijakan, hingga pembentukan opini yang melemahkan jati diri bangsa.
Ketika masyarakat tidak lagi peka terhadap arah kebijakan, tidak memahami kepentingan global, dan memilih diam atas nama kenyamanan, maka di situlah kedaulatan mulai terkikis perlahan.
“Kesadaran politik adalah benteng. Tanpa itu, bangsa ini mudah diadu, dibenturkan, dan dilemahkan dari dalam,” kata ifa.
Menjaga NKRI dengan Kesadaran, Bukan Kebisingan
Ifa menegaskan, membicarakan politik tidak berarti menciptakan kegaduhan. Justru sebaliknya, diskursus politik yang sehat adalah ciri masyarakat dewasa.
“Selama politik itu bertujuan menjaga keadilan, menegakkan kebenaran, dan merawat persatuan, maka membicarakannya adalah bagian dari tanggung jawab moral warga negara,” tutupnya.
Kesadaran politik bukan ancaman bagi persatuan, melainkan fondasi agar bangsa ini tidak berjalan tanpa arah. Menutup mata terhadap politik bukanlah jalan keselamatan, melainkan awal dari kehilangan kendali atas masa depan sendiri.