IfaUpdateNews.com | Analisis Politik & Demokrasi
Pewarta ifa
Jakarta — Pernyataan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoedin mengenai adanya pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah tokoh oposisi pada akhir pekan lalu memantik perdebatan serius di ruang publik. Meski tidak menyebutkan secara eksplisit siapa saja tokoh oposisi yang hadir, pernyataan lanjutan dari M. Said Didu yang mengklaim adanya kesepakatan untuk “merebut kembali kedaulatan yang hilang” justru membuka ruang tafsir yang lebih luas — sekaligus problematik.
Pengamat politik dan praktisi hukum Saiful Huda Ems (SHE) menilai, pertemuan tersebut menyisakan persoalan mendasar: tidak adanya kejelasan garis demarkasi antara oposisi dan kekuasaan.
“Kalau oposisi bertemu Presiden lalu sepakat merebut kembali kedaulatan, pertanyaannya sederhana: siapa pencuri kedaulatan itu? Dan apakah persepsi itu sama antara oposisi dan Presiden?” tegas Saiful Huda Ems kepada IfaUpdateNews.com, Minggu (1/2/2026).
Oposisi dalam Sistem Presidensial: Antara Istilah dan Substansi
Saiful menjelaskan bahwa secara teoritik, istilah oposisi sejatinya lahir dan berkembang dalam sistem pemerintahan parlementer. Dalam sistem tersebut, oposisi memiliki fungsi konstitusional untuk menjatuhkan pemerintah melalui mosi tidak percaya.
Sementara dalam sistem presidensial seperti Indonesia, oposisi tidak memiliki instrumen konstitusional serupa. Kritik terhadap pemerintah lebih banyak dilakukan oleh kelompok penekan (pressure group), baik di dalam maupun di luar parlemen.
“Dalam sistem presidensial, oposisi tidak bisa menjatuhkan Presiden tanpa mekanisme hukum yang ketat. Maka kekuatan oposisi terletak pada konsistensi, ketegasan, dan keberanian mengkritik kekuasaan,” jelasnya.
Ia mengingatkan bahwa sejarah Indonesia membuktikan kelompok sipil di luar parlemen pernah menjadi faktor penentu perubahan besar, seperti pada kejatuhan rezim Orde Baru tahun 1998.
Kritik Internal: Oposisi Dinilai Setengah Hati
Lebih jauh, Saiful Huda Ems melontarkan kritik tajam kepada kelompok tokoh oposisi sipil dan purnawirawan TNI-Polri yang selama ini dikenal vokal terhadap Jokowi dan lingkar oligarkinya, namun dinilai tidak konsisten ketika berhadapan langsung dengan Presiden Prabowo Subianto.
“Mereka garang kepada Gibran dan oligarki warisan Jokowi, tapi lunak kepada Presiden Prabowo. Ini kontradiksi serius. Kalau oposisi tidak berani mengkritik Presiden, bagaimana mungkin perjuangan itu bisa menang?” ujarnya lugas.
Menurut Saiful, banyak tokoh oposisi justru memiliki rekam jejak dukungan terhadap Prabowo sejak lama. Dukungan tersebut, meskipun dilandasi harapan perubahan, berulang kali berujung pada kekecewaan politik.
“Kalau hanya berani melawan anak dan lingkarannya, tapi tidak berani mengoreksi Presidennya, itu bukan oposisi utuh. Itu kritik selektif,” kata Saiful.
Kritik sebagai Bentuk Cinta pada Negara dan Presiden
Saiful menegaskan bahwa kritik terhadap kebijakan pemerintah bukanlah bentuk permusuhan, melainkan tanggung jawab moral dan kebajikan demokrasi.
“Mengkritisi Presiden bukan dosa. Justru itu wujud cinta kepada rakyat dan juga kepada Presiden itu sendiri,” tegasnya.
Ia meyakini Presiden Prabowo, sebagai alumnus pendidikan Barat, seharusnya terbiasa dengan perbedaan pendapat dan kritik terbuka.
“Presiden Prabowo harus berani dikritik. Kalau beliau salah, harus diingatkan dan diluruskan. Itu sehat, halal, dan konstitusional,” imbuhnya.
Namun Saiful juga memberi peringatan keras: jika Presiden tidak siap menerima kritik, maka ia menyatakan siap all out melakukan perlawanan intelektual dan politik, sebagaimana yang pernah ia lakukan pada dekade 1990-an.
Siapa Pencuri Kedaulatan Rakyat?
Pertanyaan paling krusial, menurut Saiful, justru belum terjawab hingga kini: siapa sebenarnya perebut kedaulatan rakyat yang dimaksud?
Ia mengaku khawatir jika persepsi antara kelompok oposisi dan Presiden Prabowo ternyata tidak sejalan.
“Jangan sampai oposisi meyakini pencurinya adalah oligarki warisan Jokowi, tapi Presiden justru berada di posisi yang sama sekali berbeda. Kalau begitu, oposisi bisa ‘kecele’,” ujarnya.
Saiful bahkan menyebut kemungkinan bahwa pihak-pihak yang ia yakini sebagai pencuri kedaulatan justru mendapatkan dukungan politik dari kekuasaan saat ini.
Penutup: Seruan Tegas tapi Penuh Hormat
Menutup pernyataannya, Saiful Huda Ems menegaskan bahwa kritik yang ia sampaikan bukanlah serangan personal, melainkan peringatan persaudaraan politik.
“Saya tidak bermaksud menyinggung. Saya masih mempercayai integritas abang-abang senior di barisan oposisi. Kritik ini lahir karena rasa sayang dan tanggung jawab perjuangan,” pungkasnya.
Ia berharap seluruh elemen oposisi mampu bersikap lebih tegas, konsisten, dan berani dalam mengawal pemerintahan, demi menjaga kedaulatan rakyat dan marwah demokrasi Indonesia.
Penulis:
Saiful Huda Ems (SHE)
Lawyer & Analis Politik
Mantan Gerilyawan Politik (Berlin, 1991–1995 | Indonesia, 1995–sekarang)