Www ifaupdatenews com
Surabaya – Gelombang kritik terhadap kondisi ekonomi nasional kembali menguat setelah pernyataan keras seorang ekonom senior yang menilai Presiden telah menerima informasi yang tidak sesuai dengan realita di lapangan. Sorotan itu memicu perdebatan luas di tengah masyarakat terkait melonjaknya harga kebutuhan pokok, nilai tukar dolar yang terus menekan, hingga menurunnya daya beli rakyat kecil.
Pernyataan yang menyebut “Presiden sudah dibohongi oleh orang-orang di sekelilingnya” menjadi gambaran kegelisahan publik terhadap situasi ekonomi yang dirasakan semakin berat dari hari ke hari. Kenaikan harga minyak goreng, tahu, tempe, hingga bahan pangan lain disebut bukan lagi isu biasa, melainkan tekanan nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat lapisan bawah.
Fenomena imported inflation atau inflasi akibat tekanan global dan penguatan dolar dinilai telah menghantam kehidupan rakyat secara perlahan namun pasti. Di desa-desa, pasar tradisional mulai kehilangan stabilitas harga. Pedagang mengeluh pembeli menurun, sementara masyarakat harus memutar otak demi memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Di tengah situasi tersebut, publik mempertanyakan keberanian para elit politik dan lembaga perwakilan rakyat dalam menyuarakan kondisi sebenarnya. DPR yang seharusnya menjadi representasi suara rakyat dinilai justru terlihat pasif di tengah meningkatnya keresahan sosial dan ekonomi.
Advocate Musrifah S.Sos., SH menilai kritik keras terhadap pemerintah harus dipandang sebagai alarm serius agar negara tidak terjebak pada narasi yang jauh dari kenyataan rakyat.
Menurutnya, bangsa yang besar akan runtuh ketika pemimpinnya hanya mendengar pujian dan menutup mata terhadap penderitaan masyarakat kecil.
“Ketika penguasa lebih banyak menerima laporan yang menyenangkan telinga daripada kenyataan di lapangan, maka yang lahir adalah kebijakan yang kehilangan empati. Rakyat hari ini tidak membutuhkan pidato yang menenangkan, rakyat membutuhkan solusi nyata atas harga kebutuhan pokok yang terus naik,” tegas Advocate Musrifah S.Sos., SH kepada awak media.
Ia menyebut kondisi ekonomi tidak dapat disembunyikan dengan pencitraan maupun narasi populis. Sebab, rakyat merasakan langsung tekanan itu di dapur rumah mereka masing-masing.
“Inflasi bukan hanya angka statistik. Ketika harga minyak goreng, beras, tahu, tempe, dan kebutuhan dasar melonjak, dampaknya masuk sampai ke psikologis keluarga. Banyak masyarakat mengalami tekanan mental karena penghasilan tidak lagi sebanding dengan biaya hidup,” ujarnya.
Musrifah juga menyoroti bahaya lingkungan kekuasaan yang dipenuhi pembisik ABS atau asal bapak senang. Menurutnya, situasi tersebut berpotensi membuat pemimpin kehilangan sensitivitas terhadap kondisi riil masyarakat.
“Pemimpin negara harus dikelilingi orang-orang yang berani berkata jujur, bukan mereka yang sibuk menjaga citra kekuasaan. Kalau kritik dianggap ancaman, maka negara sedang berjalan menuju krisis kepercayaan,” katanya.
Ia menilai ketidakmampuan sistem dalam beradaptasi dengan dinamika zaman dapat menjadi ancaman serius terhadap stabilitas negara. Ketika kesejahteraan gagal diwujudkan dan kepercayaan publik terus terkikis, maka ruang ketidakpuasan sosial akan semakin besar.
“Sejarah dunia membuktikan, runtuhnya suatu sistem sering dimulai dari hilangnya kepercayaan rakyat. Ketika masyarakat merasa suara mereka tidak lagi didengar, di situlah lahir kemarahan sosial yang berbahaya,” ungkapnya.
Advocate Musrifah juga mengingatkan bahwa kondisi ekonomi yang menekan masyarakat dalam waktu panjang dapat memicu dampak sosial yang luas, mulai dari meningkatnya kecemasan publik, konflik rumah tangga, hingga menurunnya kualitas kesehatan masyarakat.
“Negara tidak boleh membiarkan rakyat hidup dalam tekanan berkepanjangan. Politik harus menjadi alat perlindungan sosial, bukan justru menghadirkan ketakutan kolektif akibat mahalnya kebutuhan hidup,” tegasnya.
Ia meminta pemerintah membuka ruang evaluasi secara jujur dan menghentikan pola komunikasi yang dianggap menutupi persoalan mendasar bangsa.
“Rakyat Indonesia bukan butuh ilusi. Mereka butuh kejujuran, keberanian mengambil keputusan, dan keberpihakan nyata terhadap kondisi ekonomi masyarakat bawah,” pungkasnya.
(Ifa/Red)