Pewarta: Ifa | ifaupdatenews.com
JAKARTA – Pernyataan tajam kembali dilontarkan pengamat politik, jurnalis, dan praktisi hukum, Saiful Huda Ems. Dalam pandangannya, fenomena sejumlah pejabat negara, menteri, aparat keamanan, hingga tokoh-tokoh penting yang masih aktif mendatangi kediaman mantan Presiden Joko Widodo di Solo dinilai sebagai gejala serius yang tidak boleh dianggap remeh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Menurut Saiful Huda Ems, sebuah negara demokrasi yang sehat harus berjalan berdasarkan konstitusi, sistem hukum, dan struktur pemerintahan yang sah. Ketika muncul kesan bahwa figur yang tidak lagi memiliki jabatan formal masih menjadi pusat rujukan politik dan kekuasaan, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan persepsi publik bahwa terdapat dualisme pengaruh dalam tata kelola negara.
Dalam analisisnya, kondisi tersebut dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Rakyat dapat mempertanyakan kepada siapa sebenarnya loyalitas para pejabat publik diberikan. Apakah kepada konstitusi dan pemerintahan yang sah, atau kepada figur tertentu yang secara hukum tidak lagi memegang kewenangan negara.
"Negara tidak dibangun di atas figur, melainkan di atas konstitusi. Ketika penghormatan terhadap sistem digantikan oleh penghormatan yang berlebihan kepada individu, maka yang muncul adalah ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi," demikian substansi kritik yang disampaikan Saiful Huda Ems.
Lebih jauh, ia menilai bahwa wibawa sebuah pemerintahan tidak hanya diukur dari kekuatan ekonomi maupun stabilitas keamanan, tetapi juga dari tingkat kepatuhan seluruh aparatur negara terhadap mekanisme konstitusional yang berlaku. Ketika publik melihat adanya figur di luar struktur resmi pemerintahan yang terus menjadi magnet politik bagi para pejabat aktif, maka persepsi mengenai independensi lembaga negara dapat terpengaruh.
Saiful Huda Ems mengingatkan bahwa sejarah dunia telah menunjukkan bagaimana kultus individu sering kali menjadi awal dari melemahnya institusi. Dalam banyak kasus, ketergantungan yang berlebihan terhadap satu tokoh dapat menghambat proses demokrasi, melemahkan sistem pengawasan, serta mengikis prinsip kesetaraan di hadapan hukum.
Ia menegaskan bahwa kehancuran sebuah negara tidak selalu ditandai oleh perang, kerusuhan, atau runtuhnya bangunan-bangunan fisik. Kerusakan yang lebih berbahaya justru terjadi ketika konstitusi kehilangan kewibawaannya, ketika aturan hukum tidak lagi menjadi pedoman utama, dan ketika loyalitas terhadap individu mengalahkan loyalitas terhadap negara.
Dalam konteks tersebut, Saiful Huda Ems mengajak masyarakat untuk terus mengawasi jalannya pemerintahan serta menjaga nilai-nilai demokrasi agar tetap berjalan sesuai amanat konstitusi. Baginya, kedaulatan rakyat bukan sekadar konsep politik, melainkan fondasi utama yang harus dijaga dari segala bentuk penyimpangan kekuasaan.
Pernyataan ini pun diperkirakan akan memicu perdebatan publik yang lebih luas mengenai relasi antara mantan pemimpin negara, pejabat aktif, serta batas-batas etika politik dalam sistem demokrasi Indonesia. Di tengah dinamika politik nasional yang terus berkembang, diskursus mengenai supremasi konstitusi dan loyalitas aparatur negara dipastikan akan tetap menjadi perhatian masyarakat.
"Kekuatan negara sejatinya tidak terletak pada sosok tertentu, melainkan pada tegaknya hukum, berjalannya konstitusi, dan terjaganya kepercayaan rakyat terhadap institusi negara." (Ifa)