Wwwifaupadatenews com
Surabaya — Wali Kota Surabaya Dr. Eri Cahyadi, S.T., M.T. menunjukkan sikap tanpa kompromi dalam menuntaskan transformasi sistem perparkiran di Kota Pahlawan. Dengan prinsip zero tolerance, Eri menegaskan tidak akan mundur selangkah pun dari kebijakan parkir nontunai (cashless) yang ditargetkan berlaku penuh 100 persen pada akhir Februari 2026.
Pesan tersebut menjadi sinyal keras dan terbuka bagi semua pihak, termasuk oknum juru parkir (jukir) yang selama ini masih mencoba menghambat digitalisasi dengan dalih klasik. Bagi Eri, kebijakan parkir nontunai bukan wacana, bukan pula uji coba berkepanjangan, melainkan keputusan final yang harus dijalankan tanpa pengecualian.
“Ini bukan sekadar perubahan metode pembayaran, tapi bagian dari reformasi tata kelola keuangan daerah,” tegas Eri dalam berbagai kesempatan.
Menurutnya, sistem parkir konvensional berbasis tunai telah terlalu lama menjadi celah kebocoran retribusi. Potensi pendapatan daerah yang seharusnya masuk ke kas Pemkot Surabaya justru menguap tanpa jejak, membuka ruang praktik liar, pungutan tidak resmi, hingga ketidakadilan bagi masyarakat.
Karena itu, Eri secara tegas meminta seluruh warga Surabaya untuk mendukung penerapan parkir nontunai demi menciptakan sistem yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Dengan mekanisme digital seperti QRIS dan voucher resmi, setiap rupiah retribusi tercatat jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Namun kebijakan tegas ini tak sepenuhnya disambut mulus. Sejumlah aspirasi dan penolakan muncul dari Paguyuban Jukir Surabaya (PJS). Alih-alih melunak, Eri justru memilih bersikap lugas dan keras.
Pemkot Surabaya memastikan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) tetap akan diberlakukan bagi jukir yang tidak tertib, masih nekat menarik uang tunai, atau melakukan pungutan liar di lapangan. Tidak ada toleransi bagi pelanggaran yang merusak sistem.
Lebih jauh, Eri menyampaikan ultimatum paling krusial:
Pemutusan kemitraan akan diberlakukan tanpa ragu bagi jukir yang menolak sistem nontunai atau enggan menyetorkan retribusi sesuai ketentuan resmi.
“Siapa pun yang tidak mau mengikuti aturan, siap diganti,” menjadi pesan implisit namun tegas dari Wali Kota Surabaya.
Pemkot memastikan telah menyiapkan skema pengganti. Posisi jukir yang membangkang akan langsung diisi oleh personel baru yang siap bekerja secara profesional, patuh SOP, dan melek sistem digital. Tidak ada ruang bagi nostalgia sistem lama yang terbukti sarat masalah.
Sikap “gas pol” Dr. Eri Cahyadi, S.T., M.T. ini menegaskan bahwa Pemkot Surabaya sudah gerah dengan praktik parkir konvensional yang rawan penyimpangan. Reformasi perparkiran ditempatkan sebagai bagian dari agenda besar membangun pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang modern.
Kini pilihan bagi para jukir menjadi sangat jelas dan tak bisa ditawar:
beradaptasi dengan sistem nontunai (QRIS/voucher) atau pensiun dini dan digantikan oleh tenaga lain.
Transformasi ini bukan hanya soal parkir, melainkan soal keberanian pemerintah daerah menertibkan sektor yang selama ini dianggap “abu-abu”. Dan Surabaya, di bawah kepemimpinan Dr. Eri Cahyadi, S.T., M.T., memilih melaju tanpa rem.
Pewarta: Ifa
Media: Ifaupdatenews.com