Lumajang | ifaUpdateNews.com — Senin (2/02/2026)
Di saat keluhan terhadap pelayanan publik masih menjadi narasi dominan di berbagai daerah, Kantor Samsat Lumajang justru menghadirkan pengalaman yang berlawanan: pelayanan yang tenang, terukur, dan berjalan tanpa kegaduhan. Tidak ada spanduk berlebihan, tidak pula slogan bombastis. Yang berbicara justru praktik—rutinitas yang dijalankan dengan disiplin dan tanggung jawab.
Samsat Lumajang memperlihatkan bagaimana negara seharusnya hadir di ruang paling dekat dengan warganya. Dari meja pelayanan hingga ruang tunggu, sistem bekerja dengan alur yang jelas, prosedur yang terbuka, serta aparatur yang memahami posisinya sebagai pelayan publik, bukan penguasa layanan.
Kondisi ini tidak lahir secara instan. Ia tumbuh dari kerja kolektif lintas instansi—Polri melalui Unit Regident Satlantas Polres Lumajang, Bapenda Provinsi Jawa Timur, dan PT Jasa Raharja—yang berjalan dalam satu kerangka tata kelola yang disiplin dan saling menguatkan.
Polri dan Disiplin Sistem Pelayanan
Dalam struktur Samsat Lumajang, Polri memegang peran strategis sebagai penjaga ketertiban prosedural dan integritas sistem. Melalui Unit Regident Satlantas, Polri memastikan setiap tahapan pelayanan berjalan sesuai aturan, tanpa ruang bagi penyimpangan atau praktik tidak sehat.
Yang menonjol bukan sekadar kehadiran seragam, melainkan keteladanan kerja. Petugas hadir tepat waktu, sigap mengarahkan masyarakat, serta konsisten menjaga standar pelayanan. Ketegasan dijalankan bukan dengan nada tinggi, melainkan lewat kepastian prosedur dan konsistensi sikap.
“Kalau sistem dijalankan dengan benar, pelayanan akan berjalan sendiri. Tugas kami menjaga itu,” ujar salah satu anggota Unit Regident Satlantas Polres Lumajang kepada ifaUpdateNews.com.
Pendekatan ini membuat pelayanan terasa tertib tanpa menimbulkan ketegangan. Masyarakat paham alur, mengetahui biaya resmi, dan merasakan kepastian waktu pelayanan.
Humanisme dalam Praktik Birokrasi
Di tengah rutinitas administrasi yang kerap dianggap kaku, Samsat Lumajang justru menghadirkan sisi humanis birokrasi. Petugas tidak hanya menjalankan prosedur, tetapi juga membaca kebutuhan pemohon layanan.
Warga lanjut usia diprioritaskan, pemohon baru diberi penjelasan dengan bahasa sederhana, dan setiap pertanyaan dilayani tanpa ekspresi jengkel. Tidak ada kesan diskriminatif—semua dilayani dalam standar yang sama.
Pendekatan ini menciptakan suasana pelayanan yang kondusif. Ketertiban tumbuh bukan karena rasa takut, melainkan karena rasa saling menghargai antara aparatur dan masyarakat.
“Sekarang ngurus pajak kendaraan itu rasanya lebih ringan. Dijelaskan pelan-pelan, tidak bikin bingung,” kata Rukmini (55), warga Kecamatan Kunir.
Hal senada disampaikan oleh Wahyudi (42), warga Kecamatan Pasirian. “Pelayanannya jelas, tidak berbelit. Kita jadi malas kalau telat bayar pajak,” ujarnya sambil tersenyum.
Dampak Nyata terhadap Kepatuhan Publik
Ketika pelayanan publik dijalankan secara transparan dan konsisten, dampaknya terasa langsung pada kesadaran masyarakat. Kepatuhan membayar pajak kendaraan di Samsat Lumajang tidak lagi dipersepsikan sebagai beban administratif, melainkan sebagai kewajiban yang logis dan masuk akal.
Kepercayaan publik tumbuh karena sistem memberi kepastian. Tidak ada ruang abu-abu, tidak ada biaya tersembunyi, dan tidak ada praktik percaloan yang mengganggu proses pelayanan.
Kehadiran Polri sebagai pengawal integritas sistem menjadi faktor penting dalam menjaga ekosistem pelayanan yang bersih. Pengawasan internal berjalan, dan setiap petugas memahami bahwa pelanggaran kecil sekalipun dapat merusak kepercayaan yang telah dibangun.
Reformasi Birokrasi di Level Tapak
Apa yang terlihat di Samsat Lumajang menunjukkan bahwa reformasi birokrasi tidak selalu harus dimulai dari kebijakan besar. Ia justru menemukan bentuk paling nyatanya di meja pelayanan—di tempat masyarakat berinteraksi langsung dengan negara.
Ketika aparatur bekerja dengan disiplin, transparansi dijaga, dan hukum dijalankan secara konsisten, maka wibawa negara tumbuh dengan sendirinya. Tanpa sorotan kamera, tanpa narasi berlebihan.
Samsat Lumajang menjadi contoh bagaimana institusi negara dapat membangun legitimasi publik melalui kerja yang rapi dan berkesinambungan.
Penutup: Negara yang Terlihat Lewat Pelayanan
Samsat Lumajang hari ini bukan sekadar kantor pengurusan pajak kendaraan. Ia menjadi cermin kecil tentang bagaimana negara menjalankan fungsinya—melayani, melindungi, dan memberi kepastian hukum kepada warganya.
Dengan Polri yang menjalankan peran pengawalan integritas secara konsisten, serta sinergi antarinstansi yang solid, pelayanan publik tidak hanya berjalan efektif, tetapi juga bermartabat.
Di ruang pelayanan seperti inilah, kehadiran negara tidak perlu dijelaskan panjang lebar—ia cukup dirasakan.
Pewarta: Diva
Media: ifaUpdateNews.com
Moto: Tajam • Aktual • Berintegritas