Oleh: Saiful Huda Ems (SHE)
Pewarta: IFA | IfaUpdateNews.com
Makassar – Pernyataan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (31/1/2026), kembali memantik kontroversi serius di ruang publik. Jokowi secara terbuka menyatakan akan “bekerja mati-matian” demi membesarkan dan memenangkan PSI, termasuk kesiapan untuk mendatangi seluruh provinsi, kabupaten, kota, hingga kecamatan di Indonesia.
Pernyataan tersebut dinilai bukan sekadar dukungan politik biasa, melainkan sinyal kuat ambisi kekuasaan pasca-presidensi yang belum sepenuhnya padam. Dalam konteks demokrasi pasca-Pemilu 2024, langkah Jokowi itu memunculkan pertanyaan mendasar: untuk siapa sesungguhnya proyek pembesaran PSI ini dijalankan?
“Ini bukan lagi soal dukung-mendukung partai. Ini adalah upaya sistematis menjaga kesinambungan kekuasaan melalui jalur politik keluarga,” ujar Saiful Huda Ems, Lawyer dan Analis Politik, kepada IfaUpdateNews.com, Senin (2/2/2026).
Simbol Budaya, Feodalisme Baru, dan Politik Persepsi
Dalam Rakernas tersebut, Jokowi kembali tampil dengan atribut budaya berupa topi adat. Sekilas terlihat sebagai bentuk penghormatan terhadap kearifan lokal. Namun, bagi sejumlah pengamat, simbol-simbol kebudayaan itu justru telah lama digunakan sebagai instrumen politik persepsi, bukan ekspresi kultural yang tulus.
Pandangan ini sejalan dengan temuan akademik yang tertuang dalam ringkasan disertasi doktoral Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, yang menyebut bahwa pada era pemerintahan Jokowi terjadi pembangunan iklim feodalisme melalui strategi kebudayaan.
“Simbolisasi raja dibangun melalui atribut pakaian daerah dan ritual kekuasaan, sehingga menciptakan aura feodalisme yang membungkam rasionalitas kritis elite politik,” tulis Hasto dalam disertasinya (2024).
Kondisi tersebut, menurut Hasto, menjadikan relasi kekuasaan tidak lagi setara, melainkan bersandar pada konsensus semu yang lahir dari ketimpangan otoritas.
PSI, Kendaraan Politik Alternatif
Upaya Jokowi memasuki partai-partai besar pasca lengser dari kursi presiden diketahui tidak menemukan ruang. Penolakan demi penolakan akhirnya bermuara pada PSI, partai yang secara elektoral belum menunjukkan kekuatan signifikan.
Penunjukan Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum PSI, hanya dua hari setelah resmi menjadi kader dan tanpa mekanisme kongres, memperkuat dugaan bahwa PSI disiapkan sebagai kendaraan politik alternatif keluarga Jokowi.
“Ini preseden buruk dalam demokrasi kepartaian. PSI tidak dibesarkan melalui kaderisasi, melainkan melalui patronase kekuasaan,” kata SHE.
Upaya rebranding PSI dengan logo gajah pun menuai cibiran publik. Sebagian netizen bahkan menyindirnya sebagai “Partai Gak Ada Ijazah”, refleksi dari menurunnya legitimasi moral dan politik Jokowi di mata masyarakat.
Bahasa Darah dan Politik Kekuasaan
Pernyataan Jokowi “mati-matian membesarkan PSI”, Kaesang dengan ungkapan “peras darah”, serta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dengan frasa “sampai titik darah penghabisan”, dinilai memiliki benang merah naratif yang sama: politik kekuasaan dengan bahasa ekstrem.
Bagi pengamat, keseragaman diksi ini bukan kebetulan, melainkan cermin dari pola komunikasi kekuasaan yang keras, militeristik, dan minim sensitivitas demokrasi.
Hukum, Kriminalisasi, dan Pasca-Power Syndrome
Di sisi lain, Jokowi juga terus disorot terkait dugaan penggunaan instrumen hukum terhadap lawan-lawan politiknya. Sejumlah kasus korupsi yang menyeret nama Jokowi dan keluarganya kerap disebut di persidangan Tipikor, namun tak pernah berujung pada pemanggilan resmi.
Sebaliknya, tokoh-tokoh seperti Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto justru mengalami proses hukum yang dinilai sarat nuansa kriminalisasi politik. Keputusan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan Abolisi dan Amnesti, dengan persetujuan DPR RI, dipandang sebagai titik balik yang “menampar” praktik kekuasaan sebelumnya.
“Ini semacam koreksi sejarah. Kekuasaan boleh kuat, tapi tidak abadi,” tegas SHE.
Menuju 2029: Pertarungan Terbuka
Dengan segala manuver tersebut, publik kini menanti arah pertarungan politik menuju Pemilu 2029. Pertemuan antara kekuatan lama dan baru, antara partai besar dan partai gurem yang dipoles simbolik, diyakini akan menjadi arena uji sejauh mana demokrasi Indonesia mampu bertahan dari politik dinasti.
Sapere aude—beranilah berpikir sendiri.
Penutup
Di akhir analisanya, SHE mengingatkan bahwa sejarah politik Indonesia selalu memberi ruang koreksi.
“Kekuasaan boleh memanjang, tapi tidak bisa diwariskan seenaknya. Demokrasi mungkin dilukai, tapi tidak pernah mati. Tahun 2029 akan menjadi panggung penghakiman politik yang sesungguhnya,” pungkas Saiful Huda Ems.